Lombok Post
Headline Kriminal

Terdakwa Kasus Vertical Dryer Dituntut 3,5 Tahun Penjara

DITUNTUT BERSALAH: Budi Subagio, terdakwa dugaan korupsi alat vertical dryer mendengarkan tuntutan dari JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin (6/12). DIDIT/LOMBOK POST

MATARAM-Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB A�akhirnya membacakan tuntutan kasus dugaan korupsi alat vertical dryer, kemarin (6/12). Dalam tuntutannya, JPU menuntut hukuman penjara yang berbeda untuk terdakwa Budi Subagio dan Baynurrahman.

Uraian tuntutan yang dibacakan JPU Marollah menyebutkan bahwa Budi Subagio dalam menetapkan kelompok tani penerima bantuan, tidak melalui koordinasi dengan Kabupaten/Kota. Hal ini dinilai jaksa telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya.

a�?Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi dalam dakwaan subsidair, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,a�? kata Marollah membacakan tuntutan.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Karena itu, dia meminta hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan kepada terdakwa. Selain kurungan badan, terdakwa juga dibebankan membayar A�denda sebanyak 50 juta.

a�?Apabila terdakwa tidak membayar denda, diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan,a�? ujar dia.

Untuk Baynurrahman, JPU menuntut berbeda. Marollah meminta hakim untuk menjatuhkan vonis penjara selama 3 tahun 6 bulan. Dia juga dikenakan denda sebanyak Rp 50 juta. Jika tidak dibayar, diganti dengan kurungan penjara selama 3 bulan.

Dalam tuntutan kemarin, JPU memasukkan nilai penyusutan yang dijabarkan auditor muda Yudha Prawira Dilaga, dari Inspektorat NTB. Dari perhitungan ahli diperoleh angka sebanyak Rp 328 juta sebagai akumulasi penyusutan alat mesin pertanian vertical dryer.

Akumulasi nilai penyusutan itu, oleh JPU dimasukkan sebagai kerugian negara. Angka ini berbeda dengan kerugian negara berupa total loss dalam dakwaan JPU, yakni senilai Rp 668 juta.

Dari sana, JPU menetapkan uang pengganti untuk masing-masing terdakwa. Kepada Budi Subagio, JPU meminta hakim untuk menghukum terdakwa dengan membayar uang pengganti senilai Rp 125 juta.

Meski demikian, dalam sidang sebelumnya, Budi Subagio telah menitipkan uang sejumlah Rp 125 juta. Uang tersebut akhirnya dimasukkan JPU sebagai uang pengganti dan akan disetorkan kepada negara.

Selanjutnya, JPU menetapkan uang pengganti Baynurrahman senilai Rp 203 juta. Jika tidak dibayar satu bulan setelah putusan inkrah, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang.

a�?Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 9 bulan,a�? kata Marollah.

Setelah mendengarkan tuntutan, Majelis Hakim yang diketuai AA Rajendra memberi kesempatan terdakwa untuk memberikan tanggapan. a�?Kita akan ajukan pleidoi yang mulia,a�? kata penasihat hukum Budi Subagio, Hijrat Prayitno.

Ditemui usai sidang, Hijrat mengatakan, ada keanehan dalam tuntutan JPU. Terutama terkait kerugian negara berupa total loss senilai Rp 668 juta pada dakwaan, namun hilang dalam tuntutan kemarin.

a�?Ini jadi keanehan buat kami. Di dakwaan kerugian negara disebut Rp 668 juta, tapi muncul nilai lain setelah pemeriksaan setempat dan ahli dari Inspektorat,a�? kata dia.(dit/r2)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Buron Pembegalan Wisatawan Tertangkap di Sekotong

Redaksi LombokPost

Lagi, Pelajar di Lombok Tengah Terseret Kasus Narkoba

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Redaksi LombokPost

Dana Rehabilitasi Sekolah Melonjak Rp 1,2 Miliar

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost