Metropolis

Tidak Terima Gaji, Pegawai Rusunawa seperti Kerja Rodi

MATARAM-Rumor tak sedap berhembus dari UPTD Rusunawa (Rumah Susun Sewa) Kota Mataram. Seorang sumber menuturkan, para pekerja honorer instansi itu seperti kerja rodi. Mereka tetap bekerja tapi tidak pernah digaji selama 11 bulan.

“Tadinya kita mau demo,a�? ujar sumber yang enggan disebutkan namanya itu.

Ia menceritakan kesabaran para tenaga honorer sudah sampai puncaknya. Tapi dari pantauan Lombok Post, demo itu sepertinya urung dilakukan. Entah karena alasan apa.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Menanggapi itu, Kepala UPTD Rusunawa Kota Mataram Lalu M Zuhry Muslim, mengaku sedih mendengar isu yang beredar. “Jujur saya merasa sedih,a�? kata Zuhry.

Ia lalu coba menjelaskan panjang lebar kronologinya. Dari awal Zuhry mengaku sudah merasa akan ditanya tentang hal ini. Tapi baru kali ini akhirnya punya kesempatan menceritakan duduk persoalannya.

“Rusunawa ini kan Rusunawa peralihan. Awalnya di bahah Dinas PU (Sekarang PUPR, Red), lalu sekarang di bawah Perkim,a�? terangnya.

Peralihan itu dilakukan sekitar awal tahun 2017. Tidak hanya bangunan fisik dalam bentuk tiga Rusunawa yang akhirnya diserahkan. Tapi juga ikut serta para pekerjanya.

Tapi hanya satu yang tidak bisa ikut dilimpahkan, yakni Dokumpen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sebelumya sudah disusun di PU. “Jadi anggaran Rp 1,6 miliar itu baru bisa dieksekusi di APBD Perubahan (2017) ini,a�? terangnya.

Pihak UPTD sendiri, lanjut Zuhry, sudah mengomunikasikan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Tidak ada honor yang diterima itu dikatakannya langsung menjadi atensi kepala dinas.

a�?Sebenarnya saya sudah menjelaskan hal ini pada teman-teman, tapi masih saja ada yang bicara ini-itu,a�? keluhnya.

Solusi yang akhirnya diambil yakni dengan meminjamkan dana pada koperasi Flamboyan milik Korpri Kota Mataram. Dana yang dipinjam tidak banyak. Tapi harapannya dapat membantu para honorer lebih bersabar sampai anggaran APBD Perubahan bisa digunakan. “Akhirnya kita talangi untuk sekitar dua bulan,a�? bebernya.

Zuhry menegaskan, sebenarnya tidak sampai 11 bulan para pegawai honorer tidak menerima gaji. Ia mengatakan sudah ada upaya untuk membantu para honorer yang sebelumnya di bawah Dinas PU itu. “Nah pada saat ini, baru kita bisa beri gaji mereka,a�? terangnya.

Gaji yang akan diterima para honorer itu tidak hanya untuk 12 bulan. Tapi 13 bulan. Hal ini mengacu pada gaji tiga belas yang selama ini diberlakukan pemeritah.

Namun demikian, ia mengingatkan ada piutang selama dua bulan di koperasi yang harus dibayar. “Jadi sebenarnya bukan 11 bulan, tapi 9 bulan,a�? cetusnya.

Ia berharap penjelasannya ini dapat memberi pengertian pada pegawai honorer di bawah UPTD Rusunawa. Zuhry juga mengaku tak tenang dengan adanya kasak kusuk itu selama ini. Sampai ia mengaku sendiri akan didemo oleh pegawainya. a�?Iya sampai saya dengar itu,a�? keluhnya.

Lantas kenapa tidak menggunakan uang sewa Rusunawa untuk membayar gaji pegawai? Beberapa saat Zuhry tak menjawab. Tapi ia kemudian mengatakan jika anggaran yang dikumpulkan dari uang sewa penghuni Rusunawa tidak boleh dipakai untuk bayar honor pegawai.

a�?Masih ada kok uang sewa itu, tapi tidak boleh dipakai untuk honor pegawai,a�? kilahnya.

Penjelasan ini sedikit berbeda dengan penjelasan Zuhry beberapa waktu lalu saat dikonfirmasi terkait kontribusi Rusunawa bagi PAD. Saat itu Zuhry sempat mengatakan hasil sewa digunakan untuk honor tim, perbaikan fasilitas Rusunawa yang rusak, dan kebutuhan operasional lainnya. “Itu yang mau saya klarifikasi, polanya khusus (gaji honor),a�? tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Perkirm Kota Mataram HM Kemal Islam. Ia juga terlihat menyesalkan info yang beredar. Menyebut pihaknya tidak mau membayar honor tim. “Jadi cerita yang benar begini, tenaga honor Rusunawa saya jumlahnya 26 orang,a�? jelas Kemal.

Semuanya awalnya berasal dari Dinas PU. Tapi karena peralihan terjadi setelah penetapan APBD Murni 2017 maka DPA yang telah dianggarkan tidak bisa dialihkan ke Perkim. “Sekarang kita mau kasih gaji rapelan mereka, jadi bukan ndak dibayarkan,a�? tegasnya.

Kemal mengklaim hanya karena niat baik saja kemarin akhirnya dirinya meminjamkan anggaran untuk membayar honor tim untuk beberapa bulan. Tapi rupanya upaya itu di salah artikan oleh sebagian dari para pekerja honor Rusunawa. “Sebagai pemimpin (saya berpikir), masa orang tidak makan?a�? jelasnya.

Atas dasar itulah akhirnya ia meminjamkan anggaran pembayaran honor pada koperasi. Persoalannya sekarang uang yang telah dipinjam itu, harus segera diganti. Maka tentu harus menggunakan sebagian dari DPA yang telah disetujui dalam APBD Perubahan 2017. “Jadi tetap digaji, siapa bilang nggak digaji?a�? cetusnya.

Para honorer digaji Rp 1,2 juta. Jika di total dengan jumlah bulan dan honorer Rusunawa, perkiraan DPA untuk gaji sebesar Rp 405,6 juta. Angka inilah yang harapannya bisa dilunasi setelah cairnya DPA di APBD Perubahan 2017 ini. (zad/r5)

 

Related posts

Pelabuhan Kayangan Rusak, Penumpang Ferry Nekat Turun Pakai Perahu

Redaksi Lombok Post

Ini Dia Danlanud Rembiga yang Baru, Kol Pnb Dodi Fernando

Redaksi Lombok Post

Aneh, Ada PNS Bekerja 20 Menit Sehari

Iklan Lombok Post