Lombok Post
Headline Politika

Banyak Partai Comot Nama Warga

SERIUS: Suasana sosialisasi Bawaslu NTB terkait pengawasan verifikasi faktual peserta Pemilu 2019, kemarin. Wahyu/Lombok Post

MATARAM– Hampir seluruh partai politik (Parpol) melakukan pencomotan nama secara diam-diam. Hal itu dilakukan parpol calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 untuk memenuhi syarat jumlah anggota yang harus dipenuhi.

a�?Benar, hal itu kami temukan merata,a�? kata Ketua Bawaslu NTB Muhammad Khuwailid, kemarin.

Temuannya menunjukkan banyak masyarakat tak mengetahui namanya dipakai. Tiba-tiba mereka sudah menjadi anggota partai dan memiliki kartu tanda anggota (KTA). Akibat praktek akal-akalan ini, banyak potensi kegandaan yang bisa muncul. Bisa ganda internal dalam partai tersebut satu nama dimunculkan berulang. Bisa juga ganda eksternal, satu nama dipakai sejumlah partai. Jikatidak ganda, bisa saja yang bersangkutan akan menolak saat verifikasi faktual dilakukan.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”192″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

A�a�?Jika saat pemeriksaan nanti terungkap, maka partai sendiri yang akan rugi,a�? katanya mengingatkan.

a�?Ada juga salinan KTP mirip-mirip semua, kita tak berani bilang palsu, tapi terindikasi” katanya menjelaskan temuan lain.

Dia mengingatkan, penting bagi parpol baru untuk benar-benar memastikan KTA tidak ganda. Karena mereka yang belum ada di parlemen akan diverifikasi faktual. Dalam hal pengawasan, Bawaslu ingin pastikan tiga hal, kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan. Ranah KPU lanjutnya akan turut diawasi soal bagaimana cara menentukan tiga hal tersebut.

a�?Bawaslu tak dalam posisi membuat parpol susah,a�? tegasnya.

Bawaslu hanya ingin memastikan yang dilakukan penyelenggara pemilu sesuai perintah UU. Termasuk peserta pemilu ingin dipastikan taat. Hal itu juga menentukan bagaimana memahami dan melaksanakan pemilu. Verifikasi harus dikawal bersama. Tak hanya pengawas dan KPU, namun juga parpol peserta pemilu. Itu demi menjamin aturan terpenuhi. Dilihat dari jumlah dukungan yang diserahkan, semua berada pada angka psikologis yang tak bisa dikatakan aman seratus persen.

a�?Jadi hati-hati semua, jangan sampai tak terpenuhi syaratnya,a�? Khuwailid mengingatkan.

Masalahnya jika di NTB saja tak terpenuhi, maka partai itu akan gugur dari proses pencalonan, karena syaratnya harus ada kepengurusan di seluruh propinsi. Komisioner Bawaslu NTB lainnya, Itratip mengatakan saat verifikasi faktual adalah saat terpenting dan tergenting bagi parpol. Saat itu mereka harus bisa meyakinkan penyelenggara sebagai peserta.

“Terutama parpol baru soal keanggotaannya yang lengkap,a�? katanya.

A�Dia juga menjelaskan sejumlah titik rawan sat verifikasi. Mulai dari kantor partai, kepengurusan, hingga syarat minimal 30 persen keterwakilan perempuan. Syarat-syarat itu harus dipenuhi agar partai benar dapat lolos dan bertarung dalam Pemilu 2019 mendatang.

a�?Syarat yang ada harus dipahami betul dan dijalankan,a�? katanya.

Umar Seth, komisioner lain mengatakan ada kebaruan dalam Pemilu 2019 mendatang. Pileg akan bersamaan dengan pemilihan presiden (Pilpres). Karena kebaruan itu, perlu perhatian khusus dari seluruh peserta pemilu. Ujung verifikasi lanjutnya adalah memenuhi syarat atau tidak. Kalau tidak, biasanya akan memunculkan reaksi. a�?Sepatutnya kita sampai pada kesadaran akan dibawa ke mana persoalan itu sejak sekarang,a�? ucapnya.

A�Syarat keanggotaan yang minimal seribu di tiap kabupaten/kota, atau seperseribu dari jumlah penduduk adalah titik krusial yang diingatkannya.

a�?Disiapkan dengan baik, karena pemeriksaan akan dilakukan faktual dengan turun langsung,a�? katanya mengingatkan. (yuk/r4)

Berita Lainnya

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost

IGI Pertanyakan Kebijakan Sukiman

Redaksi LombokPost

26 Oven Untuk Petani Tembakau Lotim

Redaksi LombokPost

Janji Korban Gempa Harus Dituntaskan

Redaksi LombokPost