Lombok Post
Headline Metropolis

a�?Pelacur Proyeka�? di Balik Jembatan Mangkrak

PROYEK TERHENTI: Inilah kondisi terkini jembatan penghubung antara Kelurahan Dasan Agung dan Kelurahan Kebon Sari yang kontraknya kini bermasalah. THEA/LOMBOK POST

MATARAM-Babak baru proyek jembatan mangkrak yang menghubungkan Dasan Agung dengan Dasan Sari kembali gaduh. CV Limbu Indah yang bernaung dan menjadi anggota Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Lombok Barat, siap memberikan perlawanan. Jika Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), nekat mem-black list CV Limbu Indah.

Ketua Gapensi Lombok Barat H Salman, mengingatkan pemerintah tidak boleh abuse of power jika tidak memahami dengan baik persoalannya. a�?CV Limbu Indah adalah anggota Gapensi Lobar, kalau sampai di black list, saya sebagai Ketua Gapensi Lobar memastikan akan memberikan perlawanan,a�? tegas Salman.

Sikap tegas yang ditunjukkan Salman menyusul kekesalannya akan sikap Pemkot Mataram yang terlalu cepat mengambil keputusan. Padahal dalam kasus ini, tidak lepas dari adanya keterlibatan a�?orang dalama�� yang bermain. a�?Saya awasi sejak ini ditender, dan saya lihat ada yang bermain!a�? tudingnya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Secara terang, Salman menyebut adanya keterlibatan H, D, dan B (inisial, Red) bermain. Ia siap mengungkapkan dan melakukan perlawanan jika tidak ada penyelesaian yang baik dalam kasus ini. a�?Ada a�?pelacur proyeka�� yang menyebabkan jembatan Dasan Agung, mangkrak!a�? cetusnya.

Secara gamblang Salman lalu memparkan H, D, dan B berperan mengarahkan proyek. Mereka meminjam bendera CV Limbu Indah untuk mendapatkan proyek jembatan Dasan Agung. Bahkan para tiga orang ini juga dinilai cukup kuat mempengaruhi ULP dan Pokja. a�?Jadi ULP dan Pokja terlibat di sini,a�? tudingnya.

Karena itu, ia tak terima jika anggotanya di black list. Karena selain ini merusak nama baik perusahaan itu, CV Limbu Indah juga terancam tidak bisa ikut dalam tender selama dua tahun.

a�?Saya akui ada keteledoran dari anggota saya (karena memberikan bendera perusahaanya), tapi saya tidak mau kalau hanya mereka yang disalahkan, padahal ada orang-orang di balik bermasalahnya berbagai proyek selama ini,a�? tegasnya.

Bahkan untuk menghindari adanya kerugian negara, sehingga berujung pada proses hukum, CV Limbu Indah bersedia menanggung proses proyek hingga jadi 30 persen. Meskipun pihak CV Limbu Indah tidak pernah mengelola uang muka itu secara langsung.

a�?Untuk menghindari kerugian negara dan hal ini berujung pada proses hukum, CV Limbu Indah sudah ada itikad baik untuk menyelesaikan proyek sesuai tuntutan di awal (30 persen),a�? jelasnya. Tapi jika itikad baik ini a�?dibayara�� dengan black list, membuat Salman meradang.

Sementara itu, Pemilik CV Limbu Indah Syahbudin akhirnya buka-bukaan di depan awak media bagaimana CV-nya bisa terjerat persoalan ini.

Awalnya ada orang yang menemuinya. Mereka adalah D dan B. Keduanya mengajak dirinya untuk mengerjakan proyek Dasan Agung senilai Rp 2,089 miliar, dengan janji pasti bisa meng-goal-kan proyek.

a�?Ia mengajak untuk menuntaskan proyek itu secara bersama-sama,a�? tutur pria yang akrab Budi.

Tapi saat hendak melakukan pengembalian berkas ia sempat ditolak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ia mengaku dituding tidak akan bisa menyelesaikan persoalan ini. Tapi saat dirinya menyebut pekerjaan ini akan dikerjakan bersama D, B dan satu orang lagi H dengan meminta seorang ahli konstruksi baja yang disebut namanya sebagai Yatno, PPK tiba-tiba setuju.

a�?PPK bilang a�?kalau dia (Yatno) yang kerjakan, tentu ini bisa dimenangkana��, begitu kata dia,a�? bebernya.

Awalnya, Budi mengaku ingin mengerjakan sendiri. Karena CV-nyalah yang ditunjuk sebagai pemenang. Tapi PPK tetap tak mengizinkan dirinya dengan alasan kekahwatiran hasil tidak maksimal. a�?Tapi ternyata akhirnya ini yang terjadi (proyek jembatan mangkrak),a�? sesalnya.

Salman kemudian menyela, dirinya telah mengonfirmasi ke Yatno kenapa tidak menuntaskan pekerjaan. Ia kemudian mendapat penjelasan jika banyak proyek dimintai untuk dikerjakan padanya, banyak yang belum dibayar. a�?Ada beberapa proyek sebelumnya yang belum dibayar oleh H,a�? jelasnya.

Bahkan, meski pencairan uang muka untuk proyek Dasan Agung telah cair Rp 550 juta, Yatno diceritakan hanya menerima pembayaran Rp 150 juta. Sedangkan biaya untuk pembuatan rangka baja jembatan butuh anggaran tidak sedikit.

a�?Inilah sebenarnya yang membuat ini mangkrak. Saya investigasi langsung persoalan ini.A� Termasuk menanyakan pak Yatno kenapa tidak menuntaskan rangka baja jembatan,a�? ulasnya.

Salman juga mengatakan jika H cs, adalah orang dekat penguasa. Hal inilah yang diduga membuat PPK tidak berkutik menolak arahan dari H untuk memenangkan CV Limbu Indah.

a�?Jadi saya tegaskan kalau semua risiko dibebankan pada anggota saya, saya akan melawan. Saya sebagai Ketua Asosiasi dan dimintai perlindungan, saya akan lidungi anggota saya,a�? tegasnya.

Ia ingin, jika CV Limbu Indah dikenai sanksi karena persoalan ini, maka H dan kawan-kawannya juga harus ikut ditindak. Salman mengaku sudah lama memperhatikan sepak terjang mereka dalam memotori berbagai bendera kontraktor masuk dalam proyek Pemerintah Kota Mataram.

a�?Mereka (H dan kawan-kawannya) datang, cari untung, lalu lari, ini kan seperti pelacur proyek,a�? tudingnya.

Sementara terkait adanya deviasi sekitar 3 persen, dari ketuntasan proyek yang mencapai 27 persen, Budi meyakinkan akan menyelesaikan sisa proyek sampai target 30 persen. a�?Sampai titik darah terakhir, saya akan tuntaskan. Apapun yang terjadi,a�? ujarnya, walau 3 persen itu dibebankan dari kantong pribadinya.

Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Kota Mataram H Mahmuddin Tura sudah lebih dulu mneebar ancaman. Setelah meyakini proyek itu bakal mangkrak karena hampir dua bulan tidak ada aktivitas pengerjaan lagi, dirinya menyiapkan opsi untuk mem-black list kontraktor. a�?Putus kontrak dan black list!a�? Kata Tura saat itu.

Black list baru akan dilakukan setelah masa kontrak selesai. Ia masih memberi kesempatan pada pihak kontraktor untuk mencoba menyelesaikan pekerjaan. Sekedar untuk diketahui karena sistem pengadaan ini dilakukan secara elektronik maka black list menyeluruh. Kontraktor tidak hanya tidak bisa mengikuti proyek di Kota Mataram, tapi di seluruh wilayah Indonesia. a�?Mereka tidak boleh ikut tender selama dua tahun,a�? tegasnya. (zad/r5)

 

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost