Lombok Post
Headline Metropolis

Pembangunan Poltekpar Terancam Distop

TERANCAM DISTOP: Sejumlah pekerja sedang mengerjakan pembangunan kampus Poltekpar Lombok di Puyung, Lombok Tengah, kemarin (7/12). Proyek ini terancam dihentikan menyusul kekalahan Pemprov NTB di tingkat banding Pengadilan Tinggi NTB. IVAN/LOMBOK POST

MATARAM-Pembangunan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok terancam distop. Sebab Pemprov NTB kalah pada tingkat banding atas objek sengketa berupa tanah 41,5 hektare di Desa Puyung, Lombok Tengah. Lahan itu merupakan lokasi pembangunan kampus Poltekpar. A�A�A�A�A�A�A� a�?Kalau ada perintah dihentikan dari pengadilan, ya kita hentikan, tapi kalau tidak ada ya (lanjut),a�? kata WakilA� Gubernur NTB H Muhammad Amin, kemarin (7/12).

Dalam amar putusan tanggal 4 Desember 2017A� dinyatakan tanah itu berasal dari Charles Petrus Van Leeuwen alias Adji Pramono yang diperoleh dari almarhum ayahnya John Van Leeuwen. Pengadilan tingkat banding juga menyatakan akta hibah Nomor 12 tanggal 15 Januari 1993 sah dan berkekuatan hukum. Sertifikat HGU NomorA� 3 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Loteng, 19 Agustus 1982 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Poin ketiga amar putusan juga menyatakan, objek sengketa berupa tanah, bangunan kantor waker, satu unit bangunan kepala mes, delapan bangunan mes, 10 unit bangunan staf, satu unit rumah kepala gudang, satu unit bangunan gudang, satu lapangan tenis merupakan milik penggugat.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Pemprov dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Loteng harus menyerahkan objek sengketa kepada penggugat tanpa syarat. Dengan demikian, pemerintah tidak boleh melanjutkan pembangunan kampus Poltekpar Lombok yang saat ini sedang dibangun.

Amin mengatakan, pemerintah menghargai setiap putusan peradilan. Itu merupakan upaya hukum yang dibolehkan secara konstitusional. Tapi pemprov tidak akan menyerah begitu saja, masih ada upaya kasasi. Di samping itu, juga ada ruang-ruang perdamaian yang bisa ditempuh. a�?Nanti coba kita rintis (perdamaian) saya sudah minta asisten dan karo hukum mempelajari,a�? katanya.

Ia menjelaskan, meski pengadilan tinggi meminta objek sengketa diserahkan, tapi itu belum bisa dilaksanakan selama pemprov masih melakukan upaya hukum. Artinya, putusan itu belum memiliki kekuatan hukum pasti atau inkracht. Masih ada waktu dua minggu bagi pemprov melakukan kasasi. a�?Bukan persoalan menyerah atau tidak tapi soal fakta-fakta yang harus dibuktikan di pengadilan,a�? tegasnya.

Menurutnya, kasus ini tidak bisa hanya dilihat dari kacamata hukum saja. Sebab pembangunan poltekpar bukan keinginan pemerintah, tapi untuk kepentingan masyarakat banyak. Keberadaan kampus akan memberikan manfaat besar bagi pembangunan. Dari kampus itu diharapkan lahir SDM yang berkualitas untuk menunjang pengembangan pariwisata NTB. a�?Ada kepentingan yang lebih besar di situ,a�? ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB H Lalu Mohammad Faozal enggan berkomentar. Ia tidak mau menanggapi panjang lebar putusan pengadilan itu. a�?Biarkan saja proses itu berjalan,a�? tegasnya.

Meski Pemprov telah kalah tingkat banding, Kuasa Hukum Penggugat Ainuddin mengaku siap membuka diri untuk melakukan negosiasi ulang. Artinya, Pemprov NTB harus segera membeli lahan 41,5 hektare tersebut. (ili/dss/r7)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost