Metropolis

Keramba di Sungai Boleh, Asala��

MATARAM-Dilema soal keramba ikan di sungai tak hanya dirasakan masyarakat dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Mataram. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram juga merasakan beratnya melarang masyarakat yang bertumpu ekonominya pada keramba-keramba itu.

a�?Sebenarnya memang tidak boleh kalau dilihat dari segi aturan,a�? ujar Kepala DLH Kota Mataram Irwan Rahadi.

Keramba itu, secara teknis dapat mengganggu aliran air sungai. Proses sedimentasi tanah juga bisa berlangsung lebih cepat. Karena keberadaan keramba dapat menghambat sampah di sungai. Pada akhirnya jika itu dibiarkan, lama-kelamaan akan menebal. a�?Lalu mengakibatkan banjir,a�? jelasnya.

Aliran sungai harus steril dari pemanfaatan apapun. Hal ini juga yang diarahkan BWS pada DLH dalam menjaga lingkungan di Kota Mataram. Walau keberadaan keramba itu telah menjadi solusi perekonomian warga, tapi dampak lebih luas dan panjang harus dipertimbangkan.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

a�?Jadi kita tidak bisa biarkan keramba-keramba itu, membahayakan lingkungan hidup, walau bagi sebagian orang sangat bermanfaat,a�? tegasnya.

Namun demikian, Irwan memberi pengecualian. Para pemilik boleh saja menaruh kerambanya di daerah aliran sungai. Tapi dengan catatan, mereka harus mau menjaga kebersihan lingkungan.

Tak dipungkiri, aliran sungai di Kota Mataram masih kotor. Karena masih banyak masyarakat yang tak peduli pada lingkungan. Mereka dengan seenaknya membuang sampah ke dalam sungai. Tanpa memikirkan dampaknya.

a�?Nah kalau para pemilik keramba mau mengangkat sampah (ke atas sungai), mungkin malah bagus, tapi jangan malah menghanyutkannya lagi,a�? ujarnya.

Jika hal ini bisa dipatuhi, Irwan merasa pihakanya masih bisa mentoleransi. Sampai ada solusi yang lebih ramah lingkungan dalam pembuatan keramba di sungai. a�?Letakan keramba juga harus dipinggir, daerah aliran sungai. Bukan di tengah, apalagi ditaruh sembarangan,a�? cetusnya.

Hal ini untuk memudahkan pihaknya dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pengerukan. Jika dalam waktu tertentu terjadi pendangkalan yang mengancam lingkungan. a�?Kita juga akui itu bermanfaat bagi ekonomi warga, kalau mau patuh, itu mungkin bisa kita pertimbangkan untuk sementara waktu,a�? tandasnya.

Sebelumnya, Kabid Perikanan DKP Kota Mataram Ahmad Suryadi juga merasakan sulitnya menentukan sikap pada keramba di sungai. Jumlah mereka yang banyak sebagai bukti keramba ini telah menjadi urat nadi prekonomian warga. a�?Jumlahnya banyak sekali,a�? ujar Suryadi.

Beberapa aturan yang ada membuatnya ragu. Menurutnya dalam aturan pemanfaatan air, sebenarnya tidak ada larangan secara eksplisit menyebut pembuatan keramba di sungai. Seperti di undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Tapi dalam regulasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, keramba ikan di perairan umum disebut bisa merusak lingkungan. a�?Jadi kami dibuat dilema,a�? cetusnya. (zad/r5)

Related posts

PKB Berpeluang Dukung Amin di Pilgub

Redaksi Lombok Post

Pemkab Lotim Jangan Tutup Mata

Redaksi Lombok post

Mokhlis Mundur dari Kadis Pertanian

Iklan Lombok Post