Lombok Post
Headline Metropolis

KPK Beri Penghargaan untuk TGB

BKD NTB FOR LOMBOK POST PENGHARGAAN: Wakil Ketua KPK Laode M Syarief (kiri) kepada Asisten III Setda NTB HM Imhal (empat dari kanan) yang mewakili Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi, di Jakarta, Selasa malam (12/12).

MATARAM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi. Anugerah itu diberikan atas komitmennya mempersempit ruang korupsi. NTB menjadi provinsi dengan kepatuhan wajib lapor LHKPN terbaik 2017, dengan nilai 99 persen.

Penghargaan diserahkan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief dan diterima Asisten III Pemprov NTB HM Imhal bersama Kepala BKD NTB H Faturrahman pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (12/12).

KPK menilai TGB memiliki komitmen kuat, serta menginisiasi berbagai program pencegahan tindak pidana korupsi. Seperti Peraturan Gubernur (Pergub) NTB Nomor 27 tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemprov.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

NTB juga menginisiasi berlakunya pakta integritas di kalangan pejabat. Mewajibkan pejabat pimpinan tinggi menyerahkan LHKPN. Untuk kegiatan berkala, Pemprov juga melaksanakan sosialisasi, workshop dan asistensi pengisian e-LHKPN pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Poin lainnya, Pemprov NTB dinilai baik dalam hal koordinasi dengan aparat penegak hukum. Khususnya dalam pembinaan dan pengawasan seluruh kegiatan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pembentukan tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) NTB.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menutup acara itu mengatakan, memberantas korupsi harus dilakukan bersama-sama. Itu artinya komitmen dari eksekutif, legislatif dan yudikatif, lembaga negara, serta masyarakat diperlukan. Kekompakan seluruh elemen bangsa akan menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia.

a�?Pemberantasan korupsi bertujuan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat,a�? tegas Wapres Jusuf Kalla di hadapan ratusan kepala daerah yang hadir.

JK juga menegaskan, kepastian hukum dan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi menjadi keniscayaan. Pemerintah daerah tidak boleh memberikan ruang gerak bagi pelaku korupsi di kalangan birokrasi.

a�?Karena tindakan korupsi merupakan salah satu penyebab terjadinya kehancuran suatu negara,a�? ujar JK.

Sementara itu, Kepala Badan Kepgawaian Daerah (BKD) NTB H Fathurrahman mengatakan, penghargaan itu merupakan wujud keberhasilan pencapaian indikator RPJMD, khususnya misi untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan melayani.

a�?Gubernur NTB mewajibkan semua pejabat eselon I hingga IV melaporkan LHKPN,a�? jelasnya usai menerima penghargaan itu di Jakarta.

Melalui pola e-LHKPN, pihaknya terus melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan di semua OPD Pemprov NTB. Dengan kebijakan itu, ia optimistis seluruh pejabat dan ASN menghindari praktik-praktik korupsi. (ili/JPG/r8)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost