Lombok Post
Headline Kriminal

MAKI Ungkap Monopoli Proyek di NTB

MONOPOLI PROYEK: Diskusi yang diinisiasi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia bersama kepolisian dan jaksa, membahas praktik dugaan monopoli proyek, di Hotel Grand Legi, Mataram, kemarin (14/12). DIDIT/LOMBOK POST

MATARAM-Monopoli pengadaan barang dan jasa diungkap Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Praktik tersebut dilakukan sebuah rekanan yang memenangkan tujuh paket pekerjaan dalam waktu bersamaan, di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB.

Ketua MAKI Heru Satriyo mengatakan, dari penelusuran timnya terlihat terdapat satu perusahaan memenangkan tujuh paket selama November 2017. Hal tersebut menjadi salah satu temuan dari beberapa indikasi yang terendus MAKI.

a�?Pengaturan lelang, monopoli yang berjalan pada beberapa lelang pengadaan itu diselenggarakan ULP Provinsi NTB,a�? kata Heru dalam diskusi Hari Anti Korupsi se-Dunia di Hotel Grand Legi, kemarin (14/12).

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Dalam acara yang juga dihadiri Kasubdit III Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Mustofa dan Kasipidsus Kejari Mataram Andritama Anasiska, Heru menyebut perusahaan tersebut ketika memenangkan proyek lain diduga menggunakan dokumen yang sama. Padahal, dokumen yang sama tidak boleh digunakan dalam tender untuk proyek lain.

a�?Ada duplikasi dokumen. Dalam praktiknya, yang menang ini sudah tujuh paket. Tentu itu tidak boleh,a�? ujar dia.

Dia menjelaskan, ada pelanggaran dalam praktik tender tersebut. Dokumen penawaran lelang, tidak boleh digunakan lagi untuk paket lain. Hal tersebut berdasarkan pedoman umum dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam aturan LKPP Nomor 14 Tahun 2012 dan dijabarkan Perpres Nomo 4 Tahun 2015, A�kata Heru, ada ketentuan umum bahwa pihak yang mengikuti lelang dan menyerahkan dokumen, tidak boleh dipakai untuk kepentingan lelang lain.

a�?Dalam Perpres itu berbicara mengenai tidak boleh ada monopoli lelang,a�? kata Heru.

Lebih lanjut, modus tersebut bisa diduga bertujuan untuk mengatur hasil lelang. Ini bisa mengakibatkan munculnya persaingan tidak sehat, dikarenakan tidak adanya ruang bagi perusahaan lain dalam mengajukan penawaran.

Lantas apakah ada dugaan korupsinya? Menurut Heru, jika persaingan tidak sehat terjadi dalam lelang, tentu diperkuat dugaan konspirasi yang melibatkan pejabat pembuat komitmen (PPK), Pokja, serta pihak lain yang terlibat di dalamnya.

a�?Indikasi ada, karena ada upaya mengarahkan pemenang untuk rekanan tertentu,a�? beber dia.

Selain di Disnakeswan, MAKI juga menemukan dua rekanan berbeda namun dimiliki satu keluarga dan mengikuti proses lelang yang sama. Temuan ini terlihat pada lelang pekerjaan konstruksi di Dinas PU dan Penataan Ruang NTB.

PT EP yang memenangkan lelang dengan nilai penawaran Rp 51 miliar, dalam waktu bersamaan ikut dalam perusahaan keluarga PT FI. Antara dua perusahaan tersebut memilik alamat yang sama, di Jalan Panji Tilar, Kota Mataram.

a�?Kami cek ke kantor, kosong. Menurut Ketua RT di sana, lima tahun kantor itu tidak ada isinya. Yang punya kakak beradik,a�? ungkap Heru.

Menurut Heru, dalam proses lelang, seharusnya Pokja bisa lebih selektif memverifikasi. Agar tidak lagi terjadi praktik monopoli.

a�?Kalau celah pidana kasus ini tetap ada, terkait penyalahgunaan wewenang. Kalau ke arah sana, berarti bicara kerugian negara,a�? tandas dia.(dit/r2)

 

Berita Lainnya

SKD Selesai, Formasi CPNS Lowong

Redaksi LombokPost

Baiq Nuril Siap Ajukan PK

Redaksi LombokPost

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Kenali Modus Jambret

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Waspada Calo PNS !

Redaksi LombokPost

Sosialisasikan Migrasi Aman Dengan Drama Rudat

Redaksi LombokPost