Lombok Post
Headline Metropolis

Pemprov NTB Ragu Kuota CPNS Terpenuhi

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB H Rosiady

MATARAM-Pemprov NTB berharap 4.603 formasi CPNS yang diajukan bisa diterima semua. Tapi semua itu sangat tergantung kebijakan pemerintah pusat. Bila beruntung, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bisa saja memberikan jatah full sesuai kebutuhan. Tapi selama ini itu jarang terjadi.

a�?Kami mau sebanyak-banyaknya, cuma kewenangan ada di pusat,a�? kata Sekda NTB H Rosiady Sayuti, kemarin (15/12).

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Hingga saat ini pemprov belum mendapatkan informasi terkait tes CPNS. Sehingga posisi daerah dalam hal ini hanya bisa menunggu. Apapun keputusan Kemenpan-RB tentu akan diterima.

Tenaga PNS yang dibutuhkan saat ini sebagian besar tenga pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya. Termasuk tenaga-tenaga teknis yang mulai banyak berkurang karena pensiun. a�?Kita butuh tenaga teknis muda yang benar-benar ahli,a�? kata Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB H Muhammad Suruji mengaku tidak berharap banyak dengan formasi yang diumumkan pemerintah pusat. Sebab, bisa saja itu tidak terlaksana, mereka hanya merekrut CPNS untuk kementerian pusat. Seperti pengalaman tahun ini, dimana sebagian besar formasi hanya untuk kementerian dan lembaga veritkal.

Baginya hal terpenting saat ini pendidikan di sekolah-sekolah harus tetap jalan. Jika tidak diberi jatah CPNS maka daerah bisa mengangkat tenaga honorer. Dikbud sendiri tidak terlalu peduli lagi dengan formasi yang disebutkan pusat. Jika disuruh mengusulkan, maka akan diusulkan. Bila diberikan tentu bersyukur. a�?Bila tidak (diberi) tidak apa-apa,a�? tegasnya.

Ia mengaku hal itu diungkapkan bukan karena tidak berjuang untuk itu. Tapi jangan sampai berharap terlalu banyak tapi akhirnya dibuat kecewa. Sebelumnya, Dikbud sudah mengusulkan 1.300 guru, tapi yang diberikan hanya 36 orang.

Sementara terkait seleksi guru honorer, Suruji menjelaskan, seleksi baru akan dilakukan tahun depan. Itu karena anggaran sebesar Rp 60 miliar baru akan dilaksanakan tahun depan. Pihaknya tidak berani mengadakan proses sebelum masa tahun anggaran dimulai. Rencana sebelumnya, proses seleksi akan dimulai September lalu, tapi anggarannya baru dipastikan Jumat lalu.

a�?Sebelum anggaran ditetapkan, tidak boleh dilakukan seleksi,a�? ujar Suruji.

Tapi sebelum menyeleksi guru honorer, Dikbud ingin menuntaskan masalah mutasi kepala sekolah dan guru terlebih dahulu. Dari sana baru kemudian akan muncul formasi baru kebutuhan honorer. Setelah itu baru kemudian dilakukan seleksi. (ili/JPG/r8)

 

Berita Lainnya

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Ayo, Keruk Sungai Ancar!

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Harus Nabung Stok Sabar

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost