Lombok Post
Headline NASIONAL

Upah Padat Karya Rp 100 Ribu Sehari, Siap Digelontorkan Tahun 2018

Sri Mulyani Menteri Keuangan

JAKARTAa��Empat menteri dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) pelaksanaan program Padat Karya Tunai di Jakarta, kemarin (18/12).

Program ini ditaksir akan mampu menyerap 263.646 orang tenaga kerja atau sebanyak 20,5 juta hari orang kerja (HOK). Ketika program ini telah digelontorkan, upah harian padat karya akan berkisar antara Rp 100 ribu hingga Rp 160 ribu.

Empat menteri tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transimgrasi Eko Putro Sandjojo, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brojonegoro.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”1374″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Menko PMK Puan Maharani mengungkapkan bahwa ada beberapa tujuan utama yang ingin dicapaiA� SKB ini. Yang pertama adalah memastikan program Padat Karya Tunai sebagai mekanisme baru dalam penyaluran Dana Desa resmi berjalan. Juga mengakomodasi penyaluran Dana Desa dengan berbagai kebijakan afirmatif yang mengurangi tingkat kesenjangan dan kemiskinan.

SKB juga diharapkan menjadi sinergi antar pemerintah pusat dan daerah, pemberdayaan kooperasiA� dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) serta penyederhanaan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggungaan Dana Desa.

a�?Pelaksanaan program ini sebenarnya sinergi semua kementerian, tapi empat kementerian ini akan jadi pelaksana teknis di lapangan,a�? kata Puan.

Program padat karya tunai akan mulai menggelinding pada Januari 2018. Sasaran pertama adalah 1.000 desa yang tersebar di seluruh indonesia. Desa-desa tersebut, kata Bambang Brojonegoro, Kepala Bappenas, mengalami stunting, atau hambatan pertumbuhan yang signifikan.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, bahwa model penyaluran Dana Desa dengan program Padat Karya Tunai ditargetkan bisa mengakselerasi pengurangan kemiskinan di daerah.

Sebelum tahun 2018, kata Sri, penyaluran Dana Desa tidak pernah dilakukan berdasarkan formula atau rumusan kebutuhan desa yang bersangkutan. Dari total jumlah desa, 90 persennya diberikan dana desa dengan basis yang sama. a�?Cuma 10 persen yang diberi dana desa berdasarkan rumus indeks kemiskinan, luas wilayah, serta jumlah penduduk,a�? katanya.

Dengan formula yang baru, Sri menjamin desa yang tertinggal dan sangat tertinggal akan diberikan alokasi yang lebih besar. a�?Rumusnya Rp 800 juta sampai Rp 3,5 miliar,a�? kata mantan Direktur Eksekutif Bank Dunia ini.

Kurangi PengangguranA�

Di luar empat kementerian ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menyiapkan program padat karya sesuai instruksi presiden. Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 11,2 triliun untuk program padat karya tahun depan. Program itu merupakan bagian dari upaya untuk mendukung target pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, ada beberapa proyek yang akan dikerjakan dengan sistem padat karya. Yakni program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi, serta pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah (PISEW). Lalu program penyediaan air minum berbasis masayarakat (Pamsimas), sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), pembangunan rumah swadaya maupun rusun dan rumah tapak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta pemeliharaan rutin jalan.

Menurut Basuki, program tersebut mampu menyerap 263.646 orang tenaga kerja atau sebanyak 20,5 juta hari orang kerja (HOK) dengan upah yang dibayarkan secara harian mencapai Rp 2,4 triliun dari total alokasi. a�?Upah yang mereka terima sekitar Rp 100 ribu sampai Rp 160 ribu per orang per hari,a�? tutur Basuki kemarin (17/12).

Basuki memerinci, P3TGAI akan menyerap tenaga kerja hingga 62.400 orang dengan nilai Rp 1,1 triliun dan belanja upah Rp 379,7 miliar di 5.000 lokasi. Kemudian proyek OP irigasi nilainya Rp 1,6 triliun dengan belanja upah Rp 664,2 miliar dengan 4.754 kegiatan dan menyerap tenaga kerja 53.136 orang. Untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan nilainya Rp 986,7 miliar, belanja upahnya Rp 418,5 miliar dengan target 44.366 kilometer jalan, 397.657 meter jembatan, dan mampu menyerap 26.151 orang.

Program padat karya untuk rumah khusus nilai anggarannya mencapai Rp 699,2 miliar dengan belanja upah Rp 157,3 miliar di 4.550 unit dan mampu menyerap 6.390 orang tenaga kerja. Di bidang peningkatan kualitas permukiman melalui program Kotaku, Pisew, Sanimas, Paksimas, dan TPS-3R dialokasikan anggaran Rp 3,5 triliun dengan belanja upah Rp 800,6 miliar dan menyerap tenaga kerja 115.569 orang.

Ada dua tipe program padat karya. Yakni padat karya tipe 1 dengan alokasi anggaran Rp 6,8 triliun yang terdiri dari komponen upah dan bahan, sedikit alat bantu. Lantas padat karya 2 dengan anggaran Rp 4,4 trilun yang hanya komponen bantuan bahan/material bangunan. Tenaga kerjanya dilakukan swadaya oleh masyarakat mandiri. a�?Seperti program Pamsimas dan rumah swadaya,a�? ujar Basuki.

Program tersebut akan dimulai pada Januari mendatang. Perbaikan irigasi Sungai Bengawan Solo di Ponorogo menjadi lokasi pertama program tersebut akan dijalankan. Menurut Basuki, lokasi tersebut sudah siap untuk dikerjakan. a�?Kepala Balai Besar Bengawan Solo mengatakan di sana sudah siap untuk perbaikan irigasinya,a�? tutur Basuki.

Menteri Basuki menegaskan, program ini sudah harus siap pada Januari 2018. a�?Karena akan di-launching presiden,a�? katanya. Saat ini, dengan semakin meningkatnya infrastruktur, ada risiko semakin melebarkan gap antar daerah.

Karena itu, peningkatan kesejahteraan, lapangan kerja, dan bantuan daya beli menjadi perhatian utama pada 2018. a�?Termasuk juga ada perubahan gaya hidup karena teknologi. Jadi kita merespons dengan mendistribusikan uang ke pedesaan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli,a�? ungkapnya.

Bentuk program padat karya bisa berbentuk pembangunan infrastruktur maupun perumahan. Dikerjakan secara swakelola oleh warga desa. a�?Jadi kita yang beli materialnya, warga yang bekerja,a�? katanya.

Program padat karya juga nanti bisa diintegrasikan dengan program PUPR, yakni penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat (Pamsimas), kota tanpa kumuh (Kotaku), serta sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas). a�?Semua pekerjaan nantinya bisa dipadatkaryakan,a�? kata Basuki.

Dia juga meyakinkan bahwa bantuan itu tidak memanjakan masyarakat sebagaimana layaknya bantuan langsung yang selama ini diberikan. a�?Prinsipnya adalah cash for work, mereka kerja lalu dapat uang,a�? katanya.

Selain itu, itu juga tidak akan tumpang tindih dengan dana desa. Setiap pekerjaan akan dilakukan dengan segmen yang berbeda dengan tempat yang berbeda pula. a�?Kalaupun ada di desa yang sama, nanti dikordinasikan, tidak akan sampai sama,a�? pungkasnya. (tau/and/oki/JPG/r8)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost