Lombok Post
Headline Metropolis

NTB Gelontorkan Rp 60 M untuk Padat Karya

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daeah (Bappeda) NTB H Ridwansyah. SIRTU/LOMBOK POST

MATARAM-Tak hanya proyek pemerintah pusat. Proyek milik pemerintah provinsi rupanya juga akan diupayakan dalam bentuk padat karya pada 2018. Jika tak ada aral melintang, proyek perbaikan rumah tidak layak huni senilai Rp 60 miliar di APBD NTB 2018 akan dipadatkaryakan.

a�?Pak Gubernur sudah menginstruksikan hal ini,a�? kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB H Riddwan Syah kemarin (19/12).

Dia mengatakan, program perbaikan rumah tidak layak huni tersebut bagian dari upaya Pemprov NTB menekan angka kemiskinan di akhir RPJMD 2018.A� Rencananya, dengan anggaran Rp 60 miliar, akan ada 2.000 rumah tidak layak huni di seluruh NTB dipugar hingga menjadi layak huni.

Proses pemugaran itulah yang kemudian nanti akan dipadatkaryakan. Tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya di mana proses pemugaran tersebut melibatkan kontraktor atau pihak ketiga.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

a�?Bappeda bersama dinas perumahan dan permukiman sedang mengkaji soal ini. Kita sesuaikan dengan karakteristik lokasi dan calon penerima manfaat,a�? kata Ridwan. Selain opsi padat karya, opsi melibatkan rekanan kecil berbasis desa juga menjadi salah satu yang akan dipertimbangkan. Namun, prinsipnya adalah memastikan pelibatan masyarakat setempat.

Sedari mula kata Ridwan, pemprov sangat setujuju dengan kebijakan padat karya yang kini disiapkan pemerintah pusat. Karena diyakini akan berdampak pada penguatan ekonomi, mengurangi pengangguranA� dan menanggulangi kemiskinan di desa.

Seperti diberitakan koran ini kemarin, setidaknya dari Kementerian PU saja, tahun 2018 akan ada Rp 11,2 triliun anggaran padat karya yang akan digelontorkan untuk seluruh Indonesia. Padat karya ini untuk kepentingan sejumlah proyek infrastruktur. Upah proyek padat karya tersebut Rp 100 ribu per hari.

Namun, di luar itu, akan ada pula proyek padat karya yang berbasis Dana Desa yang akan diterima oleh seluruh desa di NTB. Hanya saja, berapa proyek padat karya yang akan digelontorkan di NTB, Ridwan belum bisa memastikan hal tersebut. Pemprov NTB hingga kemarin masih menunggu detailnya dari pemerintah pusat.

Tapi sesuai penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani kata Ridwan, lokasi pelaksanaan padat karya di seluruh desa. Pelaksanaannya memberdayakan sumberdaya lokal dengan sistem padat karya, tidak lagi menggunakan sistem kontrak.

a�?Jadi saya kira semua desa di NTB, sebanyak 995 akan diarahkan melakukan padat karya,a�? jelas Ridwan.

Pria berkacamata ini mengungkapkan, sistem padat karya sangat bagus. Dimana alokasi dana desa yang merupakan modal membangun infrastruktur harus dilakukan dengan swakelola, melibatkan masyarakat di desa tersebut. Tidak lagi diserahkan ke pihak ketiga. Program padat karya juga mewajibkan pembayaran upah secara harian atau mingguan, sehingga masyarakat memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya.

a�?Mekanisme keuangannya diserahkan ke pemerintah desa semua,a�? katanya.

Ada dua keuntungan sekaligus dengan sistem padat karya. Pertama, pemerintah dapat membangun infrastruktur. Kedua, memberikan penghasilan kepada masyarakat setempat. Dengan demikian, dana desa tidak hanya digunakan untuk membeli bahan material infrastruktur saja, tapi juga untuk membayar honor pekerja.

a�?Seperti proyek infrastruktur. Proyek itu akan dikerjakan secara swakelola. Pekerja proyek diserap dari warga setempat,a�? ujarnya.

Dalam hal ini, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat akan melakukan pengendalian dan pengawasan. Koordinasi dan pembinaan dilakukan bersama kabupaten. Menurutnya tidak akan sulit. Sebab padat karya sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat desa. Metode itu pernah diterapkan pada pemerintahan Soeharto.

Tanpa Pelelangan Umum

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB H Taukhid menjelaskan, yang dimaksudA� padat karya dalam hal ini adalah pengadaan barang dan jasa melalui APBDes, khususnya yang bersumber dari Dana Desa. Dilakukan dengan metode swakelola, bukan melalui pelelangan umum.

a�?Prinsipnya untuk dana desa yang telah dikecualikan dari kewajiban melakukan pelelangan umum,a�? kata Taukhid.

Melalui pola swakelola, diharapkan pengadaan barang menggunakan tenaga lokal, bahan baku lokal dari desa itu. Pembayaran dilakukan secara tunai harian. Dengan demikian, penggunaan mesin atau padat modal tidak diutamakan lagi karena menggunakan tenaga manusia atau padat karya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) NTB H Zahari mengatakan, pemprov sudah mengarahkan agar pengelolaan dana desa A�lebih banyak dilakukan secara swakelola, agar manfaatnya bisa dirasakan langsung. Dana desa pun tetap berputar di desa tersebut.A� a�?Inginnya kita mengamankan kebijakan pusat,a�? katanya.

Ia tetap meminta kepada pemerintah desa untuk hati-hati mengelola dana tersebut. Pemanfaatan dana desa harus tetap transparan dan akuntabel, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemdian hari. Papan penguman saja menurutnya tidak cukup untuk mensosialisasikan dana desa, bila perlu sarana ibadah seperti majsid juga dimanfaatkan untuk memberitahu warga terkait dana desa. (ili/r8)

Berita Lainnya

Kekayaan Tersembunyi Pantai Penghulu Agung Ampenan

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost