Lombok Post
Headline Metropolis

Uang Haram dari Luar Daerah

Ilustrasi

MATARAM-Kejaksaan Tinggi dan Polda NTB mengisyaratkan bahwa transaksi mencurigakan yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di NTB adalah murni hasil kejahatan di luar daerah. Kedua lembaga penegak hukum tersebut memastikan tidak sedang menangani kasus korupsi di NTB yang meminta PPATK menelusuri aliran dana.

Juru Bicara Kejaksaan Tinggi NTB Dedi Irawan kepada Lombok Post kemarin mengatakan, tahun ini pihaknya memang sempat melibatkan PPATK dalam kasus tindak pidana yang ditangani. Yakni kasus dugaan suap perizinan PT iPasar. Kasus ini sendiri sudah sampai di pengadilan dengan terdakwa H Sukiman Azmy dan Alexander Gee.

Pelibatan PPATK untuk menelusuri aliran dana terkait dugaan suap pada kasus tersebut. Hasil penelurusan tersebut pun telah didapatkan Kejati NTB dari PPATK. Namun, seperti diketahui khalayak di NTB, Pengadilan Tipikor Mataram memutus bebas para terdakwa.

a�?Selain kasus iPasar, tidak ada lagi permintaan kepada PPATK untuk menyelidiki aliran dana diduga hasil kejahatan sepanjang tahun ini,a�? tandas dia. a�?Cuma itu aja,a�? tambahnya lagi.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Seperti diberitakan koran ini kemarin, PPATK melacak transaksi mencurigakan di NTB setahun terakhir. Transaksi itu diduga bagian dari tindak pidana pencucian uang. Sebagian besar terkait dengan tindak pidana korupsi.

Transaksi mencurigakan dilakukan 19 orang yang diduga terlibat dalam sejumlah tindak pidana. Dalam setahun terakhir, sebanyak 19 orang tersebut kedapatan melakukan transaksi senilai total Rp 747,048 triliun lewat 228 rekening bank dan lembaga keuangan.

Dari 19 orang pelaku tersebut, ada yang menjadi gubernur, bupati, pegawai negeri sipil, aparat penegak hukum, pengusaha, pejabat lelang, kepala Bappeda dan kepala rumah sakit umum daerah.

Lantas bagaimana dengan perkara yang dijunctokan ke TPPU? Mengenai hal tersebut, Dedi juga memastikan belum ada pidana yang dikaitkan dengan TPPU. a�?Kalau dari data, tidak ada,a�? kata dia memastikan.

Senada dengan Dedi, Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB AKBP Mustofa juga memastikan bahwa Polda NTB tidak sedang menangani kasus yang berkaitan dengan TPPU.

a�?Saya kan baru sekitar dua minggu ini jadi Kasubdit, jadi kurang tahu persis. Tapi kalau sejauh ini, memang tidak ada,a�? kata Mustofa yang dikonfirmasi Lombok Post terpisah.

Mustofa mengatakan, secara sederhana TPPU merupakan perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan asal usul harta dari hasil kejahatan. Ada banyak cara untuk mewujudkan itu. Misalnya dengan membeli aset dan mengatasnamakan keluarga atau kerabat terdekat.

Nah, terkait penelusuran PPATK yang menyebut dugaan hasil pencucian uang ditemukan di Kota Mataram dan Sumbawa Barat, Mustofa menduga tidak dilakukan para pelaku dari wilayah NTB. Melainkan tindak pidana yang terjadi di luar daerah tetapi hasil kejahatannya digunakan untuk membeli aset di Mataram dan Sumbawa Barat.

a�?Iya kejahatan-kejahatan di luar. Tapi hasilnya digunakan di sini. Kalau untuk NTB, sepertinya tidak ada,a�? pungkas dia.

Wagub Tak Yakin

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin menegaskan, Pemprov NTB menghormati laporan PPATK yang menemukan NTB sebagai salah satu daerah tempat pencucian uang. Menurutnya, semua itu harus ditanggapi dengan pikiran positif.

Namun, dia meyakini bahwa tidak ada gubernur, bupati, ataupun pimpinan daerah di NTB yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

a�?Saya tidak yakin ada pejabat di NTB masuk radar rekening mencurigakan,a�? ujar politisi Nasdem itu.

Kalaupun di NTB ditemukan banyak transaksi dalam jumlah besar yang dicurigai PPATK, bisa saja itu kata Wagub adalah dana investasi yang masuk ke NTB. Hal itu tidak lepas dari sikap pemprov yang memang sangat terbuka dengan investor. Sebab, beberapa tahun terakhir, pemprov memberikan kemudahan invetasi.

a�?Persoalan investor itu memperoleh uang dari mana? Pemerintah tentu tidak menelurusi sampai sejauh itu. Kita positif thinking saja,a�? kata Amin.

Pemerintah daerah tidak pernah mendapatkan informasi resmi terkait temuan PPATK. Karena itu ia menyerahkan sepenuhnya kepada PPATK. Tapi yang jelas, tidak ada larangan bagi seseorang memiliki harta atau uang banyak. Tidak semua harta yang banyak merupakan hasil korupsi. Sepanjang diperoleh dari pendapatan yang sah, maka tidak masalah. Seperti warisan, hibah dan sebagainya.

Orang kaya bukan berarti dia korupsi. Dalam hal itu, harus digunakan asas praduga tidak bersalah. Apalagi belum ada proses hukum sama sekali.A� a�?Kita poisitif thinking saja dulu,a�? serunya.

Temuan PPATK juga tidak akan sampai merusak nama daerah. Sebab, belum tentu benar. Tapi ia berharap jangan sampai masyarakat saling curiga. Kalaupun dikatakan dugaan pencucian uang belum tentu benar adanya. a�?Mencurigakan, kan masih dugaan. Belum tentu benar,a�? katanya.

Terpisah, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati NTB Hendrik Selalau mengatakan, mestinya PPATK tidak mengungkapkan ke publik begitu saja. Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan fitnah. Apalagi bukan untuk kepentingan penegakkan hukum. a�?Kalau hanya disampaikan seperti itu, kan baru dugaan-dugaan,a�? ujar Hendrik.

Jika PPATK menyerahkan data itu kepada Kejaksaan Tinggi, maka pihaknya akan mengusut. Sebab, pencucian uang terjadi karena ada tindak pidana pendahulunya. Misalnya korupsi. Bila PPATK bekerja sama dengan Kejaksaan, mereka bisa menelusuri uang-uang yang dikorupsi itu. a�?Saya kira itu malah sangat bagus,a�? katanya.

Terpisah, Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito menanggapi santai temuan PPATK terkait dugaan transaksi pencucian uang di lembaga keuangan dan non keuangan di Kota Mataram.

Dia memastikan bahwa Kota Mataram bersih dari temuan PPATK tersebut. Dia bahkan merinci temuan PPATK yang menyebut 19 pelaku ada yang menjadi gubernur, bupati, pegawai negeri sipil, aparat penegak hukum, pengusaha, pejabat lelang, kepala Bappeda dan kepala rumah sakit umum daerah.

a�?Itu Bupati, tidak ada disebutkan wali kota kan?a�? ujarnya santai.

Ia kemudian menegaskan pada prinsipnya, Kota Mataram selalu berupaya untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan transparan. Semangat inilah yang mendorong semua aparat pemerintah bahu-membahu. Saling mengawasi agar tidak ada perbuatan yang berpotensi merugikan diri sendiri dan rakyat pada umumnya.

a�?Insya Allah, di Pemkot tidak ada (TPPU),a�? yakinnya.

Meski demikian ia tidak bisa mejamin pemkot mataram clean and clear dari tudingan ini. Dengan alasan, tidak memegang bukti apapun. Baik untuk memperkuat keyakinan bahwa seluruh aparatur Pemkot Mataram bersih. Atau juga, ada yang benar terlibat dalam TPPU itu.

a�?Kita tidak tahu soal itu, (dari PPATK) tidak ada (berbagi data),a�? tegasnya.

Karena itu, langkah pembinaan tidak bisa dilakukan, jika benar tudingan itu juga mengarah pada aparatur Pemkot Mataram. Tapi langkah antisipatif sudah dan terus dilakukan dengan mengimbau para pejabat menghindari perbuatan-perbuatan yang berpotensi melawan hukum. (dit/ili/zad/r8)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost