Lombok Post
Metropolis

Perda KTR Tak Berguna

Seorang pria beberapa kali menghisap rokok di luar ruangan merokok di kantor Walikota Mataram, kemarin (27/12).

MATARAM-Empat tahun sudah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) disahkan. Namun, hingga kini aturan yang menghabiskan banyak anggaran dalam pembuatannya itu, seperti tak berguna. Nyaris tak ada satu pun wilayah di Kota Mataram ini yang benar-benar bebas asap rokok.

Bahkan, di Kantor Wali Kota, tempat para pemegang kebijakan di daerah ini bermarkas, asap rokok mengepul bebas. Meski pernah diberlakukan tidak boleh merokok di area Kantor Wali Kota, namun itu sifatnya hanya sebentar. Kini, kembali lagi seperti dulu. a�?Ahli Hisapa�? (sebutan bagi perokok) pun bebas ngepul dimana-mana.

a�?Istilah KTR saya tidak tahu, saya lihat masih banyak masyarakat dan orang-orang pemerintahan yang merokok di sembarang tempat. Jadi, kami ikut-ikutan juga,a�? kata Muhamad Khalid salah satu warga Kota Mataram, kemarin (27/12).

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram Parhan menilai, sosialisasi perda tentang KTR belum maksimal. Hal itu terbukti masih banyak warga yang tidak mengetahui adanya aturan tersebut. a�?Kami harap dinas terkait harus melakukan sosialisasi secara masif, agar keberadaan KTR bisa dikenal warga,a�? ujarnya, kemarin (27/12).

Ternyata, selain masyarakat para pejabat pemerintahan di Kota Mataram juga banyak yang melanggar perda tersebut. Bisa dilihat, masih banyak pejabat atau pun karyawan pemerintahan, yang kedapatan merokok di dalam ruangan ber-AC. Bahkan, secara terang-terangan mereka merokok di dalam ruangan yang tertera larangan merokok. a�?Masih kurangnya kesadaran menjadi pemicu hal itu terjadi,a�? terang politikus PKS itu.

Parhan menilai, seharusnya ada sanksi yang diberikan bagi para perokok yang melanggar perda Nomor 4 Tahun 2013 terkait kawasan tanpa rokok (KTR). Karena dalam perda tersebut, telah disebutkan bahwa setiap orang dilarang merokok di tempat kerja kantoran pemerintahan, baik sipil maupun TNI/Polri. a�?Seandainya ada sanksi, seperti teguran, siapa tahu aturan perda ini bisa sedikit efektif,a�? ujarnya.

Dalam Perda KTR yang disahkan pada tahun 2013, Pemerintah Kota telah membangun sejumlah empat unit ruangan khusus merokok. Dengan rincian, dua unit KTR di kantor Wali Kota Mataram dan dua unit lagi di kantor DPRD Kota Mataram. Dimana, masing-masing ruangan memiliki kapasitas 10 orang, yang dilengkapi dengan alat penyedot asap rokok, serta fasilitas lainnya.

a�?KTR di kantor dewan memang ada, tapi sudah jarang digunakan. Kami harap, dinas terkait mulai melakukan sosialisasi secara masif,a�? tutupnya.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Mataram Irwan Rahadi mengaku, perda KTR Nomor 4 tahun 2013 harus membutuhkan partisipasi masyarakat maupun karyawan atau pejabat di pemerintahan. a�?Perda KTR ini bukan mangkrak, tapi kurang partisipasi saja,a�? kata Irwan.

Mantan Camat Selaparang ini menilai, hanya KTR yang ada di dalam kantor pemerintahan saja yang tidak berjalan. KTR di luaran seperti puskesmas, rumah sakit telah berjalan sesuai dengan aturan perda KTR tersebut.

a�?Kami harap Satpol PP sebagai penegak perda mengingatkan mereka (perokok) agar merokok di dalam ruangan khusus, bukannya di luar,a�? tandasnya. (cr-tea/r5)

Berita Lainnya

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost