Lombok Post
Headline Metropolis

Pulang Umrah, Ahyar Marah Gara-gara Persetujuan Substantif RTRW

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh.Ist/Lombok Post

MATARAM-Tidak lama setelah pulang menjalankan ibadah umrah, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh marah-marah. Ia tampak emosi melihat kinerja para pembantunya. Terutama yang bertugas mengurus Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

a�?Saya sudah teriak sana sini, ini apa ini!a�? kata Ahyar dengan nada meninggi.

Kemarahan Ahyar sangat beralasan. Sebab, hingga penghujung tahun 2017, kabar persetujuan substantif Perda RTRW memang tak kunjung terang. Aturan baru atas perubahan RTRW tahun 2011-2031 ini, hampir dipastikan luput dari target bisa diundangkan di tahun 2017.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

a�?Padahal ini dapat menghambat investasi, apa sih masalahnya?a�? imbuhnya, masih dengan nada tinggi.

Ahyar benar-benar tak bisa menahan kekecewaannya. Ia mengaku heran. Bahkan tidak paham, apa yang membuat pihak-pihak yang selama ini berkepentingan dalam melaksanakan proses revisi perda hingga tahapan diundangkan, terkesan mengulur-ulur waktu.

Padahal ia sudah menginstruksikan. Agar apa yang menjadi kebutuhan revisi itu, semua dilengkapi.

Ahyar menilai, lambatnya persetujuan substantif Perda RTRW keluar tidak hanya menghambat invesatasi masuk ke kota. Tapi secara tidak langsung, mengganjal pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga lokal dari bisnis investasi yang dibangun. “Semua yang diminta untuk dipenuhi, sudah. Ya saya kecewa, itu!a�? sesalnya.

Rasa kecewa itu ia tujukan pada siapa pun yang telah secara langsung atau tidak langsung mengganjal proses revisi. Harusnya jika semua persyaratan sudah tuntas, maka aturan bisa secepatnya diundangkan. Sehingga tidak berdampak pada semangat investasi para pemodal. “Kecewa ke yang punya urusan, ya lah ndak jelas!a�? cetusnya.

Bahkan ia juga mengeritik anak buahnya. Dalam hal ini kepala Bappeda yang dinilai belum menunjukan kinerja maksimal menuntaskan persoalan ini. “Bisa jadi juga kurang gesit (Bappeda), karena orang mau segera investasi. Kita gak bisa berbuat apa-apa tanpa itu, salah saya kan (kalau paksakan keluarkan izin tanpa aturan)?a�? tegasnya.

Sementara itu, melalui sambungan panggilan WhatsApp, Kepala Bappeda Kota Mataram H Amiruddin mengatakan, proses perstujuan substantif Perda RTRW masih on the track. Hanya saja, Amir mengatakan dirinya sengaja tidak membeberkan semua persoalan yang mengganjal, dengan alasan bukan kewajibannya.

“Itu (berbagai persoalan), di luar pekerjaan saya (sebagai kepala Bappeda), jadi saya tidak ceritakan (pada media),a�? cetus Amir.

Tapi kemudian, Amir akhirnya mengungkapkan pada publik bahwa, pada bulan Mei 2017, semua persyaratan sebenarnya sudah tuntas. Tapi pada bulan Juni 2017, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substantif dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, mengharuskan ada tinjauan ulang untuk persyaratannya.

a�?Jadi sebenarnya saat itu, sudah selesai persyaratannya, karena itu kami pernah janji kan bisa tuntas Juni. Tapi adanya tinjauan ulang, membuat kami harus menyiapakan dari awal lagi,a�? tuturnya.

Salah satu dari 14 syarat yang muncul yakni adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sebelumnya persyaratan ini, tidak pernah ada. Tapi kini menjadi aturan yang tak boleh ditinggalkan. “Bahkan susun RDTR juga sekarang harus pakai KLHS,a�? ungkapnya.

Tapi semua persyaratan itu kini telah dipenuhi. Awalnya Amir mengira, pembahasan 14 persyataran yang telah dinyatakan valid itu bisa dibahas Kamis (28/12) kemarin. Tapi rupanya undangan itu tak kunjung muncul. “Ternyata hari ini ada empat kabupaten, salah satunya Kuningan,a�? tuturnya.

Amir mengatakan sebenarnya sudah tidak ada persoalan lagi. Hanya tinggal menunggu jadwal untuk melakukan pemaparan. “Tapi berhubung mungkin sekarang mau akhir tahun, (mungkin Januari),a�? tandasnya. (zad/r5)

 

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost