Lombok Post
Headline Metropolis

Ali-Sakti Harus Cari 101.026 KTP Lagi

HM Ali BD

MATARAM-KPU NTB mencoret 58.222 berkas dukungan KTP bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTB dari jalur perseorangan HM Ali BD dan HL Gede M Ali Wirasakti Amir Murni. KPU menetapkan, erkas dukungan paket Ali-Sakti yang memenuhi syarat tersisa 252.818 saja.

“Artinya kekurangan itu harus dipenuhi,” kata Ketua KPU NTB L Aksar Ansori. Pemenuhan harus dilakukan pada saat proses pendaftaran di KPU NTB yakni pasa 8-10 Januari 2018. Sebab, pada 10 Januari 2018, KPU sudah mulai melakukan penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon perseorangan. Proses ini akan berlangsung hingga 16 Januari 2018.

Untuk mencapai batas syarat dukungan minimum 303.331 KTP, Ali-Sakti masih membutuhkan 50.513 tambahan. Sesuai aturan, jumlah yang harus dikumpulkan adalah minimal kelipatan dua dari kekurangan tersebut. Sehingga Ali-Sakti kini harus mencari 101.026 KTP dukungan lagi.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

“Ini perbaikan terakhir, kalau tidak bisa minimal kumpulkan dua kali lipat gugur. Kalau hasil verifikasi faktualnya nanti tak terkumpul tambahan 50.513 juga gugur,” tegasnya.

Hal itu diputuskan dalam rapat pleno hasil verifikasi faktual bakal calon perseorangan yang dilakukan di Mataram, kemarin. Sebelum keputusan diambil, sejumlah pihak mengutarakan temuan, protes, saran, dan kritik terhadap KPU NTB.

Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid mengatakan satu kejadian di Kelurahan Selong, Lotim yang disorotinya adalah ketika verifikator kurang mampu menanyakan apa sikap warga mendukung atau tidak. “Saat bertanya harus sepasang, tidak salah satu, tapi temuannya ada hanya ditanya calon gubernurnya saja atau wakilnya saja,” katanya.

Menanyakan sepasang penting, karena boleh jadi seorang warga mendukung Ali, namun tidak sreg dengan Sakti, sehingga batal mendukung. Atau sebaliknya, orang yang tak pas dengan calon gubernurnya, setelah mengetahui calon wakilnya menjadi mendukung.

Kasus lain yang juga terjadi di Lotim, pihaknya tak mendapatkan data berapa sesungguhnya jumlah yang diverifikasi faktual. Sehingga petugasnya harus terus menempel PPS karena tak punya data. “Rekomendasi kami teman di panwas diberikan data, agar bisa juga berikan catatan terhadap temuan,” katanya.

Di Lombok Barat 49 orang seharusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) secara administratif sejak awal, namun tetap difaktualkan, walaupun ujungnya tetap TMS. Akan menjadi masalah jika ternyata mereka masuk kategori Memenuhi Syarat (MS), padahal secara administratif seharusnya sudah dicoret.

Sebuah kasus di Loteng, ditemukan pendukung yang tuli dan bisu. “Terhadap keadaan ini siapa yang akan menyatakan sikapnya,” katanya melempar tanya.

Termasuk mengenai petugas panwas yang ditolak oleh petugas KPU juga disoroti.A�Pada tim penghubung, atau tim Ali-Sakti, ia mengatakan harusnya ada satu salinan berkas yang diserahkan ke Bawaslu. Sehingga jika ada kasus keberatan, pihaknya bisa mempelajari berkas yang ada berdasar data yang diberikan, tak semata merujuk data KPU. “Jangan pas bermasalah saja cari kami,” kritiknya.

Sementara tim pemenangan Ali-Sakti tak kalah banyak mengkritisi KPU. Zainul Fahmi, tim inti pemenangan Ali-Sakti meminta penyelenggara jangan menjadi pengamat. Pihaknya menemukan ada verifikator semisal kasus di KLU dalam mempertegas dukungan memberikan pertanyaannya nyeleneh. “Kenapa dukung ini, kenapa tidak ini,” katanya mempertanyakan maksud pertanyaan.

Di Sumbawa pendukung Ali-Sakti dikatakannya hampir ribut dengan PPS karena pertanyaan tak profesional itu. “Kenapa tak mendukung putra daerah,” katanya menirukan pertanyaan yang dirasa tak berkaitan.

Basri Mulyani, Ketua Tim Pemenangan Ali-Sakti mengingatkan agar semua pihak saling menjaga. Dia menuding banyak pihak yang coba mengganggu. “Yang kami kirim sudah faktual intern duluan,” tegasnya bahwa berkas itu seharusnya dengan mudah lolos. Tak banyak dicoret seperti saat ini.

Yang paling banyak disorot adalah kasus-kasus di Mataram. Di ibu kota provinsi ini, ditemukan tim penghubung Ali-Sakti tak dipakai pada tahap awal. Sehingga munculA�banyak kasus pendukung Tidak Ditemukan (TD). TD itulah yang akhirnya berujung TMS. “LO (penghubung Ali-Sakti) tak dipakai, malah info tak boleh ikut, mana aturan yang jelas,” tanyanya.

Dalam kasus Mataram, warga umumnya bekerja pagi hingga sore. Namun petugas justru memaksimalkan verifikasi saat pagi, tidak saat petang atau bahkan malam. “Ya tak ketemu, ujungnya TD,” keluhnya.

Hal itu dikatakannya merata di semua kecamatan di Mataram. Bahkan ada kasus pihaknya yang kucing-kucingan dengan petugas. Saat tim turun, petugas tidak, sebaliknya mereka baru turun ketika tim sedang berhalangan.

“Yang dicari lagi kerja, ada di warung depan. Kita sudah bilang, tapi petugasnya tak mau, maunya di rumah pemilik KTP saja,” katanya memberikan satu contoh.

Mengenai pendukung yang TD, ada aturan mereka harus dikumpulkan lebih dulu di lain waktu dan ditanya pilihannya. Namun, masalah kembali muncul di Mataram, saat tim bersiap mengumpulkan di satu lingkungan, petugas verifikator berkeras harus di kelurahan. Padahal lingkungan dipilih, karena di sanalah banyak pendukung, diperlukan biaya tambahan untuk memobilisasinya ke kelurahan.

Ujung-ujungnya banyak yang menjadi TMS. Lagi-lagi hal itu terjadi merata di Mataram. “Kita memahami Mataram seperti apa, karena ada calon yang lain,” celetuknya membuat suasana riuh.

Diwawancarai usai pleno, Basri menolak mengomentari lebih lanjut mengenai dugaan adanya kesengajaan dalam kasus-kasus di Mataram. Namun yang pasti hal itu merugikan pihak Ali-Sakti. Terbukti, Mataram menjadi daerah paling banyak secara persentase pencoretan dukungan. Dari seluruh berkas yang ada, 65 persen dicoret alias TMS.

Mataram hanya menyisakan 3.568 dukungan saja. Sementara 6.122 atau hampir dua kali lipat dari yang sah dicoret. “Ini jadi catatan kita,” ucapnya.

Kendati demikian, ia enggan mempermasalahkan lebih lanjut temuan-temuan tersebut. Pihaknya memilih fokus pada pengumpulan sisa kekurangan dukungan. Alih-alih risau dengan tugas berat mengumpulkanA�101.026 dukungan,A�Basri sesumbar menyiapkan empat kali lipat dari kekurangan. Artinya di kisaran 200 ribu KTP. “Kalau perlu sekarang kami bawa,” katanya penuh optimisme. (yuk/r8)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost