Lombok Post
Headline Metropolis

Mulai Main Politik Praktis, Pejabat Telikung Gubernur

BERI WARNING: Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi (tengah) didampingi Wagub H Muhammad Amin (kiri) dan Sekda H Rosiady Sayuti (kanan) memberikan arahan kepada para kepala OPD, di ruang rapat utama Kantor Gubernur NTB, kemarin (3/1). SIRTU/LOMBOK POST

MATARAM-Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi gemas. Dia ditelikung bawahannya dengan terlibat dalam agenda politik praktis. Pejabat tersebut bahkan membawa kendaraan dinas dalam aktivitas politik itu. Padahal, sebagai alat negara, sudah jelas-jelas, a�?harama�? bagi pejabat tersebut terlibat agenda politik praktis.

a�?Saya mendapat laporan dari WA (WhatsApp),a�? kata TGB saat memimpin rapat pimpinan lengkap, di ruang rapat utama Kantor Gubernur NTB, kemarin (3/1).

Berada di sisi kanan Gubernur yang memimpin rapat adalah Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin. Sementara di sisi kiri, Sekretaris Daerah NTB H Rosiady Sayuti. Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah, para Asisten dan Staf Ahli Gubernur hadir dalam rapat pimpinan tersebut.

Tidak seperti lazimnya rapat pimpinan sebelum-sebelumnya, rapat pimpinan lengkap awal tahun 2018 kali ini dinyatakan terbuka untuk kalangan media.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Namun, Gubernur tak menyebut terang benderang siapa pejabat yang dimaksudkannya itu. Juga tak merinci aktivitas politik praktis macam apa yang anak buahnya tersebut terlibat langsung. Hanya saja, Gubernur membeberkan modus pejabat tersebut sampai akhirnya ketahuan. Di antaranya dengan memarkir kendaraan dinas agak jauh dari lokasi acara. Namun, rupanya modus tersebut tetap terpantau.

a�?Hati-hati,a�? kata Gubernur yang juga ulama kharismatik tersebut memberi peringatan dengan raut muka serius.

Pejabat tersebut tak dicopotnya. Namun, peringatan dilayangkan. Tujuannya adalah agar yang bersangkutan tidak mengulanginya lagi.

Seperti diketahui, tahun 2018, bagi NTB memang menjadi tahun politik. Akan ada empat pilkada serentak di NTB pada tahun ini. Yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati Lombok Barat, Lombok Timur, dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bima.

Karena itu, Gubernur TGB yang akan mengakhiri periode kedua perkhidmatannya memimpin NTB pada September 2018 ini, menuntut seluruh aparatus sipil negara, termasuk para pejabat struktural lingkup Pemprov untuk menjaga netralitas. Selain sebagai aktivtias yang terlarang, pekerjaan para birokrat tersebut juga sejatinya masihlah sangat banyak. Sebab, selain tahun politik, tahun 2018 adalah juga tahun pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� a�?Netralitas tolong dijaga betul supaya tidak berdampak buruk kepada pemerintahan secara keseluruhan,a�? tandas Gubernur TGB.

Jangankan terlibat secara langsung. Mencoba-coba untuk terlibat dalam politik praktis saja dia melarang. Ditegaskannya, bahwa dirinya akan selalu mengawasi.

Tugas ASN menurutnya sudah jelas, yakni melayani masyarakat. Aturan yang mengatur tentang fungsi dan tanggung jawab ASN juga sudah sangat jelas. Semua itu harus tetap dipedomani.

TGB meminta aparatnya tetap fokus mengejar target-target RPJMD yang sudah ditetapkan hingga akhir 2018. Seluruh anggaran yang dialokasikan benar-benar efektif untuk mencapai target pembangunan, terutama untuk pengentasan kemiskinan, mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan sebagainya.

A�Pekerjaan Rumah

Dalam pemaparannya dalam rapim tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangundan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB menyebutkan, dari 31 indikator RPJMD, tiga indikator belum tercapai yakni angka kemiskinan, laju investasi dan rata-rata usia kawin pertama perempuan.

Untuk angka kemiskinan, di tahun 2018 ini, targetnya adalah 12,25 persen. Sementara saat ini angka kemiskinan NTB masih pada posisi 15,05 persen. Sedangkan laju investasi diharpakan mencapai 13,50 poin, namun saat ini baru 11,5 poin. Sedangkan usia kawin pertama perempuan ditargetkan 21 tahun. Namun, sekarang masih pada angka rata-rata 20,26 tahun.

Di sisi lain, enam indikator belum ada data yakni pengeluaran perkapita yang targetnya 9.578, rata-rata lama sekolah usia 25 tahun ke atas yang targetnya 6,95 tahun, buta huruf penduduk usia 15 tahun ke atas targetnya 10 persen, usia harapan hidup 67,7 tahun, prevalensi kurang gizi 15 persen, A�dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 67,95 poin.

Sementara 22 indikator lainnya telah tercapai, yakni penurunan jumlah konflik sosial sduah pada angka 27, penanganan pelanggaran perda dan pergub 100 persen, tingkat partisipasi masyarakat dalam politik 73 persen, A�tingkat pengangguran terbuka 4,55 persen, dan pola pangan harapan 82,50.

Juga target pertumbuhan PAD mencapai 7,64 persen, cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 2,42 persen, tingkat penyelesaian aduan pelayanan publik 100 persen, jumlah kunjungan yang mengakses layanan NTB online 160 ribu kunjungan, jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap 83,65 persen, rasio elektrifikasi 75 persen, dan cakupan air bersih 87,56 persen.

Termasuk penanganan rumah tidak layak huni 1.119 unit, pendaftaran HAKI karya seni budaya daerah sebanyak 50, kunjungan wisatawan 4 juta orang, dan pertumbuhan ekonomi 6,25 persen.

Terhdap enam indikator yang belum ada laporannya, dan tiga indikator yang belum tercapai, TGB meminta agar benar-benar menjadi perhatian serius seluruh OPD. Terutama untuk penurunan kemiskinan sebesar 12,25 persen. Meski sulit, tapi tren penurunan 1,02 persen di 2017 harus terus ditingkatkan.

Sementara itu, Wagub H Muhammad Amin megatakan, penurunan angka kemiskinan NTB sebesar 1,02 persen di tahun 2017 merupakan yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu harus menjadi penyemangat bagi seluruh perangkat daerah untuk lebih giat lagi menekan angka kemiskinan.

a�?Program-program kegiatan di OPD harus diintensifkan, kemudian kita perlu tingkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota,a�? katanya.

Ia berharap penurunan angka kemiskinan tahun ini bisa kembeli turun di atas 1 persen. Sehingga di akhir RPJMD bisa mendekati target. Peran daerah menurutnya sangat penting, sebab merekalah yang memiliki wilayah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin.

Sementara itu, terkait kesenjangan yang makin tinggi, Wagub Amin berharap persoalan itu perlu dicarikan solusinya. Harus digali akar persoalannya agar ke depan bisa dirumuskan langkah-langkah untuk mengatasinya.

a�?Kalau terjadi kesenjangan berarti ada sesuatu yang masih perlu dibenahi bersama,a�? katanya. (ili/r8)

Berita Lainnya

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost

BPBD Tunggu Perintah Perkim

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Sudah Lama Ambles, tapi Dicuekin!

Redaksi LombokPost

Anak Muda sampai Pengusaha Berebut Buat Karikatur

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

169 Formasi Gagal Terisi

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost