Lombok Post
Headline Politika

Waktu Ali-Sakti Mepet, 100 Ribu KTP Harus Siap 20 Januari

DEKLARASI: Pasangan Calon Gubernur Ali BD dan Calon Wakil Gubernur Gede Sakti, mendeklarasikan diri di hadapan wartawan di kantor KPU Provinsi NTB, Kota Mataram, kemarin (22/11). IVAN/ LOMBOK POST

MATARAM-KPU NTB telah membolehkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan HM Ali Bin Dachlan-HL Gede Sakti Amir Murni mendaftar pada 8-10 Januari 2018. Namun, pasangan Ali-Sakti punya waktu yang mepet untuk menyerahkan kekurangan dukungan yang 101.026 KTP. Dukungan sudah harus sampai di KPU paling telat 20 Januari 2018.

Namun, waktu yang hanya dua pekan tersebut tak jadi soal bagi Ketua Tim Pemenangan Ali-Sakti Basri Mulyani. Basri bahkan mengklaim sudah menyiapkan hingga 200 ribu dukungan untuk masa perbaikan.

Dimana dukungan 200 ribu KTP tersebut berada? Kepada Lombok Post yang menghubunginya melalui pesan singkat kemarin, Basri menolak merinci. Tapi, informasi yang diperoleh Lombok Post, pengumpulan KTP tersebut dilakukan di salah satu pondok pesantren di Lombok Timur. Bahkan, pengumpulan itu dilakukan jauh sebelum paket ini resmi mendaftar ke KPU pada 22 November 2017 lalu.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”192″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Basri menegaskan pihaknya tak akan mempublikasikan apapun terkait KTP dukungan tersebut. Dia meminta media menunggu hingga 18 Januari, saat KPU membuka penyerahan dukungan yang kurang tersebut.

“Nanti tanggal 18 saja (diperlihatkan,Red),” jawabnya.

Ditanya apakah itu berarti saat ini masih dan sedang melakukan pengumpulan KTP, Basri kembali meyakinkan bahwa jumlah 200 ribu KTP yang berarti dua kali lipat yang dibutuhkan telah tersedia.

“Sudah siap diantarkan KTP-nya,” tandasnya.

Basri juga menutup rapat informasi terkait dari mana saja pengumpulan KTP tersebut dilakukan, apa berada di satu daerah saja, beberapa, atau seluruh kabupaten/kota di NTB.

Soal pengumpulan KTP semenjak November lalu tersebut bahkan sempat

disampaikan Zainul Fahmi, tim pemenangan pasangan Ali-Sakti lainnya. Kala itu, Fahmi menegaskan, bahwa tim pemenangan sudah langsung bergerak melakukan penggalangan dukungan lanjutan.

Basis NW Anjani menjadi yang utama digarap. Seperti diketahui, Gde Sakti adalah salah satu figur utama di Pondok Pesantren NW Anjani.

Kendati terus menunjukkan optimisme, pasangan Ali-Sakti sesungguhnya belum bisa bernapas lega. Tetap ada kemungkinan mereka gagal menjadi calon. Jikapun benar nantinya jumlah yang dikumpulkan melebihi101.026 KTP, verifikasi faktual akan menentukan.

Dari jumlah yang dikumpulkan, harus tersisa setidaknya 50.513 dukungan. Padahal, pola verifikasi faktual nanti juga berbeda. Satu sisi itu bisa menguntungkan, sisi lain bisa menjadi titik krusial yang merugikan.

“Polanya kami tak akan turun ke rumah satu demi satu,” kata Ketua KPU NTB L Aksar Ansori memberi penjelasan.

Tim penghubung pasangan Ali-Sakti yang kini berkewajiban menghadirkan mereka. Misalnya di satu tempat terbuka seperti lapangan. Di sana, petugas KPU akan menanti untuk melakukan verifikasi faktual. Pengerahan massa dalam jumlah besar ini bisa jadi kendala. Hal itu tercermin kala verifikasi faktual pertama dilakukan sebelumnya.

Dalam sejumlah kasus tim verifikator tak menemukan pemilik KTP, mereka akan masuk kategori Tidak Diketemukan (TD). Tim Ali-Sakti kemudian berkewajiban menghadirkan mereka yang masuk kategori TD itu bersamaan. Namun, di sejumlah kasus tak sedikit yang gagal dihadirkan kembali, sehingga berkasnya menjadi TMS alias dicpret.

“Banyak juga tim Ali-Sakti menyerah duluan,” kata Aksar mengacu kondisi yang ditemuinya.

Namun bisa menguntungkan jika mobilisasi dalam waktu bersamaan berhasil dilakukan. Sehingga keluhan adanya sejumlah temuan yang merugikan mereka bisa ditekan seminimal mungkin. Pengawasan terhadap verifikator juga bisa maksimal dilakukan tim Ali-Sakti. Termasuk potensi dikerjai tim lawan bisa diantisipasi.

Terkait sebaran KTP perbaikan, Ali-Sakti diuntungkan karena kondisi saat ini mereka masih memiliki dukungan di 10 kabupaten/kota. Dukungan KTP yang memenuhi syarat ada di semua daerah, dari sebenarnya hanya enam yang dipersyaratkan. Sehingga dalam perbaikan kali ini, mengkonsentrasikan dukungan dari satu kabupaten saja tak masalah.

“Sebaran tak jadi masalah, cukup jumlah yang diperhatikan,” tutup Aksar. (yuk/r8)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost