Lombok Post
Headline Opini

Gerakan Zakat: Antara Pergerkan, Angka, dan Regulasi

Oleh: Bambang Suherman
[Direktur Mobilisasi ZIS Dompet Dhuafa & Sekjen FOZ 2012-2015]
*****
LEMBAGA amil zakat tumbuh dan berkembang dengan cepat pada hari ini di Indonesia. Eksistensinya semakin penting dalam menggugah kesadaran publik untuk menjalankan ibadah zakat, sebuah kewajiban yang selama ini seolah diabaikan. Padahal, zakatA� menjadi salah ibadah penting selain shalat, puasa, dan haji. Ibadah zakat menjadi bagian dari Rukun Islam.
Kesadaran berzakat yang rendah ini tidak lepas dari akar sejarah bangsa kita. Pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda, praktik-praktik zakat, infak, dan sedekah cenderung tidak terlalu diperhatikan. Sejak abad ke-16, Pemerintah Kolonial kala itu membiarkan praktik filantropis ini berlangsung secara alamiah, melalui masjid dan lembaga pendidikan Islam yaitu pesantren. Meski begitu, Pemerintah Kolonial justru memberikan perhatian pada aktivitas para pendidik dan pesantren itu sendiri melalui Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar. Kedua produk hukum itu bagian dari pengawasan terhadap institusi Islam agar tidak keluar dari jalur dan berbalik melawan penguasa kolonial.
Peran minim kekuasaan Pemerintah Kolonial inilah yang kemudian diambil alih oleh hadirnya organisasi Islam, di antaranya Muhammadiyah (berdiri pada1912) dan Nahdlathul Ulama (berdiri pada1926). Jadi, sudah sejak awal, ketika penguasa a�?mengambil jaraka�? untuk urusan zakat, infak, dan sedekah, maka, organisasi masyarakat yang kemudian mampu memberikan pelayanan dasar untuk mereka yang digolongkan tidak mampu. Sejak awal, urusan zakat telah menjadi bagian dari sebuah a�?pergerakana��.
Pascakemerdekaan, usaha-usaha untuk mengatur materi zakat, beserta pranata keagamaan lain seperti wakaf, sempat mencuat. Pada 1964, Kementerian Agama sempat menyusun rancangan undang-undang pelaksanaan zakat beserta peraturan pemerintah pengganti undang-undangnya.
Sayangnya, usaha ini layu sebelum berkembang karena huru-hara pasca Gerakan 30 September 1965. Baru pada 1968, Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 1968 dirilis dan mengatur tentang pembentukan Badan Amil Zakat. Pada tahun yang sama, disahkan pula Peraturan Menteri nomor 5 tahun 1968 yang menyatakan Baitul Maal berfungsi sebagai pengumpul zakat untuk kemudian disetor kepada Badan Amil Zakat. Atas desakan banyak pihak, dikeluarkan Peraturan Menteri nomor 65 tahun 1968, yang membatalkan pembentukan Baitul Maal di desa-desa. Baru pada 5 Desember 1968, Gubernur DKI saat itu Ali Sadikin meresmikan organisasi pengelola zakat yang dikelola pemerintah, yang dikenal denganA� Badan Amal Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) DKI.
Model top-down, di mana Orde Baru berusaha menarik zakat ke ranah regulasi pemerintah ketika itu, justru tidak mendapat sambutan hangat dari publik. Padahal, pada 1972, Presiden Suharto diangkat sebagai amil zakat nasional. Langkah ini pun tak sanggup menarik animo publik untuk menitipkan kewajiban zakatnya kepada pemerintah. Tumbuh dan berkembangnya zakat justru dimulai dari arah yang berlawanan. Gerakan ini tumbuh justru dari bawah, dimulai dari kesadaran kolektif berbasis komunitas.
Gerakan zakat terutama yang berbasis masyarakat sipil mulai tumbuh pada akhir dekade 80-an dan dekade awal dan pertengahan 90-an. Pendekatannya tidak lagi sentralistis, top-down, melainkan bergerak dari bawah ke atas, bottom-up. Pada masa-masa inilah muncul beberapa lembaga zakat, seperti LAZ Yaumil PT Bontang LNG (1986), Yayasan Dana Sosial al-Falah (1987), Dompet Dhuafa Republika (1993), Baitu Maal Pupuk Kujang (1994), Rumah Zakat (1998), dan Pos Keadilan Peduli Umat (1999), untuk menyebut beberapa lembaga yang baru terbentuk. Lembaga-lembaga inilah yang terus bergerak hingga hari ini.Kerja Amil sebagai Kerja Pergerakan
Zakat itu bukan komoditas. Zakat adalah syariat atau hukum yang mengatur pola distribusi kepemilikan aset di masyarakat. Hal yang sering kali diabaikan oleh publik umat Islam hari yaitu zakatsebagai bagian dari rukun Islam a��bukan sekadar ibadah pelengkap. Seperti yang sudah dijabarkan di atas, bahwa memang ibadah zakat masih minim dipahami oleh umat sendiri dibandingkan ibadah lain seperti shalat, haji, juga berpuasa. Data pun berbicara. Potensi zakat nasional yang dirilis BAZNAS sebesar Rp 217 triliun, sedangkan angka real pengumpulan danaA� publik (bukan hanya zakat) sebesar Rp 13 triliun.
Realitasnya memang menunjukkan betapa tema zakat sangat jarang diangkat oleh para ulama di ruang publik. Dakwah tauhid dan shalat hampir mendominasi ruang-ruang kajian. Tema-tema tauhid dan shalat pun ditunjang oleh kayanya literasi. Begitu pula dengan tema saum atau puasa, yang memiliki momentum di kala Ramadan tiba. Ibadah haji pun serupa terutama di momen musim haji. Kondisi inilah yang tidak ditemukan ketika mengangkat persoalan zakat. Tema zakat hampir jarang diangkat di mimbar dan panggung publik selama ini.
Kekosongan kajian tema-tema zakat di mimbar, panggung, dan ruang kajian lain inilah yang menjadi tanggung jawab dari gerakan zakat melalui lembaga-lembaga yang ada pada hari ini. Jadi, esensi dari gerakan zakat hari ini adalah mendakwahi publik tentang syiar syariat zakat. Mengacu pada definisi ini, maka, lembaga zakat beserta tugas dan tanggung jawabnya, bukan semata-mata dipandang sebagai pekerjaan. Jadi akar-akar nilainya adalah dakwah, sehingga tema zakat harus bisa dilakukan oleh siapa, di mana, dan kapan pun oleh umat Islam itu sendiri.
Masyarakat juga harus mendapatkan edukasi dalam melihat posisi amil. Amil itu hanya mengambil 12,5 persen, sementara sisanya diberikan kepada masyarakat. Sumberdaya yang besar itu dimiliki oleh mustahik dan muzakki. Jadi, amil zakat berprinsip take to share (menghimpun untuk dibagi), bukan take to have (menghimpun untuk memiliki). Selain itu, masyarakat juga harus mendapatkan informasi yang jelas dan transparan, bahwa kerja amil tidak terbatas pada penghimpunan, melainkan dua kerja besar lain yaitu mengelola dana yang terhimpun dan menyalurkan dengan sebaik-baiknya.
Ketika kini lembaga amil zakat kian tumbuh dan berkembang, maka, apresiasi pun berdatangan dari publik. Bagaimana memposisikan apresiasi publik kepada lembaga amil zakat? Apresiasi yang datang dari publik kepada amil zakat, tidak boleh diartikan sebagai momentum mengekplorasi penghimpunan. Sebagai contoh, bagaimana sederet penghargaan yang diterima oleh lembaga menjadi sarana marketing agar linear dengan nilai transaksi. Sejatinya, apresiasi publik kepada lembaga amil zakat adalah bentuk pengukuhan publik atas kinerja lembaga.

Lembaga amil zakat yang telah menjalankan mekanisme public fundraising hingga mencapai tahap friendraising dapat menjadi model bagi organisasi masyarakat sipil lain untuk melakukan hal yang sama. Selama ini, sebagian besar organisasi masyarakat sipil banyak bersandar pada donor a��yang berpotensi mengganggu independensi perjuangan mereka. Model yang dikerjakan oleh lembaga amil zakat dalam menghimpun dana publik bisa menjaga independensi dan mereduksi ketergantungan pada donasi tunggal pihak tertentu.Gerakan yang Setara, Saling Berbagi (Sharing), dan Kolaboratif

Berbeda dengan tema ibadah lain yang bisa disampaikan dengan kajian dalil dan literatur yang luas, maka, kajian tentang zakat dapat lebih efektif jika disampaikan melalui dakwah bi al-hal,A� sebuah pendekatan dakwah melalui tindakan nyata kepada kebutuhan penerima dakwah itu sendiri. Artinya, penerima dakwah diperlihatkan secara langsung produk zakat, bagaimana mekanisme pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, hingga hasilnya yang nyata. Sebagai contoh pembangunan rumah sakit sebagai aset wakaf dan penanganan pasien miskin dengan dana zakat
Namun, dakwah lisan pun perlu diperkuat. Beberapa lembaga zakat memiliki sejumlah dai yang menguasai tema zakat untuk menopang dakwah lisan ini. Tujuannya sama dengan dakwah bi al-hal, dan menjadi pelengkap dari tujuan utama untuk mensyiarkan pengetahuan tentang zakat ini seluas-luasnya. Syiar ini ibarat jejaring. Jika syiar tentang pengetahuan zakat ini bisa diterima oleh seorang individu dengan baik, maka diharapkan individu lain yang akhirnya paham pengetahuan zakat tadi melakukan yang sama kepada yang lain. Inilah yang kemudian dikenal dengan friendraising dalam gerakan zakat.
Gerakan zakat tidak akan bisa berjalan dengan baik apalagi tidak memenuhi tiga nilai; setara, saling berbagi (sharing), dan saling berkolaborasi. Pertama, setara atau sederajat. Nilai ini menjadikan gerakan zakat kian solid karena adanya posisi yang sama di antara lembaga zakat. Tak ada lembaga yang superior dalam gerakan bersama ini, sekalipun fakta dan data menunjukkan bahwa organisasi, aset, dan sumberdaya masing-masing lembaga variatif. Kedua, sebuah gerakan akan semakin solid ketika masing-masing komponen saling membuka diri dan mau belajar satu sama lain. Ketiga, ruang melebur atau berkolaborasi. Kolaborasi adalah kosakata yang semakin terasa seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Skala permasalahan yang besar itu harus dijawab dengan langkah kolaboratif antarlembaga. Ketiga nilai-nilai tersebut adalah keniscayaan pada hari ini. Ketiga nilai itu pula yang bisa mengukuhkan gerakan zakat sebagai gerakan masyarakat sipil di tengah regulasi yang tidak berpihak sepenuhnya kepada para pegiat zakat hari ini.***

Berita Lainnya

SKD Selesai, Formasi CPNS Lowong

Redaksi LombokPost

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Waspada Calo PNS !

Redaksi LombokPost

Sosialisasikan Migrasi Aman Dengan Drama Rudat

Redaksi LombokPost

Sukiman Ungkap Kekecawaan di Hari Pahlawan

Redaksi LombokPost

Bank Mandiri-Hiswana Migas-Pertamina Jalin Kerjasama

Redaksi Lombok Post