Lombok Post
Headline Kriminal

Jaksa Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Merger PT BPR

Dedi Irawan

MATARAM-Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menetapkan tersangka dengan inisial IKH dan MTW dalam dugaan korupsi merger PT BPR NTB. Keduanya merupakan Ketua dan Wakil Ketua tim konsolidasi untuk penggabungan 8 Perusahaan Daerah (PD) BPR.

Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan, penetapan tersangka berdasarkan hasil penyidikan. Termasuk, adanya kerugian negara dari audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB.

a�?Sudah kita tetapkan dua orang, dengan inisial IKH dan MTW. Penetapannya kemarin (Senin, 6/2),a�? kata Dedi, kemarin (7/2).

Jaksa menduga IKH dan MTW menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan dana oleh tim penggabungan dan perubahan PD BPR ke PT BPR tahun 2016. Keduanya disangka dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 KUHP.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ order=”desc”]

Proses awal merger tersebut, disepakati masing-masing PD BPR memberi kontribusi sebesar Rp 100 juta. Sehingga dari 8 PD BPR akan terkumpul dana operasional sejumlah Rp 800 juta.

Dalam perjalanannya, terdapat penambahan dana yang diberikan masing-masing PD BPR, hingga terkumpul sebesar RP 1,8 miliar. Uang tersebut rencananya akan digunakan sebagai anggaran operasional tim konsolidasi merger PT BPR.n Namun dalam penggunaanya jaksa menemukan potensi kerugian Negara sekitar Rp 1 miliar.

a�?Tersangka menggunakan untuk kegiatan fiktif. Kerugian negara yang ditimbulkan berdasarkan hasil audit,a�? beber Dedi.

Penyelidikan ini bergulir ketika penyidik menemukan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran operasional merger BPR. Penggunaan anggaran tersebut dialokasikan kepada tiga bidang di bawah kendali tim operasional. Tiga bidang itu, antara lain Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Informasi, dan Legal.

Selama pemeriksaan di tingkat penyidikan, jaksa telah memanggil sejumlah pihak terkait. Antara lain, MTW selaku Wakil Ketua Tim Konsolidasi. Pemanggilan MTW yang juga menjabat Direktur PD BPR Lotim dilakukan setelah pemeriksaan maraton terhadap pejabat dari Pemprov NTB.

Penyidik juga telah memeriksa IKH selaku Ketua Tim. IKH saat ini masih menjabat sebagai Direktur PD BPR Sumbawa. Sebelum terjerat kasus ini, IKH sempat menjadi tersangka dalam tindak pidana perbankan.

Namun, penyidikan tersebut tidak berlanjut setelah IKH menang praperadilan di Pengadilan Negeri Sumbawa, Agustus lalu. Statusnya sebagai tersangka pun dicabut Polres Sumbawa, yang menangani perkara itu. (dit/r2)

 

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Buron Pembegalan Wisatawan Tertangkap di Sekotong

Redaksi LombokPost

Lagi, Pelajar di Lombok Tengah Terseret Kasus Narkoba

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Redaksi LombokPost

Dana Rehabilitasi Sekolah Melonjak Rp 1,2 Miliar

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost