Lombok Post
Headline Politika

Modal Awal Dana Kampanye Ali-Sakti Seabrek, Ahyar-Mori Seiprit

MATARAM-Dan maksimal kampanye Pilgub 2018 telah disepakati Rp 75 miliar. Masing-masing pasangan calon pun telah membuka rekening dana kampanye. Saldo pertama dalam rekening dana kampanye tersebut pun telah dilaporkan ke KPU NTB.

Modal paling awal besar menjadi milik pasangan perseorangan HM Ali BD dan HL Gede Sakti. Modal awal pasangan calon nomor urut empat tersebut sebesar Rp 10 miliar. Sepuluh kali lipat dari modal awal yang disetorkan pasangan HM Suhaili FT-H Muhammad Amin di posisi nomor dua yang nilainya Rp 912,3 juta.

Di posisi ketiga adalah setoran awal dana kampanye pasangan nomor urut tiga H Zulkieflimansyah-Hj Sitti Rohmi Djalilah yang jumlahnya hanya Rp 100 juta.

Sementara pasangan yang menyetor dana awal untuk kampanye paling sedikit adalah pasangan nomor urut dua TGH Ahyar Abduh-Mori Hanafi. Modal awal pasangan ini hanya Rp 40 juta. Jika merujuk pada batas biaya kampanye maksimal yang telah disepakati KPU dengan para kandidat sebesar Rp 75 miliar, jumlah setoran awal dana kampanye pasangan Ahyar-Mori ini tentu sangat jauh sekali.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”192″ order=”desc”]

“Yang dilaporkan adalah dana awal. Nanti bisa bertambah dan berkurang sesuai kegiatannya,” kata Ketua KPU NTB L Aksar Ansori kepada Lombok Post, kemarin (16/2).

Dihubungi terpisah, Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Ali-Sakti Zainul Fahmi kepada Lombok Post mengungkapkan, laporan awal dana kampanye KPU tersebut merupakan bentuk kesungguhan pasangan Ali-Sakti.

Pasangan Ali-Sakti kata Fahmi tak berupaya menutup-nutupi apa pun. Semuanya dibuka dan dilakukan sesuai aturan main. Itulah yang membuat dana mereka menjadi lebih besar ketimbang kandidat lain.

“Bukan tidak serius. Tapi tidak jujur,” katanya mengomentari dana awal kampanye pasangan Ahyar-Mori yang tampak sangat minim, termasuk kandidat lain.

Dia berharap pasangan lain mau jujur seperti mereka. Tanpa landasan semangat dan sikap jujur itu, Fahmi yakin gelar apapun yang menempel pada calon tak akan berarti banyak dalam ujian kejujuran ini.

Menanggapi sindiran tersebut, Tim Pemenangan Ahyar Mori Suaeb Qury mengatakan tak ada yang salah dengan laporan yang dibuat pasangan calon nomor urut dua tersebut. Sesuai aturan mereka tak melanggar apa pun.

Nantinya, dana yang hanya Rp 40 juta itu kata dia bisa saja bertambah sesuai kebutuhan. Untuk selanjutnya akan terjadi keluar masuk dana di rekening tersebut. Semua bergantung kebutuhan dan strategi serta pengeluaran dan pemasukan.

“Namanya juga laporan awal. Kan ini bukan total,” jawabnya.

Sementara itu paket Suhaili-Amin selain melaporkan awal dana kampanyenya, juga menjadi pasangan pertama yang melaporkan pula pemanfaatan dana kampanyenya.

Membuka rekening pada 18 Januari lalu, pasangan Suhaili-Amin telah membukukan pengeluaran pada 12 Februari. Dari Rp 912,3 juta dana awal yang disetor, telah digunakan Rp 100 juta.

Menurut Hasan Masat, Ketua Bidang Pencitraan Suhaili-Amin, dana itu dipakai untuk sejumlah keperluan taktis. “Untuk biaya rapat internal dan pertemuan-pertemuan dalam rangka membangun koalisi,” jawabnya.

Sementara untuk pasangan Zul-Rohmi, rekening dana kampanye dibuka pada 8 Februari 2018. Menurut M Nashib Ikroman, salah satu tim pemenangan kandidat nomor urut tigaini, dana tersebut hanya dana untuk pembukaan rekening saja. Bukan laporan dana kampanye. Dalam catatan bendahara dana cash yang telah keluar, dia pastikan angkanya berbeda.

Terkait peruntukan, misalnya untuk kebutuhan kantor pemenangan seluruh NTB. Ada pengeluaran dalam bentuk cash. Jadi laporan awal untukmemudahkan sementata untuk menjalankan mesin pemenangan.

Sementara dana di rekening dipastikannya akan terus bertambah. Dengan audit oleh akuntan publik dan pelaporan secara terbuka, ia yakin semua akan transparan pada waktunya.

Cuma Formalitas

Dimintai tanggapannya soal jomplangnya dana kampanye para kandidat satu dengan kandidat lainnya, Agus, pengamat politik Universitas Islam Negeri Mataram kepada Lombok Post mengatakan, dari pemilu kepemilu, laporan dana kampanye yang wajib diserahkan pada KPU tidak pernah jujur dibuat oleh pasangan calon.

Sejak dalam pemilu sebelumnya, para kandidat ini menurut Agus membuat laporan dana kampanye yang direkayasa. “Pertanyaannya mengapa demikian,” tandas dia.

Pertama, laporan dana kampanye dan rekening kampanye itu hanya bersifat administratif. KPU tidak memiliki kewenangan lebih jauh untuk memeriksa validitas laporan dana kampanye yang dibuat oleh pasangan calon.

Sehingga yang diperiksa KPU hanya ada atau tidaknya rekening dan laporan, serta sesuai atau tidak dengan format yang telah disiapkan. Kedua, undang-undang disebutnya juga tidak memberikan sanksi apapun terhadap pasangan calon yang tidak melaporkan dana kampanye dengan jujur.

Dan ketiga, auditor yang ditunjuk KPU biasanya tidak pernah bekerja profesional. Kadang auditor juga takut mencari data terlalu detail pada pasangan calon.

“Akibatnya hasil audit yang dilakukan auditor juga tidak valid,” tudingnya.

Karena faktor-faktor itu kemudian pasangan calon juga tidak mau terlalu pusing membuat laporan dana kampanye yang jujur. Malahan dia melihat pasangan calon meremehkanA�hal tersebut karena yang penting memenuhi syarat administrasi saja.

Jadi bagi mereka yang penting buat dan diserahkan. “Kalau tidak membuat dan tidak menyerahkan baru ada sanksinya yaitu pembatalan. Masalah cara membuatnya jujur atau tidak, itu tidak diuji,” tutupnya. (yuk/r8)

Berita Lainnya

Zul-Rohmi Perlu Banyak Sosialisasi

Redaksi Lombok Post

Mengejar Mimpi Jadi Daerah Industri

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Masih Banyak Warga Loteng Buang Air Besar Sembarangan

Redaksi LombokPost

Pemkab dan ITDC Raih Penghargaan ISTA

Redaksi LombokPost

Ahli: Penangkapan Muhir Bukan OTT

Redaksi LombokPost

Pola Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf Serupa

Redaksi LombokPost