Lombok Post
Metropolis

Galak, Mansur Pukul Buku Perda! Tolak Segala Ide Legalisasi Prostitusi

PENUH EMOSI: Kabag Hukum Setda Kota Mataram Mansur, menunjuk buku peraturan daerah Kota Mataram, saat menjelaskan peluang hukum Prostitusi dilegalkan, Selasa (20/2). LALU MOHAMMAD/LOMBOK POST

MATARAM-Pemkot Mataram sudah di simpang jalan. Dan harus memilih sikap. Jika terus-menerus diam, itu sama saja mengkhianati salah satu moto kota ini. Yakni Religius.

Tapi, jika maju menindak, sepertinya Pemkot Mataram belum cukup nyali menindak praktek prostitusi di balik usaha Spa dan Salon.

Jika pun tidak punya nyali, Pemkot Mataram sebenarnya masih punya pilihan. Setidaknya agar tidak maju kena, mundur pun kena. Yakni dengan melegalkan prostitusi melalui syarat ketat. Sebab dengan kondisi diam yang ditunjukan selama ini, justru telah melemahkan kepercayaan warga, terkait moto Religius yang dibangga-banggakan Pemkot Mataram selama ini.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ order=”desc”]

a�?Aturan Spa ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata, nomor 24 tahun 2014 tentang standar usaha Spa,a�? kata kabag Hukum Setda Kota Mataram Mansur.

Aturan ini secara jelas, menerangkan soal usaha Spa. Selain itu juga ada peraturan Menteri Pariwisata yang lain tahun 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, di mana Spa bagian dari pelengkap layanan pariwisata.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram, Spa diatur dalam Perda 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaran Perizinan. a�?Sedangkan usaha salon masih dalam perdebatan, belum ada aturan yang mengikat secara spesifik,a�? terangnya.

Dengan demikian, menurut Mansur, aturannya sudah sangat jelas. Jika setiap usaha, gagal atau tidak mampu memenuhi aturan-aturan di atas, maka usaha itu harus ditutup. a�?Tidak ada ruang kompromi, harus ditindak!a�? tegasnya.

Aturan sudah sedemikian tegas mengatur. Maka fungsi penegak perda dalam hal ini Satpol PP menurutnya sudah pada tahapan harus menyikat segala pelanggaran yang terjadi di kota. Termasuk dalam hal ini usaha Spa dan Salon yang tidak mengantongi izin.

a�?Apalagi katanya ada yang plus-plus. Apa itu? saya tidak tahu, dari segi hukum juga tidak ada!a�? sesalnya.

Menurutnya, aturan sudah sangat jelas mengatur. Tidak ada ruang sedikit pun untuk memberi peluang praktek Salon dan Spa disalahgunakan untuk tujuan tertentu. Itu jelas pelanggaran pada ketentuan hukum dan harus ditindak secara tegas.

a�?Iya bisa (dijerat dengan undang-undang soal pornografi)!a�? cetusnya.

Mansur menafsirkan dari berbagai produk hukum yang ia pahami, tidak ada sedikit pun peluang untuk melegalkan prostitusi. Dengan atau pun tanpa kedok. Jika pun prostitusi mau ditafsirkan sebagai layanan pariwisata, sebagaimana Kota Mataram yang membolehkan penjualan miras di hotel atau tempat hiburan dengan syarat ketat, tidak demikian dengan prostitusi.

a�?Kalau miras itu ada dasar hukumnya lebih atas, tapi kalau prostitusi ini apa dasar hukumnya, pokoknya tidak boleh!a�? cetus Mansur sembari menggebrakan tangannya di atas buku panduan Perda.

Ia mengingatkan, siapa pun yang punya niat mendorong pelegalan prostitusi sebagai solusi mengatasi ketidakmampuan kota, menakar maraknya praktek prostitusi berkedok Spa dan Salon, sudah tertutup ruangnya. Ia mengingatkan aturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum di atas.

a�?Kita memang daerah otonomi, tapi bukan otonomi sebebas-bebasnya. Kita masih terikat oleh aturan pusat,a�? tegasnya.

Ia lalu menjelaskan ada dua acuan hukum yang digunakan selama ini. Pertama aturan hukum tertulis dalam bentuk berbagai produk hukum pusat hingga daerah. Lalu yang kedua produk hukum, tidak tertulis. Dalam bentuk norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat.

“Pada konteks miras, produk hukum tak tertulis rata-rata melarang. Tapi dari produk hukum tertulis ini ada celah. Tapi prostitusi, dari tertulis atau pun tidak tertulis tidak ada celah sama sekali!a�? cetusnya.

Sekalipun ide melegalkan prostitusi berpotensi menggelembungkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari pada Pemkot Mataram tidak bisa berbuat apa-apa mengatasi prostitusi yang kian waktu terus menjamur. Sementara, komitmen pemerintah terus dipertanyakan dalam upaya mewujudkan kota yang Religius. Namun Mansur tegas menolak mentah-mentah.

a�?Tidak! Tidak! PAD itu harus didapat dengan cara yang baik, sehingga dialirkan juga dengan cara yang baik,a�? ujarnya.

Pada kasus Gubernur Jakarta Ali Sadikin yang melegalkan prostitusi dan judi, menurut Mansur konteksnya jauh berbeda dengan Kota Mataram saat ini. Mataram saat ini, masih bisa mengupayakan untuk dapat PAD dengan cara yang elegan. Tanpa harus, bergesekan dengan masyarakat. Berbeda halnya dengan masa di mana Gubernur Ali Sadikin yang masih kesulitan mendapatkan sokongan dari para pengusaha kala itu.

a�?Lagi pula kita tidak boleh mengomentari kebijakan orang lain, kita-kita, mereka ya mereka,a�? ujarnya.

Sebagai konsekwensi atas peluang dan sikap tegas pemkot dalam aturan soal prostitusi yang berkedok Spa dan Salon, mansur mengatakan tidak ada pilihan lain bagi aparat penegak perda. Harus turun, lalu menutup semua salon dan spa yang tidak mengantongi ijin.

a�?Mau Spa plus-plus kek, mau Spa beneran, kalau tidak kantongi izin ya harus ditutup!a�? ujarnya.

Menurutnya ini satu-satunya cara untuk menjawab, seperti apa tanggung jawab pemerintah dengan maraknya Spa dan Salon di kota. Termasuk prostitusi bertameng usaha tersebut.

“Pokoknya dari tafsir hukumnya harus ditutup! Kalau tidak ditindak, tanyakan ke mereka, kenapa tidak ditutup,a�? tegasnya.

Semantara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram H Saiful Mukmin mengatakan pada dasarnya penerbitan ijin Spa dan Salon itu dilakukan secara tim. Disnaker dan Dinas Kesehatan (Dikes) berperan sebagai pemberi rekomendasi pada Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

a�?Sedangkan kita dari (rekomendasi) ketenaga kerjaanya,a�? terang Saiful.

Jika rekomendasi dari Disnaker dan Dikes dipenuhi, barulah DPMPTSP bisa memproses untuk keluarnya ijin. Dengan kata lain, potensi untuk melihat apakah usaha Spa dan Salon itu akan dikelola secara profesional atau untuk tujuan penyalahgunaan, sebenarnya masih bisa diantisipasi melalui Disnaker.

Yakni dengan memperhatikan keseriusan dari tempat usaha itu menyiapkan kompetensi dari para pekerjanya. a�?Spa atau salon itu ada beberapa yang punya balai latihan kerja,a�? terangnya.

Pelatihan itu dimaksudkan untuk memantapkan kompetensi para pekerja. Sehingga mereka bisa bekerja secara profesional dalam memberikan layanan Spa dan Salon. Bahkan Disnaker juga secara bekala dikatakannya melakukan pembinaan. “Untuk skill dan keterampilan mereka,a�? terangnya.

Ia tak menampik pekerja Spa dan Salon yang tak memiliki kompetensi berpeluang untuk memberikan layanan plus-plus. Untuk memuaskan para pelanggan dan membuat mereka datang kembali ke sana. Karena itu, ia mengaku sudah melakukan pendataan mana saja pekerja Spa dan Salon yang punya kompentensi.

a�?Kalau mengarah ke hal-hal itu tentunya, jika diketemukan tim ya harus ditutup, sesuai dengan aturan yang ada,a�? tegasnya.

Pihaknya secara rutin terus melakukan peningkatan kopetensi para tenaga kerja. Salah satu tujuannya agar tidak sampai menyerempet ke persoalan peluang memberikan layanan plus-plus di tempat Spa dan Salon.

a�?Daftarnya ada kok di bidang penempatan (datanya),a�? jelasnya.

Data ini bisa jadi acuan para penegak perda, untuk melakukan pendataan dan antisipasi praktek esek-esek di usaha yang berbungkus Spa dan Salon. (zad/r5)

Berita Lainnya

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost

SPSI Usul UMK Rp 2,13 Juta

Redaksi LombokPost

Rumah Belum Jadi, Tenda Kemasukan Air

Redaksi LombokPost

Pasca Gempa, BPS Belum Keluarkan Data Kemiskinan

Redaksi LombokPost

Kalau Lagi Mood, Lima Jam Bisa Selesai

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost

Taksi Online Jangan Parkir Sembarangan!

Redaksi LombokPost

Bantuan Jadup Urung Disalurkan

Redaksi LombokPost