Lombok Post
Headline Metropolis

Pak Gub Kalah Sakti, Tagih Uang Saham Rp 408 Miliar

Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi SIRTU/LOMBOK POST

MATARAM-Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi rupanya sedang tidak bisa berbuat banyak. Tekadnya orang nomor satu di NTB itu untuk tegas menempuh jalan dengan melibatkan Kejaksaan Tinggi NTB agar menagih uang saham daerah Rp 408 miliar ke Bakrie Group tak bisa terealisasi.

Rupanya Pak Gub sedang a�?kalah saktia�? dibanding kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham PT Daerah Maju Bersaing (DMB). Maka, meski tenggat waktu 16 Februari telah lewat begitu saja, rencana langkah tegas melibatkan kejaksaan akhirnya ngambang lagi.

Gubernur TGB yang dikonfirmasi Lombok Post kemarin (20/2) mengaku jika surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan Tinggi NTB untuk menagih Bakrie Group tersebut masih belum diajukan. Dia menegaskan, SKK itu belum dilayangkan ke Kejati NTB, bukan karena dirinya tidak mau.

Tapi, semua karena keputusan melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) itu harus ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT DMB. Bukan keputusan Gubernur NTB seorang. Yang berarti, perlu persetujuan pula dari Bupati Sumbawa HM Husni Djibril dan Bupati Sumbawa Barat HW Musyafirin. Hanya saja, RUPS-LB tempat mekanisme keputusan itu dibuat, belum dilaksanakan hingga saat ini.

a�?Jadi semua itu harus melalui RUPS, termasuk menggunakan JPN,a�? kata Gubernur.

Harusnya RUPS PT DMB digelar akhir pekan lalu. Namun, hanya perwakilan Pemprov NTB saja yang hadir. Sementara perwakilan Pemkab Sumbawa dan Sumbawa Barat tidak hadir. Apa alasan ketidakhadiran dua kabupaten tersebut, tak jua terang benderang hingga kini.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ order=”desc”]

Gubernur menegaskan, jika dirinya saat ini mengeluarkan surat kuasa khusus ke Kejaksaan Tinggi NTB, tetap hal tersebut tidak akan efektif. Sebab, pada ujung-ujungnya Kejaksaan akan mempertanyakan persetujuan dari pemegang saham lain. Padahal, Pemprov NTB bukanlah pemegang saham mayoritas di DMB. Karena hanya menguasai 40 persen saham. Sama seperti besaran saham KSB yang mencapai 40 persen dan sisanya Pemkab Sumbawa yang mencapai 20 persen.

a�?Kalau misalnya tidak ada persetujuan melalui RUPS kan (SKK) tidak ada artinya juga,a�? tegas Gubernur.

Pun begitu. Jika manajemen DMB atas nama Pemprov NTB mengambil langkah sendiri dengan menyetujui pelibatan Jaksa Pengacara Negara tersebut, kemudian pada akhirnya tiba-tiba pemegang A�saham seperti KSB dan Sumbawa tidak setuju, otomatis SKK tersebut tidak berlaku.

Karena itu, hal satu-satunya yang kini dia bisa lakukan adalah meminta agar RUPS-LB kembali digelar. Waktunya memang belum dipastikan. Tapi disebut harus digelar dalam waktu dekat.

a�?Kita undang lagi,a�? kata Gubernur.

Diwawancarai terpisah, Sekretaris Daerah NTB H Rosiady Sayuti mengatakan, sesuai perintah gubernur maka RUPS-LB akan segera digelar. Mengenai penggunaan Jaksa Pengacara Negara sendiri itu tidak bisa diputuskan gubernur sendiri. Sebab, gubernur hanya merupakan salah satu dari tiga entitas pemegang saham, apalagi pemprov bukan mayoritas.

Menurutnya, persoalan itu bukan soal wibawa pemerintah belaka. Tapi masyarakat harus memahami sesuai undang-undang PT, keputusan tertinggi ditentukan melalui RUPS. Kalau pun gubernur memberikan deadline, menurut Rosiady itu adalah bentuk komitmen gubernur yang harus dipahami para bupati.

Tapi ia memahami mungkin bupati Sumbawa dan Sumbawa Barat juga punya komunikasi langsung dengan Multi Capital, anak usaha Bakrie Group yang harus membayar Rp 408 miliar dan DMB. a�?Inilah perlunya RUPS-LB itu,a�? tegasnya.

Karena itu, RUPS-LB menjadi agenda paling penting untuk digelar saat ini. Sebab, di sanalah semuanya akan diputuskan. Termasuk uang Rp 61 miliar yang saat ini sudah ada di rekening milik DMB, apakah akan dibagi habis atau dipakai untuk yang lain. (ili/r8)

Berita Lainnya

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost

BPBD Tunggu Perintah Perkim

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Sudah Lama Ambles, tapi Dicuekin!

Redaksi LombokPost

Anak Muda sampai Pengusaha Berebut Buat Karikatur

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

169 Formasi Gagal Terisi

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost