Lombok Post
Headline Metropolis

Tagih Uang Sendiri Saja Ribet, Bukti Pemprov Tak Punya Kontrol di DMB

Hatta Taliwang

MATARAM-Posisi Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi yang tidak bisa berbuat banyak menggandeng Jaksa Pengacara Negara (JPN) mengonfirmasi lemahnya posisi pemerintah daerah. Aneh juga. Mau menagih uang daerah sendiri tapi kok malah jadi ribet banget.

a�?Ya. Untuk urusan nagih saja jadinya begitu rumit,a�? kata Hatta Taliwang, Direktur Institute Soekarno Hatta kepada Lombok Post kemarin (21/2).

Hatta Taliwang adalah Koordinator Tim Dialog dari kalangan aktivis yang menggelar diskusi terbuka terkait penjualan saham daerah di PT Newmont Nusa Tenggara. Diskusi tersebut digelar di Jakarta.

Hatta Taliwang menduga tidak bisa terealisasinya langkah tegas Gubernur NTB yang hendak menggandeng JPN disebabkan beberapa hal. Pertama, mungkin karena gubernur terlalu semangat untuk menanggapi isu saham yang melejit cepat ke publik. Sampai lupa bahwa pemberian deadline harus dikoordinasikan dahulu dengan pemegang saham lainnya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” post_type=”wppas_adzones” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ order=”desc”]

Padahal, di satu sisi kata Hatta Taliwang, pemegang saham lainnya yakni Pemkab Sumbawa dan Sumbawa Barat mungkin merasa di-fait accompli. Akhinrya perwakilan dua daerah tersebut tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Daerah Maju Bersaing.

Untuk itu ia menyarankan Anggota DPRD NTB mendatangi Multi Capital, anak usaha Bakrie Group yang mesti harus melunasi uang saham hak daerah sebesar Rp 408 miliar. DPRD NTB kata Hatta mesti datang ke sana menagih atas nama rakyat NTB.

Sekalian juga mempertanyakan berapa sebenarnya sisa tagihan. Bagaimana dengan selisih yang beredar di publik. a�?Kalau soal selisih tidak klir DPRD NTB minta BPK audit,a�? tegasnya.

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Tim Dialog sendiri kata Hatta sudah berkomunikasi dengan Direktur PT DMB Andy Hadianto. Pertemuan rencananya akan digelar dalam waktu dekat. Namun hingga saat ini mereka belum menemukan waktu yang tepat. Tapi ia berharap paling tidak 14 Maret tim sudah berketemu dengan PT DMB.

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Sementara itu Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB Ervyn Kaffah mengungkapkan, mandeknya langkah pelibatan JPN menguatkan indikasi bahwa Pemprov NTB tak punya kontrol pada DMB.

a�?Situasi tersebut memberikan sinyal bahwa gubernur dan jajarannya tak cukup memiliki kontrol,a�? kata dia.

Bagi Ervyn, mandeknya langkah ke JPN tersebut memang bukan karena Pemprov plin-plan. Tapi karena pemerintah tidak punya posisi tawar yang kuat untuk memastikan dana hasil penjualan saham segera dibayarkan.

Rentang waktu satu tahun tidak terbayar juga menjadi indikasi lain lemahnya posisi pemerintah. A�a�?Itu menjadi dasar untuk menilai sejauh mana efektivitas kerja Pemda,a�? katanya.

Setelah upaya pertama gagal, maka selanjutnya jajaran Pemprov tinggal melaksanakan instruksi gubernur berikutnya, yakni memastikan RUPS-LB. a�?Ya para pejabat Pemprov tinggal jalankan saja baik-baik perintah Pak Gubernur,a�? ujarnya.

Agar semua proses itu terang benderang, ia mendesak pemerinthan daerah terbuka dalam proses penyelesaian pembayaran enam persen saham itu, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Terlebih jika telah muncul pertanyaan dari publik, maka ada kewajiban pemerintah untuk menjekaskan.

a�?Kita yakin pemerintahan Gubernur TGB HM Zainul Majdi adalah pemerintahan yang terbuka,a�? ujarnya.

Termasuk juga terkait nilai penjualan saham harus dijelaskan secara terbuka. Meski sudah ada angka Rp 469 miliar yang A�merujuk posisi terakhirA� nilai investasi PT DMB pada PT MDB.

Tapi publik masih mempersoalkan ada selisih hingga Rp 800 miliar, antara nilai penjualan yang diakui Bakrie Group dengan versi Pemprov. Baginya hal itu layak dijelaskan kepada publik.

a�?Tapi jika pak Gubernur tidak merasa perlu itu pilihan, ya silakan saja,a�? katanya. (ili/r8)

Berita Lainnya

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost

BPBD Tunggu Perintah Perkim

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Sudah Lama Ambles, tapi Dicuekin!

Redaksi LombokPost

Anak Muda sampai Pengusaha Berebut Buat Karikatur

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

169 Formasi Gagal Terisi

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost