Headline Politika

Ali BD Sindir KPU dan Bawaslu Terkait Larangan Pemuatan Iklan dan Baliho

SELONG-Calon Gubernur NTB jalur independen Ali BD gerah dengan sikap KPU dan Bawaslu NTB. Lantaran, sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) hingga iklan pasangan Ali-Sakti dilarang untuk dipasang atau dimuat oleh pihak KPU dan Bawaslu NTB. Padahal, ia mengaku saat ini jelas-jelas dalam tahapan masa kampanye Pilkada NTB.

a�?Kalau tidak boleh orang memasang gambar dan baliho, jangan bilang ini masa kampanye. Masa libur tenang saja namanya,a�? sindir Ali BD.

Kampanye dijelaskan Ali BD adalah tahapan memasarkan, menggambarkan memperlihatkan dan mengenalkan pasangan calon kepala daerah. Sehingga bukan malah sebaliknya, alat peraga disembunyikan.

a�?Kalau memang ada aturan yang mengatur orang tidak boleh memasang baliho dan gambar saat sedang masa kampanye, ini aturan konyol,a�? tegasnya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”192″ order=”desc”]

Ia menjelaskan ketika pasangan calon memasang baliho, itu berdampak baik untuk perusahaan advertising hingga perusahaan media. Lantas ia mempertanyakan apa yang salah jika APK hingga iklan dilarang dimuat di media cetak.

a�?Apakah itu merugikan orang lain? Ini justru merugikan perusahaan penerbit dan perusahaan advertising,a�? terangnya.

a�?Ini negara demokrasi. Kalau aturan justru seperti ini, demokrasi bau terasi namanya ya,a�? sambungnya mengibaratkan.

Di negara demokrasi, media justru ditegaskannya harus menjadi alat untuk sosialisasi dan menyampaikan informasi. Sehingga, ia menilai aturan larangan memasang baliho hingga pemuatan iklan di media cetak merupakan aturan yang konyol.

a�?Ini tidak jelas dasarnya. Apa tujuan dan sanksinya juga tidak jelas,a�? tegas pria yangA� karib dengan kaca mata hitam tersebut.

Aturan KPU dikatakan Ali BD membuat media tidak memiliki komersial mainded. Seharusnya media juga dikatakannya tidak serta merta menindaklanjuti larangan KPU ini. Media harus kritis dan melakukan upaya pencarian lebih dalam mengenai substansi aturan yang menurutnya tanpa dasar kuat.

a�?Harus dilaporkan dan dikoordinasikan ke dewan pers, atau badan yang mengurus keterbukaan informasi publik. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan kerahasiaan negara. Sebaliknya ini melanggar kebebasan,a�? bebernya.

a�?Aturan semacam ini tidak boleh berlaku di negara demokrasi. Negara demokrasi adalah negara yang bebas. Yang dibatasi itu tindak kriminal atau kejahatan. Aturan konyol,a�? pungkasnya. A�(ton/r8)

Related posts

Loang Baloq Jadi Lautan Sampah

Redaksi Lombok post

Nelayan Harusnya Mengerti! Warga Senggigi Resah dan Merasa Dirugikan

Redaksi Lombok Post

Tidak Banyak Penyegaran

Redaksi Lombok post