Metropolis

Hari Ini Tim Datangi Spa dan Salon Tak Berizin

MATARAM-Satpol PP Kota Mataram, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram, dinas terkait hingga sejumlah camat akhirnya segera turun ke sejumlah salon dan spa tak berizin. Usai rapat bersama sejumlah OPD dan seluruh camat di Kota Mataram, Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati mengaku akan melakukan penindakan hari ini (26/2).

a�?Tidak semua spa dan salon yang kita datangi. Kita akan ambil sampel satu usaha di masing-masing kelurahan,a�? kata Bayu pada Lombok Post.

Usaha spa dan salon yang didatangi adalah yang terindikasi tidak memiliki izin atau dijadikan sebagai tempat prostitusi. Termasuk salon yang lebih terkesan sebagai panti pijat.

a�?Kalau ada spa yang bentuk meja dan ruangannya seadanya, itu perlu dicurigai. Usaha spa itu ada ciri-cirinya, awal masuk pasti kita akan mencium aroma wewangian,a�? ungkapnya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ order=”desc”]

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram dr H Usman Hadi A�menerangkan sejauh ini hanya ada dua usaha spa yang memiliki izin usaha resmi. Yaitu spa Gayatri dan Jasmine. Usman menjelaskan, syarat sebuah tempat usaha disebut spa sangat banyak. Di antaranya spa tersebut harus memiliki tenaga medis yang ahli di bidangnya. Begitu juga para terapis adalah orang-orang yang telah tersertifikasi.

a�?Kalau tidak memenuhi aturan itu bukan spa, ini sesuai dengan Permenkes nomor 8 tahun 2014,a�? tuturnya.

Terpisah, Camat Mataram, Hariadi mengaku akan turun bersama Pol PP dan sejumlah OPD untuk melakukan penindakan pada sejumlah usaha spa dan salon esek-esek hari ini.

a�?Kita akan lihat dulu, tempat yang terindikasi sebagai usaha plus-plus,a�? kata Hariadi pada Lombok Post.

Jika nantinya, ditemukan sejumlah usaha spa dan salon yang terindikasi menjalankan praktek prostitusi pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Salah satunya dengan tidak lagi mengizinkan usaha tersebut beroperasi di wilayahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram Parhan meminta OPD terkait untuk melakukan penindakan terhadap spa dan salon yang melanggar aturan. Ke depan OPD yang berwewenang harus memperkat izin spa dan salon.

a�?OPD terkait harus turun ke lapangan jika ada spa dan salon yang mengajukan izin. Bagaimana tenaga kerjanya, hingga kondisi usahanya, semua itu harus dipantau,a�? kata Parhan pada Lombok Post. (tea/r3)

Related posts

Baca Dua Juz, Gratis Makan Sepuasnya

Redaksi Lombok post

Sensasinya Seperti Puasa di Luar Negeri

Redaksi Lombok Post

Pemprov Jangan Mau Untungnya Saja!

Redaksi Lombok post