Lombok Post
Headline Metropolis

Pembentukan PPS dan KLS Kian Sulit

KUNJUNGAN: Ketua Komisi II DPR RI H Zainudin Amali (tiga dari kanan) memberikan cinderamata kepada Sekda NTB H Rosiady Sayuti, dalam kunjungannya ke kantor Gubernur NTB, kemarin (28/2). SIRTU/LOMBOK POST

MATARAM-Rencana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) dipastikan mustahil terjadi dalam waktu dekat. Sama sekali tak ada rencana pembahasan daerah otonom baru (DOB) antara DPR dan pemerintah.

Karena itu, jika ada yang menyebut-nyebut PPS dan KLS bisa segera terbentuk, dipastikan itu adalah informasi tidak benar alias informasi bohong.

Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali di sela-sela kunjungannya di kantor gubernur NTB, kemarin (28/2). Politisi Partai Golkar ini memimpin rombongan Komisi II DPR yang sedang kunjungan kerja di NTB.

Hingga saat ini kata Zainuddin, total sudah ada usulan pemekaran dari seluruh Indonesia mencapai 314 DOB. Termasuk di dalamnya PPS dan KLS.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ order=”desc”]

Komisi II sendiri kata Zainuddin sudah mendesak agar usulan-usulan tersebut diproses. Tapi dengan berbagai pertimbangan, pemerintah belum bisa menindaklanjuti desakan Komisi II tersebut.

a�?Tentu juga kami pahami. Karena ini sangat terkait dengan kemampuan anggaran negara,a�? kata Zainudin.

Dengan kondisi saat ini, dia memastikan tidak akan ada pemekaran atau pembentukan DOB dalam waktu dekat. Sehingga bila ada kabar yang menyatakan akan segera ada pemekaran, maka ia memastikan berita itu tidak benar.

a�?Karena usulan itu harus disetujui pemerintah. Ini menyangkut anggaran soalnya,a�? ujar polisti Partai Golkar itu.

Pembahasan RUU pembentukan PPS dan KLS sendiri nyaris rampung pada September 2014 lalu. Saat itu, DPR sudah memulai membahas PPS dan KLS bersama dengan usulan 63 DOB lainnya. Seluruhnya merupakan RUU DOB inisiatif DPR RI.

Setelah pembahasan dilakukan dewan, didapat ada 22 DOB yang sudah sangat layak terbentuk. Di dalamnya termasuk PPS dan KLS. Namun, karena daerah-daerah yang belum dinyatakan layak melakukan protes besar-besaran di DPR RI, menjadikan pembahasan pun terhenti. Semenjak itu, tak pernah ada cerita lagi soal pembahasan DOB antara pemerintah dan DPR RI.

Belakangan, pemerintah hanya akan memprioritaskan DOB untuk daerah-daerah di perbatasan dan pulau-pulau terluar yang jangkauan pelayanan sangat jauh. Hal ini menjadikan seolah moratorium pembentukan DOB semenjak 2009 pun masih berlaku hingga kini. Hal ini diperkuat temuan Kemendagri bahwa dari 217 DOB yang sudah terbentuk semenjak pemekaran kali pertama dibuka, sebanyak 80 persen di antaranya berkinerja buruk.

Namun begitu, kata Zainuddin, karena pembahasan Undang-Undang, termasuk Undang-Undang pembentukan DOB tak mengenal carry over, maka pembahasan RUU DOB ini tetap akan dilanjutkan. Cuma, kapan waktunya, tak bisa dipastikan saat ini.

Serap Aspirasi

Sementara itu, dalam kunjungan ke NTB ini, Komisi II sendiri datang menyerap berbagai persoalan yang terjadi di NTB. Seperti penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, persoalan yang terkait Aparatur Sipil Negara, hingga pelayanan publik. Kedatangan Komisi II diterima Sekda NTB H Rosiady Sayuti dan Ombudsman Perwakilan NTB. Setelah diterima di kantor gubernur NTB, para wakil rakyat ini kemudian mendatangi kantor KPU NTB.

Zainudin mengatakan, selain menggali informasi tentang pelayanan publik, mereka juga ingin memastikan bagaimana persiapan pelaksanaan Pilkada di NTB. Salah satu poin yang ia tekankan adalah meminta agar netralitas ASN tetap dijaga selama Pilkada.

a�?Pemprov dan kabupaten/kota harus secara ketat memantau aparaturnya,a�? katanya.

Baginya, netralitas sudah sangat jelas diatur di dalam undang-undang. Sanksi menunggu ASN yang melanggar. Komisi II pun berharap netralitas pegawai di NTB terjaga dan tidak ada intervensi dari pasangan calon yang bertarung.

Sementara terkait Ombudsman, setelah mendengar paparan dari Ombudsman NTB, salah satu persoalan yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan jangkauan pelayanan, dimana hanya warga ibu kota saja yang banyak mengadukan ke lembaga tersebut.

a�?Kita berharap ke depan jangkauannya bisa semakin luas,a�? ujarnya.

Ia memahami jika Ombudsman memiliki anggaran yang terbatas. Tapi ia menilai Ombudsman sudah berupaya maksimal dengan jumlah anggaran yang sangat sedikit. Komisi II bisa saja mengusulkan tambahan, tetapi persoalannya ada di Kementerian Keuangan. a�?Kalau kita sih maunya nambah aja, tapi berkurangnya di kementerian keuangan,a�? katanya.

Anggota Komisi II DPR RI Firmansyah Mardonoes di tempat yang sama meminta Ombudsman lebih banyak menangani pelayanan ketenagakerjaan. Ia menilai, Ombudsman NTB masih sangat kurang memerhatikan pelayanan ketenagakerjaan. Apalagi NTB merupakan salah satu kantong TKI nasional. Menurutnya, banyak sekali keluhan terkait pelayanan ketenagakerjaan. Harusnya itu ditangani juga.

a�?Di NTB banyak sekali masalah ketenagakerjaan, kenapa bisa lolos?a�? katanya.

Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman NTB Muhammad Rasyid Ridho menjelaskan, selama ini Ombudsman sudah menangani aduan terkait pelayanan ketenagakerjaan. Tetapi jarang diekspos. Tapi catatan-catatan Ombudsman selama ini disampaikan langsung ke pemerintah sebagai bahan perbaikan.

Misalnya, salah satu saran dari Ombudsman adalah bagaimana agar layanan Imigrasi terintegrasi dengan LTSP TKI. Ombudsman juga pernah membongkar praktik pungutan liar di kantor Imigrasi Mataram, dimana sebagian besar korban adalah para calon TKI. Meski demikian, saran DPR itu akan menjadi masukan bagi Ombudsman untuk lebih intens lagi menangani aduan pelayanan ketenagakerjaan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah NTB H Rosiady Sayuti dalam pertemuan itu menyampaikan persoalan honorer daerah. Ia meminta agar DPR mendorong pemerintah pusat untuk mengangkat para honorer yang telah lama mengabdi di daerah. Hal itu kini menjadi masalah yang dihadapi Pemprov NTB. (ili/r8)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost