Lombok Post
Headline Kriminal

Bupati Dompu Tak Penuhi Panggilan Polisi

MANGKIR: Bupati Dompu H Bambang Yasin saat diperiksa di Polda NTB, belum lama ini. Dia dijadwalkan untuk diperiksa, kemarin (1/3). DOK LOMBOK POST

MATARAM-Polda NTB terus melengkapi berkas perkara dugaan korupsi CPNS K2 Dompu. Setelah memeriksa 134 CPNS K2 di Dompu, penyidik melanjutkan dengan pemanggilan terhadap tersangka.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB Kombes Syamsudin Baharuddin mengatakan, panggilan itu untuk memenuhi sejumlah petunjuk dari kejaksaan. Kedua tersangka yang akan diperiksa kembali adalah Bupati DompuA� HBY dan mantan Kabid di BKN Regional X Denpasar berinisial HJ. a�?Itu ada petunjuk dari penyidik, jadi kita ikuti,a�? kata Syamsudin, kemarin (1/3).

Mengenai pemeriksaan kedua tersangka, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaannya kemarin. Tetapi, hingga sekitar pukul 16.00 Wita, tersangka HBY maupun HJ belum juga tiba di ruang Subdit III Tipikor Ditreskrimus Polda NTB.

Syamsudin mengatakan, kemarin memang merupakan jadwal pemeriksaan keduanya. Hanya saja, dia tidak mengetahui apakah kedua tersangka telah memenuhi panggilan penyidik tipikor atau tidak.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ order=”desc”]

a�?Hari ini (kemarin, Red) jadwalnya. Tapi, kalau tidak hadir kan masih ada besok. Panggilan juga bukan cuma satu kali,a�? ujar dia.

Sebelumnya, dalam pengembalian berkas perkara tersangka perekrutan CPNS K2 Dompu, penyidik tipikor Polda NTB diminta untuk membuktikan perbuatan pidana, dari Bupati Dompu. Dalam artian, niat jahat yang mendasari dugaan korupsi dalam kasus CPNS K2 Dompu, harus mampu dibuktikan penyidik.

Ada dua berkas yang dikembalikan jaksa. Yakni, berkas tersangka dengan inisial HBY. Pria yang masih aktif menjabat sebagai Bupati Dompu tersebut disangkakan dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP. HBY diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan jabatan dan wewenang.

Selain HBY, berkas tersangka lain adalah milik HJ (inisial, Red). HJ merupakan aparatur negeri sipil (ASN) yang sebelumnya bertugas di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional X Denpasar, Bali.

Sebelum pengembalian yang dilakukan beberapa waktu lalu, berkas HBY tercatat tak kurang telah empat kali bolak balik. Sejumlah petunjuk yang tak kunjung dipenuhi, menjadi alasan berkas berulang kali pindah dari penyidik kepolisian ke jaksa peneliti. Sementara berkas milik HJ, menjadi yang kali kedua dikembalikan, setelah dilimpahkan penyidik sekitar Januari lalu.

Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Dompu, mantan Kepala BKD Dompu AH (inisial), dan mantan Kabid BKN Regional X Denpasar. Ketiganya diduga melakukan dugaan korupsi dalam perekrutan CPNS K2 Dompu. Akibat penyimpangan itu, dari hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB diperoleh angka sekitar Rp 3,5 miliar untuk taksiran kerugian negara. Jumlah tersebut dihitung dari biaya pelatihan dan gaji terhadap 134 honorer K2, yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi CPNS. (dit/r10)

Berita Lainnya

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost

IGI Pertanyakan Kebijakan Sukiman

Redaksi LombokPost

26 Oven Untuk Petani Tembakau Lotim

Redaksi LombokPost

Garbi Bakal Gembosi PKS?

Redaksi LombokPost