Lombok Post
Politika

Pasien RSJ Diizinkan Memilih

Ilyas Sarbini

MATARAM a�� Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan pasien rumah sakit jiwa (RSJ) untuk ikut serta memberikan hak pilih suaranya pada pilkada 27 Juni A�mendatang. Mereka juga memiliki hak seperti warga negara lainnya.

a�?Mereka boleh memilih selama tidak ada keluhan dari dokter terhadap pasien,a�?ujar Komisioner KPU NTB Ilyas Sarbini, kemarin (1/3).

Menurutnya, selama pasien itu mampu dan sadar dengan pilihannya saat mencoblos, mereka diizinkan untuk ikut serta. Hal ini dibenarkan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa dr Eli Rosila Wijaya.

a�?Untuk pasien yang dirawat disini tentu yang sudah kooperatif dan secara kognitif dia sudah baik,a�? kata dr Eli.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”192″ order=”desc”]

Selama pasien tersebut terkontrol dengan obat, mereka meminumnya dengan teratur dan dinyatakan mampu bekerjasama, mereka akan mendapat rekomendasi dari dokter untuk dapat menggunakan hak pilih suaranya. Beda halnya dengan mereka yang belum bisa memahami kondisi sekitar termasuk dirinya sendiri.Pasien seperti itu tidak bisa direkomendasikan untuk melakukan pencoblosan.

Untuk pendataan terhadap pasien rumah sakit jiwa belum dapat di data oleh KPU dalam waktu dekat. Karena pasien tersebut tidak dapat dipastikan keberadaannya pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang.

a�?Kalau KPU mungkin saat ini belum bisa mendata sekarang ya karena masih terlalu awal, biasanya H-7 baru di data,a�? kata perempuan yang juga menjabat Direktur RSJ Mutiara Sukma ini.

Nantinya di sekitar rumah sakit tersebut akan dibangun TPS agar memudahkan para pasien dan juga petugas rumah sakit yang akan memilih. Bagi para petugas rumah sakit, diharuskan memiliki surat pindah memilih atau form A5 jika namanya tidak terdaftar pada TPS yang berada dekat dengan rumah sakit. Form A5 tersebut dapat diminta ke PPS daerah asal seminggu atau maksimal tiga hari sebelum proses pencoblosan.

Sedangkan di bandara, menurut Ilyas, tidak akan dibangun TPS khusus seperti tahun sebelumnya melainkan membuat TPS di sekitar tempat tersebut. Form A5 tetap diberlakukan untuk hal serupa seperti pada petugas rumah sakit.

Ilyas menambahkan untuk tahun ini tidak ada lagi penyebutan untuk TPS khusus. Hal ini dikarenakan pencetakan surat suara disesuaikan dengan banyaknya jumlah pemilih.

a�?Kalau dulu tidak ada daftar nama yang milih, kalau tidak ada nama daftar pemilih susah mennetukan jumlah surat suara yang harus kita siapkan dan dikhawatirkan disalahgunakan,a�?kata Iyas.

Tidak adanya TPS khusus juga diberlakukan untuk lapas. Di sana penyebutan TPS bukan lagi TPS khusus. Tapi, TPS kelurahan A�yang kebetulan saja ditempatkan di dalam lapas.Tak berbeda jauh dengan pasien yang tengah dirawat, penghuni lapas juga akan di data untuk kemudian dapat menggunakan hak suaranya di TPS.

a�?Jika hukumannya melewati tanggal 27 Juni nanti ya nanti di datanya di lapas tanpa perlu A5,a�? katanya.

Namun jika mendekati hari pencoblosan orang tersebut menjadi tahanan di lapas itu, maka ia diharuskan membawa form A5 yang diminta di daerah asalnya. Proses pengambilan form A5 dapat diwakilkan oleh keluarga. Jika penangkapan dilakukan pada hari yang sama dengan pencoblosan, mereka dapat meminta izin untuk ditemani memilih pada TPS tempat ia terdaftar. (cr-eya/r4)

Berita Lainnya

Janji Korban Gempa Harus Dituntaskan

Redaksi LombokPost

Garbi Bakal Gembosi PKS?

Redaksi LombokPost

HBK Dukung Program Zul-Rohmi

Redaksi LombokPost

Pendaftaran Calon Angota KPU Diperpanjang

Redaksi LombokPost

Sembilan Sekolah Lolos Babak Penyisihan Lomba Cerdas Cermat

Redaksi LombokPost

Partisipasi Pemilih Nasional Ditarget 77,5 Persen

Redaksi Lombok Post

Pemilu Serentak 2019 Ribet

Redaksi LombokPost

Ma’ruf Amin Kampanye di Pondok?

Redaksi Lombok Post

Tiga Caleg DPRD NTB Dinyatakan TMS

Redaksi LombokPost