Lombok Post
Headline Metropolis

DMB Terancam Digugat, Bulan Ini Pembayaran Saham Harus Lunas

Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi SIRTU/LOMBOK POST

MATARAM-Bakrie Grup memiliki batas waktu hingga Maret ini untuk melunasiA� pembayaran hasil penjualan enam persen saham PT Newmont Nusa Tenggara milik pemerintah daerah. “Ya (Maret),” kata Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi singkat pada Lombok Post, beberapa waktu lalu.

Maret akan menjadi pembuktian apakah Bakrie Grup menepati janjinya. Sebab dalam surat yang dikirim ke PT Dearah Maju Bersaing (DMB), mereka sanggup melunasi semua utang-utangnya pada bulan ini.

Pemerintah daerah sendiri sudah cukup bersabar dengan menunggu setahun lebih. Apalagi deadline Gubernur NTB tanggal 16 Februari tidak mereka penuhi.A�Menurut TGB, untuk menyelesaikan persoalan itu, butuh kesepakatan dengan pemegang saham lainnya, yakni Pemda KSB yang punya saham 40 persen, dan Sumbawa 20 persen.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ order=”desc”]

Baginya, apa pun langkah yang akan diambil, harus berdasarkan kesepakatan bersama. Termasuk jika mau menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara (JPN), sementara Pemprov dalam hal ini hanya menguasai 40 persen saham.

“Harus sepakat dulu semuanya. Makanya itu perlu kesepakatan,” ungkapnya.

Pada saat bersamaan, gubernur meminta agar segera digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, untuk memutuskan penyelesaianA� hasil penjualan enam persen saham itu.

Tapi minggu lalu, Direktur PT DMB Andy Hadianto mengaku belum ada agenda RUPS Luar Biasa dalam waktu dekat. Menurutnya, semua itu bergantung pada pemegang saham, jika ada perintah, dia pasti akan melaksanakan.

Menurut Andy, PT DMB hanya memiliki kewajiban menggelar RUPS sekali setahun, yakni bulan Juni.

Terpisah, Amiruddin mahasiswa Universitas Mataram melayangkan surat ke PT DMB. Ia ingin perusahaan daerah tersebut memberikan beberapa informasi terkait hasil penjualan saham tersebut.

Dalam permohonan yang dimasukkan tanggal 20 Februari itu, Amiruddin meminta laporan keuangan DMB dari tahun 2010 hingga 2017. Laporan laba rugi dan neraca perusahaan.A�”Tapi hingga saat ini permohonan saya itu belum direspons,” kata mahasiswa asal Sumbawa itu.

Saat ini permohonan informasi tersebut sudah lebih dari 10 hari. Tapi belum ada respons dari PT DMB. Sesuai prosedur jika permohonannya tidak kunjung dibalas, maka langkah selanjutnya ia akan melayangkan surat protes ke DMB. Tapi bila tetap tidak direspons, Amiruddin akan menggugat PT DMB melalui sidang sengketa Komisi Informasi.

“Kita ingin dibuka ke publik,” kata mahasiswa Teknologi Pangan dan Agro Industri itu.

Selaku warga, ia ingin informasi soalA�saham terang benderang. Karena saat ini daerah sudah tidak punya saham lagi. Sehingga ia ingin tahu tentang hak-hak daerah yang melekat di perusahaan itu. (ili/r5)

Berita Lainnya

ILBB-Ancora Foundation Bantu Korban Gempa Lombok

Redaksi Lombok Post

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost

BPBD Tunggu Perintah Perkim

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Sudah Lama Ambles, tapi Dicuekin!

Redaksi LombokPost

Anak Muda sampai Pengusaha Berebut Buat Karikatur

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

169 Formasi Gagal Terisi

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost