Headline Kriminal

Dorong Tersangka Kasus Merger BPR NTB Jadi Justice Collaborator

MATARAM-Bola liar kasus dugaan korupsi penggabungan BPR terus bergulir.A�Sejumlah pihak juga mendorong Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk mengusut aliran dana yang dikeluarkan tim konsolidasi.

Di sisi lain, jaksa penyidik berusaha mempercepat rampungnya berkas perkara dua tersangka, untuk bisa dilimpahkan ke tahap penuntutan. Proses itu dilanjutkan dengan meminta rencana anggaran pengeluaran dari tim konsolidasi.

Anggaran pengeluaran itu tertuang dalam term of reference (TOR) di tim konsolidasi. Kemarin (6/3), berkas tersebut diantarkan langsung Ikhwan, mantan Ketua Tim Konsolidasi yang telah menjadi tersangka.

Ikhwan terlihat mendatangi Kejati NTB sekitar pukul 14.30 Wita dengan membawa map kuning. Disinggung mengenai kedatangannya, Ikhwan mengatakan untuk mengantarkan berkas TOR.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ order=”desc”]A�

a�?Rencana anggarannya, penyidik yang minta,a�? kata dia, kemarin.

TOR tersebut, jelas Ikhwan, sebagai dasar untuk mengeluarkan uang dari kas tim konsolidasi. Itu juga yang menjadi landasan dia bekerja sebagai Ketua Tim Konsolidasi merger BPR.

Meski telah menyerahkan TOR, Ikhwan mengaku belum menjelaskan setiap item di dalam berkas kepada penyidik. Kata dia, pembahasan itu akan dilakukan pada hari ini. a�?Besok ini (hari ini, Red), sekarang saya cuma datang untuk menyerahkan saja,a�? ujarnya.

Sementara itu, peneliti hukum dari Somasi NTB Johan Rahmatulloh mengatakan, melihat perkembangan yang ada, dugaan korupsi merger BRP jangan hanya berhenti pada dua tersangka saja. Johan bahkan mendukung tersangka untuk berani melawan dan membuka aliran dana yang diduga diterima sejumlah pihak.

a�?Jangan mau dijadikan korban oleh pejabat yang memiliki kekuasaan,a�? kata Johan.

Johan mengatakan, dalam upaya kedua tersangka yang mengungkap sejumlah nama diduga penerima uang, Ikhwan dan Mutawalli bisa menjadi justice collaborator. Hal tersebut tentu membutuhkan dukungan dari Kejati NTB, selaku institusi yang menangani perkara ini.

a�?Sehingga nanti kedua tersangka benar-benar akan mengungkapkan semuanya,a�? ujar dia.

Kasus korupsi merger BPR terus menggelinding. Apalagi setelah ditetapkan tersangka, Ikhwan dan Muttawali membeberkan adanya dugaan aliran dana yang mengalir ke legislatif dan eksekutif. Jumlah total dana yang dijadikan biaya selama operasional adalah Rp 700 juta. Dibagikan ke beberapa oknum anggota dewan. Termasuk bagian Bapemperda.

Johan menilai, pernyataan kedua tersangka bukan sebagai bentuk kekecewaan mereka setelah ditetapkan tersangka. Tetapi, upaya untuk mengungkap tabir kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

a�?Ini bukan bentuk kekecewaan dari tersangka,a�? tandas dia.(dit/r2)

Related posts

Duka Dari Pantai Tanjung Menangis

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Gerebek Kafe, Tangkap Puluhan PS

Iklan Lombok Post