Headline NASIONAL

Gaji Presiden Rp 500 Juta, Gaji Kepala Dinas Rp 76 Juta

JAKARTAa��Jika Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS benar-benar disahkan, maka gaji Presiden RI akan naik drastis hingga mencapai Rp 500 juta per bulan. Atau Rp 6,6 miliar per tahun. Sementara untuk di daerah, untuk Jabatan Tinggi Pratama atau sekelas kepala dinas akan mendapat gaji maksimal Rp 76 juta sebulan.

Jumlah tersebutA�A�tertera di materi RPP. Dengan indeks gaji presiden sebesarA�A�96,000 poin, ditemukan angka Rp 553 juta.

Menurut pasal 2 UU nomor 7 tahun 1978, gaji presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat di indonesia (Ketua DPR, MA, dan BPK). Sementara dalam PP 75/2000, disebutkan ketiga pejabat tersebut menerima gaji Rp 5.040.000 tiap bulan. Dengan demikian, gaji pokok presiden saat ini adalah Rp 30.240.000 tiap bulannya.

Keppres 68/2001 juga menyebutkan bahwa tunjangan jabatan Presiden adalah Rp 32.500.000. Sehingga total uang yang diterima presiden tiap bulannya adalah Rp 62.740.000 atauA�A�Rp 752.880.000 per tahun. MenurutA�istana, jumlah ini belum pernah berubah sejak tahun 2001.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”1374″ order=”desc”]

Jumlah gaji Presiden RI ini, terbilang kecil dibandingkan pemimpin negara-negara besar di dunia. Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong mencatatkan gaji tertinggi sebesar USD 2,2 juta atau setara Rp 30,3 miliar per tahun.

Setelah Lee, ada Doris Leuthard, Presiden Swiss yang mencatatkan gaji sebesar USD 437,000 atau Rp 6 miliar per tahun. Diikuti Perdana Menteri Australia Malcolm Trunbull dengan gaji USD 403.700 atau Rp 5,5 miliar per tahun.A�A�Gaji Presiden Jokowi hanya lebih tinggi dari PresidentA�A�RRCA�A�Xi Jinping dibayar USD 20,500 atau Rp 283 juta perA�tahun.

Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencatatkan pendapatan terkecil, yakni USD 1 per tahun. Tentu saja ini adalah permintaan pribadi Trump. Presiden ke 45 AS ini punya kekayaan pribadi sekitar USD 3 miliar.

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengatakan sangat wajar jika Presiden memiliki indeks penghasilan sangat besar. Sehingga penghasilan yang diterima orang nomor satu di Indonesia itu sangat tinggi. a��a��Masuk akal juga,a��a�� jelasnya.

Dia mengatakan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, tugas, tanggung jawab, serta resiko seorang Presiden sangat besar. Sehingga menurutnya tidak wajar jika ada pejabat yang digaji APBN, gajinya lebih besar dari Presiden. Justru dia menyebut akan berbahaya jika ada pejabat pemerintah lain yang gajinya lebih tinggi dari Presiden.

Sementara itu, pihak istana belum bisa mengomentari lebih jauh terkait skema kenaikan gaji PNS, presiden dan pejabat negara lainnya. Juru Bicara Presiden Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, pihaknya belum mendapat informasi yang cukup mengenai hal itu.

a�?Aku belum dapat informasinya. Nanti aku konfirmasi dulu ya,a�? ujarnya saat dikonfirmasi. Mantan Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan KPK itu juga belum bisa memastikan progress RPP tersebut.

Gaji Seluruh PNS Naik

Sementara itu, pembahasan rancangan peraturan pemerintah (PP) tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS masih alot. Di antara sekian kementerian, ada yang belum satu suara terhadap regulasi penggajian PNS berbasis gaji tunggal (single salary) itu. Sebab dengan berlakunya sistem gaji tunggal, maka tunjangan remunerasi yang begitu mencolok perbedaannya antar kementerian tidak berlaku lagi.

Sebagaimana diketahui sejumlah kementerian atau lembaga mendapatkan tunjangan remunerasi yang cukup besar. Diantaranya adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagai contoh PNS kelas jabatan terendah (kelas jabatan 4) di Ditjen Pajak menerima remunerasi RP 5,3 juta. Sementara yang tertinggi yakni kelas jabatan 27 mencapai Rp 117 juta. Ketentuan ini diatur dalam Perpres 37/2015. Sementara dalam materi sosialisasi skema gaji tunggal Kementerian PAN-RB disebutkan bahwa total penghasilan seorang jabatan pimpinan tinggi (JPT) atau setingkat Kepala Dinas di instansi pemerintah daerah maksimal Rp 76,86 juta.

Di dalam skema gaji tunggal yang diatur dalam rancangan PP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS itu, penghasilan PNS hanya terdiri dari tiga komponen saja. Yakni gaji, tunjangan kinerja dengan besaran maksimal lima persen dari gaji, serta tunjangan kemahalan. Setiap komponen itu memiliki indeks sendiri-sendiri. Besaran indeksnya sesuai dengan kelompok atau jenjang jabatan, kinerja, serta daerah.

Dengan skema itu, nantinya pejabat di Kemenkeu dengan kementerian lain seperti Kementerian PAN-RB tidak jauh perbedaan penghasilannya. Padahal beban kerja di dua kementerian itu belum tentu sama.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan belum bisa menjelaskan tentang ranganan PP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS. a��a��Nanti tunggu ditetapkan. Baru bisa dielaborasi lebih jauh,a��a�� katanya. Herman juga tidak mau berkomentar terkait hilangnya tunjangan remunerasi dengan berlakunya sistem penggajian single salary tersebut.

Wakil Ketua Komisi II (bidang pemerintahan) DPR Ahmad Riza Patria mengatakan konsep remunerasi muncul di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. a��a��Kita mendukung konsep itu (remunerasi),a��a�� katanya. Politisi Gerindra itu mengatakan konsep remunerasi itu bagus. Tetapi pada prinsipnya dia ingin gaji seorang PNS itu sesuai dengan perstasi dan kinerjanya.

Dia juga tidak ingin ada standar gaji yang jomplang antara satu instansi dengan instansi lainnya. Kemudian juga antara PNS di instansi pusat dengan PNS pemerintah daerah (pemda). Dia menegaskan dalam aturan penggajian PNS harus adil, sesuai standar, dan konsisten.

Riza juga mengatakan menyambut tahun politik ini Presiden Joko Widodo tiba-tiba membahas kenaikan gaji PNS. a��a��Kita dukung (kenaikan gaji PNS itu, red),a��a�� jelasnya. Dengan catatan sejauh mana pemerintah memiliki kemampuan anggaran untuk membayar kenaikan gaji PNS tersebut.

Sementara itu pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Lina Miftahul Jannah mengatakan adanya ego sektoral dalam implementasi single salary memang berpotensi membuat pembahasannya semakin lama. a��a��Instansi satu merasa beban kerjanya berat. Kemudian instansi lain apa mau dikatakan bebannya ringan,a��a�� jelasnya.

Lina mengatakan sistem pemberlakuan skor atau nilai indeks penghasilan cukup masuk akal. Indeks itu bisa dikaitkan dengan kelangkaan profesi, tanggung jawab, sampai risiko sebuah jabatan. Dia mencontohkan PNS dengan masa kerja sama, tetapi yang satu sebagai bendara dan satunya lagi sekretaris, tentu memiliki indeks tanggung jawab dan risiko yang berbeda. Sehingga meskipun eselonnya sama, tetapi jabatan sebagai sekretaris dengan bendara keuangan bisa jadi mendapatkan penghasilan yang beda.

Termasuk sampai Presiden yang memiliki indeks penghasilan sangat besar, sehingga penghasilannya tinggi, menurut Lina juga masuk akal. Dia mengatakan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, tugas, tanggung jawab, serta resiko seorang Presiden sangat besar. Sehingga menurutnya tidak wajar jika ada pejabat yang digaji APBN, gajinya lebih besar dari Presiden.

Selain itu dia mengatakan sistem single salary juga memudahkan pelaporan dan perencanaan keuangan. Sebab, penghasilan PNS nantinya hanya dari komponen gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Sementara saat ini masih ada sistem honorarium bagi PNS ketika mengikuti suatu rapat atau kegiatan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengomentari terkait beredarnya kabar kenaikan gaji PNS tahun depan. Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani menegaskan bahwa tidak ada pengajuan kenaikan gaji PNS dari BKN. Dia juga menekankan bahwa kebijakan pemberian gaji PNS saat ini, belum ada perubahan. Yakni, masih sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2018.

“Saya sudah cek ke Kepala BKN, dan BKN tidak ada mengajukan kenaikan gaji PNS. Yang dilakukan hanya membuat kajian. Mengenai kebijakan penggajian PNS saat ini masih sama seperti dalam APBN 2018,”jelasnya pada koran ini, kemarin.

Terkait rencana kenaikan gaji maupun perubahan sistem penggajian, Askolani mengatakan hal tersebut masih dalam pembahasan di lingkungan internal pemerintah. “Mengenai kebijakan penggajian PNS saat ini melaksanakan kebijakan yg sudah ditetapkan di APBN tahun 2018. Sedangkan untuk ke depan masih panjang proses nya karena masih akan dilihat pemerintah secara keseluruhan dan masih akan dibicarakan internal pemerintah dalam beberapa bulan ke depan,” tegasnya. (tau/wan/ken/far/JPG/r8)

Related posts

Pilgub Jangan Jadi Ajang Coba-coba

Redaksi Lombok post

Polisi-Pelaku a�?a��Balapana��a�� di Jalan

Iklan Lombok Post

Ini Jawara Sayembara Desain Restoran Nusantara 2017 yang Super Keren

Redaksi Lombok Post