Lombok Post
Headline Metropolis

Ongkos Haji Naik, Jamaah Diminta Tidak Galau

MATARAM-Jamaah diminta tidak galau menyusul kenaikan ongkos haji tahun 2018. Di NTB sendiri, ongkos haji bisa tembus hingga Rp 39 juta, naik dari Rp 38,2 juta. Namun, secara nasional, kenaikan rata-rata dari ongkos haji tahun lalu Rp 345 ribu. Sehingga kenaikan itu disebut tak ada niat membebani jamaah.

a�?Pemerintah sudah memperhitungkan serendah-rendahnya,a�? kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) NTB H Nasruddin, di ruang kerjanya, kemarin (13/3).

Pemerintah menurutnya sudah betul-betul berpihak kepada calon jamaah. Kemenag menggunakan patokan Biaya Penyelnggaraan Ibadah Haji (BPIH) rata-rata terendah. Tapi dengan banyaknya komponen biaya haji tahun ini, maka angka Rp 35 juta adalah yang paling ideal. a�?Bukan kita tidak berupaya menekan biaya haji serendah-rendahnya,a�? kata Nasruddin.

Mulai tahun 2018, pemerintah Arab Saudi menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lima persen membuat BPIH ikut naik. Selain itu, ada tambahan pemberian makan di Arab Saudi, serta ada ketentuan tempat penginapan harus dibooking full selama ibadah haji, sehingga komponen biaya menjadi bertambah.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ order=”desc”]

a�?Kami harap jamaah haji memaklumi dan mempercayai Kementerian Agama,a�? harapnya.

Pemerintah menurutnya tidak mencari keuntungan, semua itu untuk melayani para calon jamaah dari berangkat hingga pulang kembali. Sehingga tidak perlu salah sangka terhadap pemerintah.

a�?Negara tidak mengambil keuntungan,a�? tegasnya.

Nasruddin yakin kenaikan itu tidak akan memberatkan. Selain nilainya tidak terlalu besar, juga karena situasi dan kondisi yang mengharuskan ongkos naik. NTB sendiri bisa naik hingga Rp 39 juta karena berada di zona dua. Semakin ke timur ongkos juga otomatis naik, karena berpengaruh kepada jarak tempuh pesawat.

a�?Semakin ke barat semakin murah, tapi semakin ke timur makin mahal ongkosnya,a�? terangnya.

Tapi mengenai BPIH resmi A�belum diputuskan. Kemenag harus menunggu peraturan presiden dalam dua tiga hari ke depan. a�?Kita tunggu saja,a�? katanya.

Kenaikan BPIH itu menuntut Kemenag memberikan pelayanan lebih prima. Menurut Nasruddin, pelayanan sudah pasti akan dioptimalkan, sesuai standar pelayanan yang sudah diterapkan setiap tahun. Mulai dari pelayanan kesehatan, makan minum selama haji, dan keamanan sudah dierhitungkan semua.

a�?Jamaah tinggal fokus melaksanakan ibadah,a�? tandasnya. (ili/r8)

Berita Lainnya

Gerbang Kota Ikut Terseok-Seok!

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Ogah Berniaga di Jalan Niaga

Redaksi LombokPost

Masih Banyak Warga Loteng Buang Air Besar Sembarangan

Redaksi LombokPost

Pemkab dan ITDC Raih Penghargaan ISTA

Redaksi LombokPost

Ahli: Penangkapan Muhir Bukan OTT

Redaksi LombokPost

Pola Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf Serupa

Redaksi LombokPost