Lombok Post
Headline Metropolis

Bakrie Group Ingkari Janji, Tak Bisa Maret, Janji Bayar Saham Rp 408 M pada April

DAERAH MELUNAK: Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi (tengah), diapit Bupati KSB H Musyafirin (kanan) dan Bupati Sumbawa HM Husni Djibril (kanan) saat rapat bersama Direktur PT Multi Capital Muhammad Sulton (tiga dari kiri) di Hotel Santika, kemarin (19/3). IST/LOMBOK POST

MATARAM-Multi Capital, anak usaha Bumi Resources milik Bakrie Group ingkar janji. Perusahaan ini tak bisa menepati janji tertulisnya untuk membayar sisa penjualan saham enam persen milik daerah di PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sebesar Rp 408 miliar. Sayangnya, meski ingkar janji, pemerintah daerah anteng-anteng saja. Malah memberi kelonggaran waktu hingga 23 April 2018.

Kepastian Multi Capital tidak bisa membayar uang daerah Rp 408 miliar tersebut disampaikan langsung Direktur PT Multi Capital Muhammad Sulton dalam pertemuan dengan para pemegang saham PT Daerah Maju Bersaing (DMB) di Hotel Santika, kemarin (19/3).

DMB adalah perusahaan daerah yang menjadi mitra Multi Capital mengakuisisi saham PTNNT yang dilepas melalui mekanisme divestasi pada 2010. Dalam eksekusinya, DMB dan Multi Capital membentuk perusahaan kongsi yang diberi nama PT Multi Daerah Bersaing. Perusahaan inilah yang kemudian membeli 24 persen saham PTNNT.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ order=”desc”]

Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi, Bupati Sumbawa Barat HW Musyafirin dan Bupati Sumbawa HM Husni Djibril sebagai pemilik saham PT DMB hadir dalam pertemuan yang digelar sebagai tindaklanjut RUPS PT DMB yang sudah digelar pekan lalu tersebut. Rapat berlangsung tertutup dan dipimpin langsung Gubernur TGB. Sementara Dirut Multi Capital Muhammad Sulton didampingi dua jajaran direksi lainnya.

Asisten II Setda NTB Chairul Mahsul yang ditunjuk menjadi juru bicara menjelaskan, pertemuan itu merupakan tindaklanjut hasil RUPS Luar Biasa pemegang saham PT DMB belum lama ini. Salah satu poinnya Pemprov, KSB, Sumbawa dan PT DMB melakukan komunikasi intensif dengan Multi Capital.

Chairul sendiri hadir dalam pertemuan itu bersama Kepala Biro Ekonomi NTB Ahmad Nur Aulia untuk mendampingi gubernur. Meski membahas uang daerah yang diutang sebesar Rp 408 miliar, rapat tersebut tak berlangsung lama dan alot. Sebab sudah berakhir jauh sebelum duhur.

Dalam pertemuan itu, Dirut PT Multi Capital Muhammad Sulton kata Chairul menyampaikan alasan mengapa pihaknya tidak bisa memenuhi janji membayar Rp 408 miliar tersebut sesuai pernyataan tertulis mereka sebelumnya kepada PT DMB. Disebutkan Multi Capital memiliki persoalan di internal perusahaan. Awalnya mereka berencana membayar Rp 408 miliar tersebut menggunakan dana hasil penjualan saham perusahaan pertambangan milik Multi Capital di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Muti Capital memperhitungkan penjualan saham selesai Juni 2017. Tapi dengan adanya perubahan aturan sektor tambang, aksi pelepasan saham itu ditunda sampai akhir tahun 2017. Dan kini, kemungkinan baru akan closing atau tutup buku 31 Maret.

Sehingga, dengan proses administrasi pembukuan, maka mereka baru bisa mentransfer Rp 408 miliar uang daraeh tersebut pada minggu kedua atau minggu ketiga April 2018.

a�?Karena closing mundur, maka dia mundur. Kemungkinan dia delay dua minggu dari jadwal,a�? kata Chairul.

Sulton dalam pertemuan itu kata Chairul menegaskan bahwa perusahaanya akan tetap membayar uang pengganti investasi sebesar Rp 408 miliar pada daerah melalui PT DMB. Sehingga dalam pertemuan itu, Chairul menjelaskan, tiga pemegang saham yakni Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa dan Sumbawa Barat sepakat memberikan waktu hingga 23 April 2018. Pemerintah daerah kata dia, tidak bisa memaksa harus Maret karena terkendala masalah teknis perusahaan.

a�?Kita tidak mau masuk terlalu jauh ke urusan internal mereka,a�? tandasnya.

Secara terpisah, menanggapi hal ini, Ketua Komisi III DPRD NTB H Johan Rosihan mengatakan, jika Maret tidak kunjung dibayar, maka mereka akan mengajukan hak bertanya pada eksekutif. Jika tidak kunjung dibayar jelas itu akan berpotensi menimbulkan masalah hukum.

a�?Jelas itu,a�? kata politisi PKS itu.

DPRD NTB sendiri dari sisi mekanisme anggaran, tidak menunggu Maret atau April. Tapi saat pembahasan APBD Perubahan 2018, dana itu memang harus ada. Kalau pun sekarang masuk, dana itu juga tidak akan bisa masuk APBD.

a�?Nanti pas pemabahasan harus ada angka pasti dari DMB sebagai PAD,a�? katanya.

Tapi bila sampai pembahasan APBD Perubahan 2018, dana tidak masuk. Maka itu keterlaluan. Tidak ada jalan lain selain menyerahkan ke proses hukum. Pemegang saham menurutnya sudah terlalu baik, memberikan batas waktu. Bila molor lagi, maka Kejaksaan harus turun.

a�?Kalau gubernur tidak mau (proses hukum) kami yang akan minta,a�? tegasnya. (ili/JPG/r8)

Berita Lainnya

Kepala OPD Akan “Dikocok” Ulang

Redaksi LombokPost

Cegah Aksi Para Spekulan, Polisi-Pemprov Pantau Pasar

Redaksi LombokPost

KPU NTB Gelar Cerdas Cermat Pemilu bagi Pemilih Pemula

Redaksi LombokPost

Jaksa SP3 Kasus Izin Hutan Sekaroh

Redaksi LombokPost

Pengerukan Dermaga Labuhan Haji Terancam Molor

Redaksi LombokPost

Zul-Rohmi Perlu Banyak Sosialisasi

Redaksi Lombok Post

Mengejar Mimpi Jadi Daerah Industri

Redaksi Lombok Post

Gerbang Kota Ikut Terseok-Seok!

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post