Lombok Post
Headline Metropolis

Bertahun-tahun Jeritan Ini Tak Didengar

MENYONGSONG NASIB: Ratusan honorer K2 memadati aula lantai 3 Kantor Wali Kota Mataram, pada acara pertemuan akbar honorer K2 dengan Pemerintah Kota Mataram, Sabtu (1/4) lalu. LALU MOHAMMAD/LOMBOK POST

Berseragam seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berkantor di instansi-intansi pemerintah. Tapi soal upah, jauh berbeda.

A�

—————————-

NAFAS Senun terdengar naik turun. Menderu-deru di microphone pelantang suara. Ia berdiri di pojong utara aula megah milik Pemerintah Kota Mataram. Sorot matanya berapi-api. Suaranya pun menggelegar. Hingga jaring laba-laba di pojok ruangan bergetar-getar!

a�?Hidup Honorer!a�? pekik Senun di hadapan para pejabat Pemkot Mataram di aula lantai 3 Kantor Wali Kota Mataram Sabtu (31/3) lalu.

Seandainya ia berbisik, suaranya pasti masih bisa terdengar jelas dalam ruangan. Membran microphone siap menangap amplitudo gelombang suaranya untuk dilipat gandakan. Lalu ditebar ke seluruh penjuru aula. Tapi Senun sepertinya tak puas. Ia malah memilih berteriak sangat kencang

450 lebih honorer di dalam ruangan itu terhentak beberapa saat. Mereka menerka apa yang membuat rekan senasibnya begitu berapi-api. Tapi kemudian 450 lebih honorer di dalam ruangan itu setuju berteriak bersama. Memekik hingga ruangan menjadi sangat bising dan telinga rasanya tertusuk-tusuk pedih.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ order=”desc”]

a�?Hiduuup. Hiduuup!a�? pekik mereka serentak.

Marah, lelah, pupus, bingung, sepertinya bercampur aduk dalam setiap kepala. Bertahun-tahun bahkan ada yang sampai belasan tahun mengabdi sebagai honorer, kabar baik itu tak kunjung tiba. Silih berganti kabar burung membawa cerita nasib baik segera mengampiri. Tapi apa lacur hingga kini tak ada satupun yang benar-benar berakhir nyata.

a�?Kami ini sebenarnya orang miskin,a�? pekik seorang honoren. Senun sepertinya belum mau menurunkan nada suaranya. Ia masih merasa perlu memekik di pelantang suara itu.

Seperti hendak menghantam telinga-telinga yang sudah terlalu kebas dengan rintihan mereka. Senun seolah ingin membuat suara kencang itu, tak hanya singgah di telinga. Tapi bergetar hingga meluruh ke dalam hati mereka yang masih setengah hati memperjuangkan nasib para honorer.

a�?Gaji kami cuma Rp 300 ribu, tapi kami mau kerjakan ini karena kami orang miskin,a�? cecarnya.

Perkataan lantang Senun mengundang gemuruh tepuk tangan. Beberapa orang memilih mematung. Mendengar keluh kesah Senun yang serupa orasi para aktivis jalanan.

a�?Jadi tolong bantu kami. Hati ini sudah menjerit histeris, penuh tekanan,a�? pekiknya.

Beberapa orang memilih mengusap telinga. Pantulan suara pengeras suara di ruangan tertutup itu benar-benar membuat telinga berdengung. Tapi tak ada yang berani mencegah Senun. Sebagian besar honorer justru merasa terwakili dengan pekikan bertenaga pria berkemeja putih itu. Sekalipun telinga mereka sudah sakit dengan suara Senun yang lantang, mereka tetap memilih diam dan mengangguk setuju.

Pria yang bekerja sebagai tenaga operator itu mengaku hanya digaji Rp 300 ribu sebulan. Namun ia dibebankan mengerjakan banyak sekali dokumen para pegawai yang memburu sertifikasi. Di tengah keletihannya bekerja siang-malam, bukannya apresiasi yang ia dapat tapi kadang berujung penghinaan atas profesionalisme kerjanya.

a�?Saat ada yang tidak dapat sertifikasi, saya yang kena omelan, caci maki,a�? ungkapnya dengan nada pedih.

Sebaliknya mereka yang bersatus sebagai PNS justru ongkang-ongkang kaki. Membebankan pekerjaan mereka, pada dia. Jika tidak mau patuh sama saja minta dipecat. Teror pemecatan terus saja akan menghantui batinnya.

Tak ada pilihan bagi honorer sepertinya. Siap-siap memasang telinga kebas. Mempertebal tekad untuk menghadapi segala tekanan dari pegawai-pegawai yang tak mau peduli dengan keadaannya.

a�?Jika bapak-bapak ada di posisi kami, apa mungkin anda betah, mengabdi seperti kami?a�? tantangnya.

Letih berteriak hingga suara serak, Senun akhirnya memilih menutup keluh kesahnya di hadapan pejabat Pemerintah Kota Mataram dan perwakilan dewan yang bersedia menemui mereka.

Mic di tangannya ia lepas dengan gontai. Senun masih berdiri. Seperti isyarat ia mau lebih banyak lagi bicara. Dengan harapan jeritan hari itu dapat mengubah nasibnya, setelah lama merindukan perbaikan nasib.

a�?Saya sudah sering mengikuti kegiatan semacam ini, tapi hasilnya tak pernah lebih baik,a�? tutupnya terdengar pahit.

Senun tak sendiri. Ada Samsul Khairi yang juga melantangkan kepahitan hidup menjadi honorer di kota. Meski suara Khairi lebih lembut. Tapi ceritanya tak kalah tajam dari Senun.

a�?Baru pada tahun 2017 kemarin kami diberikan insentif 250 ribu,a�? ujar Khairi.

Insentif yang sebenarnya jauh dari kata cukup. Bahkan nilainya tak lebih baik dari pendapatan juru parkir.

a�?Saya sudah mengabdi 13 tahun,a�? tuturnya.

13 tahun bukan waktu singkat. Apalagi dengan pendapatan jauh di bawah UMK. Tapi ia masih bertahan dengan harapan suatu saat pemerintah berbaik hati melirik keadaannya. Harapan yang tentu saja masih tetap ada, sampai saat ini.

Hendri, honorer di Kelurahan Selagalas langsung pada inti poin. Ia heran kenapa pemerintah masih terkesan berpangku tangan, tidak mengeluarkan SK untuk melindungi mereka.

a�?Minimal sebagai payung hukum, agar kami dapat bekerja dengan nyaman,a�? harap Hendri.

Siapapun tak akan nyaman dengan bayang-bayang pemecatan. Tanpa ada aturan yang mengikat tentang sistem kontrak kerja antara ia dengan pemerintah, pemecatan itu bisa saja terjadi. Maka jika aturan memang memungkinkan, ia berharap pemerintah sedikit berjuang mengurus kejelasan nasib mereka.

a�?Hanya ini harapan kami,a�? ujarnya pendek.

Saptadi Akbar, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Mataram nampak manggut perlahan. Ia memahami apa yang dirasakan para honorer. Tentu keadaanya yang sangat pedih dan bertolak belakang dengan pegawai yang sudah berstatus PNS. Di sekolahnya pun di SMPN 1 Mataram, ada honorer.

Bagi sekolahnya dengan dana BOS yang lebih besar, insentif bagi tenaga honorer tentu nilainya cukup baik. Hal berbeda bagi sekolah dengan dana BOS yang minim.

a�?Saya bisa memahami teriakan kawan-kawan,a�? kata Saptadi.

Saptadi kemudian menyampaikan harapan. Jika benar pada tahun ini, ada pembukaan CPNS, sebaiknya semua formasi itu diberikan pada honorer. Sebab selain mereka telah menunjukan pengabdian yang terbaik, honorer-honorer itu juga terbukti telah bisa bekerja dalam tim.

a�?CPNS diperioritaskan pada teman-teman honorer, ini harapan kami,a�? cetusnya, lalu disambut gemuruh tepuk tangan honorer.

Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi, berusaha tenang. Pria khas dengan rambut perak dan katanya yang terukur itu tersenyum kecut. Ia memahami dengan baik apa yang dirasakan para honorer. Upaya politisi Golkar itu memperjuangkan nasib para honorer sebenarnya juga tak kurang.

a�?Sebab bolanya tidak di pemerintah daerah, tetapi ada di pemerintah pusat,a�? kata Didi bijak.

Ia berupaya menenangkan emosi 450 lebih honorer di dalam ruangan yang baru saja tersulut oleh orasi Senun dan rekan-rekannya. Didi tak bermaksud membuat mereka lupa dengan perjuangan nasibnya. Ia hanya ingin orang-orang itu dapat menghadapi semua proses yang harus dijalani dengan tenang.

a�?Karena akan riskan jika harus menyalahkan pihak-pihak lain padahal semua pihak sebenarnya sudah berupaya melakukan yang terbaik untuk teman-teman honorer,a�? tekan Didi sejuk.

Blak-blakan Didi bercerita, persoalan para honorer ini ia bawa hingga ke dalam diskusi rumah tangganya. Dengan kata lain tak hanya di ruang-ruang formil. Diketahui, Asisten III Setda Kota Mataram Hj Baiq Evi Ganevia adalah istrinya.

a�?Sering di rumah saya minta pada ibu agar persoalan honorer ini diperhatikan,a�? tuturnya.

Tapi ini memang bukan semata-mata persoalan antara Pemkot Mataram dengan para honorer. Ini soal kebijakan pemerintah pusat.

a�?Kebijakan pusat membuat semua kepala daerah di seluruh Indonesia dari gubernur, bupati, wali kota, tidak berani keluarkan SK,a�? terang Didi.

Jika saja ini merupakan kebijakan pemkot, Didi yakin persoalan ini sudah lama tuntas. Tak sampai berlarut-larut hingga bertahun-tahun.

Tapi pada kesempatan itu Didi akhirnya berkomitmen. Ia akan memperjuangkan sekuat tenaga bagaimana agar para honorer bisa menikmati pendapatan lebih layak. Dalam waktu dekat, pembahasan dengan TAPD Kota Mataram perlu dilakukan. Agar ada porsi anggaran lebih besar untuk memperbaiki pendapatan para honorer.

a�?Minimal setara UMK atau UMP,a�? janjinya.

Didi terlihat sangat serius dengan janjinya. Terbukti harapannya pada pemerintah agar ikut mem-break down data honorer yang ada di kota. Sehingga didapat angka pasti jumlah honorer K2 di kota. Bukan malah diserahkan pada Forum K2 yang berpotensi menimbulkan polemik ke depannya.

a�?Saya tidak mau dikatakan omdo (omong doang, Red). Saya akan kawal ini dengan komitmen saya,a�? jaminya.

Hari ini ia meminta ada pertemuan lagi antara Forum Honorer K2 dengan pemerintah kota. Terutama untuk membahas soal validasi data. Ia sendiri selain akan melobi TAPD agar gaji para honorer bisa sesuai UMK atau UMP. Posisinya sebagai wakil rakyat juga akan dimanfaatkan untuk melobi pemerintah pusat agar honorer bisa menjadi CPNS.

a�?Saya bisa rasakan rintihan hati bapak ibu, saya rasa gaji Rp 300 ribu tidak hanya di bawah garis kemiskinan, ini tidak manusiawi,a�? cecarnya.

Surat pada presiden akan disiapkan. Didi juga sudah ancang-ancang untuk berkomunikasi dengan dengan 90 DPRD kota di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Adeksi. Posisinya sebagai wakil ketua ADEKSI sedikit tidaknya akan banyak berpengaruh saat surat itu dilayangkan pada presiden.

a�?Kita akan sama-sama teken surat, untuk disampaikan pada kementerian terkait dan lembaga. Bila mana dibutuhkan forum khusus untuk membahas (honorer jadi CPNS) akan kita lakukan,a�? janjinya.

Asisten III Setda Kota Mataram Hj Baiq Evi Ganevia, merespon positif. Pertemuan kembali akan dilakukan hari ini untuk memvalidasi data honorer K2 di Kota Mataram. Data yang valid akan menunjang perencanaanA� yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan para honorer.

a�?Memang ada perbedaan data, ada yang menyebut totalnya 805 ada pula 875, tapi saya rasa inilah pentingnya pertemuan ini untuk memastikan berapa angka pastinya,a�? kata Evi.

Peluang-peluang untuk meningkatkan kesejahtearan para honorer akan terus diikhitiarkan. Sembari itu ia tetap berharap, para honorer tak patah arang. Lalu mengendur setelah semua komitmen ini dibuat.

a�?Saya harap semua tetap bekerja dengan semangat dan mengabdikan diri sebaik-baiknya,a�? imbaunya.

Ketua Forum K2 Kota Mataram Muzakalla mengapresiasi perjuangan yang telah dilakukan pemerintah kota. Ia menegaskan posisi para honorer bukan pada titik menggugat sikap pemerintah.

a�?Kami justru berterima kasih dengan semua yang telah dilakukan pemerintah,a�? kata pria yang karib disapa Mung ini.

Apalagi pemerintah sudah siap memperjuangkan nasib para honorer. Dengan melihat berbagai peluang yang dapat meningkatkan kesejahteraan para honorer.

a�?Pemerintah sudah bilang siap akan memperjuangkan kita sampai titik darah penghabisan, tentu ini membuat hati kami lebih tenang dan bersyukur,a�? imbuhnya.

Lalu Safrudin, ketua panitia pertemuan akbar antara honorer dengan Pemkot Mataram menegaskan pertemuan itu semata-mata diiniasiasi untuk lebih mendekatkan para honorer dengan pemerintah derah.

a�?Ini sebagai ajang silaturahmi sekaligus mencari jalan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan para honorer,a�? kata Safrudin.

Pertemuan ini bagian tak terpisahkan dari proses validasi data yang telah diiniasiasi sejak beberapa hari yang lalu. Pertemuan itu berhasil mendatangkan sedikitnya 450 lebih honorer di kota.

a�?Selanjutnya berbagi suka duka, selama menjadi honorer,a�? tutupnya. (zad/r3)

Berita Lainnya

Jabatan Muslim Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Janji Manis Jadup Bernilai Rp 4,58 M

Redaksi LombokPost

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post