Lombok Post
Headline Metropolis

Denyut Investasi Mulai Sekarat, Kota Mataram Krisis Lahan

SESAK: Salah satu kawasan padat penduduk di Kota Mataram adalah wilayah Dasan Agung. Harus ada kawasan baru untuk menampung, semangat investasi dan pemukiman di Kota Mataram. IVAN/LOMBOK POST

MATARAM-Inilah faktanya. Kota sebenarnya sudah kehabisan lahan. Drama revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menguras pikiran dan tenaga dalam dua tahun belakangan, realitanya adalah mencari lahan tambahan di luar kota.

Ukuran ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat ini memang relatif kecil. Luasnya 61,30 kilometer (km) persegi. Jika kewajiban undang-undangnya 30 persen adalah LP2B ditambah RTH. Maka luas lahan yang boleh dialihfungsikan menjadi berbagai kebutuhan berkisar 42,91 km persegi.

Kini sisa lahan ini sudah habis. Bahkan pemkot sudah mencaplok 30 persen LP2B dan lahan yang tak boleh diganggu gugat. Sehingga yang tersisa berkisar 27 persen.

a�?Ya kita memang sudah tidak ada lahan lagi,a�? kata Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Muhtar.

Karena itu, mau tidak mau, revisi ini harus berhasil. Tidak ada tawar-tawar lagi. Jika tidak ingin membuat investasi di kota sekarat bahkan mati. Teknisnya pun dengan a�?mencaploka�� lahan daerah lain. Atau dalam bahasa diplomatisnya mencari daerah penyangga.

Tawaran LP2B kota sebesar 509 Hektare (Ha) dinilai paling realistis. Setidaknya hitung-hitungan ini dinilai akomodatif menampung minat investasi hingga tahun 2031. Setelahnya entah apa lagi solusinya nanti.

a�?Tapi saya optimis ini selesai, sekarang kan hanya proses mengikuti mekanismenya saja,a�? imbuhnya.

Sekalipun cukup yakin, Muhtar juga masih limbung menentukan kapan pastinya revisi ini akan mendapat persetujuan substantif. Kota saat ini masih berdiri dengan kekrisisan lahan. Sedangkan Provinsi juga masih bertahan tak mau melabrak RTRW Provinsi yang lama.

a�?Soal (saran menyelesaikan) ini, ya memang harus duduk bersama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Dan saya rasa semua pihak saat ini sedang bekerja keras, mencari jalan keluar,a�? terangnya.

H Effendi Eko Saswito, Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Mataram juga mengaku sudah bertemu dengan ketua BKPRD Provinsi NTB. Hasilnya memang belum menggembirakan. Tapi Eko yang juga Sekda Kota Mataram, meyakinkan BKPRD Provinsi juga peduli nasib kota.

a�?Saya sudah bertemu dengan pak Sekda Provinsi, beliau mengatakan persoalan ini tetap jadi atensinya,a�? kata Eko.

Tapi Eko kemudian menegaskan kemampuan kota menyediakan LP2B, sudah mentok di angka 509 Ha. Tidak mungkin lagi di atas itu. Setelah memeprtimbangkan semangat investor yang ingin menanamkan modal di kota. a�?Kalau kami angka ini memang sudah final,a�? cetusnya.

Maka dengan kata lain, Eko tetap berharap Pemprov NTB mau mendukung konsep Mataram Metro. Jika kemudian pemprov mau mensyaratkan kawasan penyangga tetapi dengan luas lahan yang lebih kecil. Eko merasa ini tentu akan memperberat mewujudkan kota sebagai daerah dengan core ekonomi di bidang jasa dan perdagangan.

a�?Kita tidak hanya berpikir untuk tahun ini, tapi untuk jangka panjang. Jangan sampai kita revisi berulang-ulang,a�? ujarnya.

Sekalipun kondisinya sudah sepelik ini, Eko menolak menyebut kota tengah kepepet membutuhkan lahan pengganti. Guna menalangi lahan yang sudah lebih dahulu dicaplok untuk kepentingan investasi. a�?Ndak. Bukan. Bukan, ini hanya kepentingan pengembangan kota ke depannya,a�? tepisnya.

Tapi kemudian ia mengakui, ada beberapa lahan yang telah dialih fungsikan harus segera diganti sesuai rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN. a�?Tidak mungkin tidak, kita ganti pasti. Tapi kita lihat nanti kebijakan provinsi apakah bisa dialihkan ke daerah lain,a�? ujarnya.

Sementara itu, soal hitung-hitungan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang menaksir Rp 5,6 Triliun dana pemodal tertahan di pintu perizinan. Eko mengatakan, pihaknya memang tidak bisa menolak jika pada akhirnya para pemodal itu nantinya menarik rencana investasi di kota.

a�?Soal investasi itu kan tergantung mereka, melihat prospek pengembangan ekonomi di kota,a�? jawabnya.

Yang perlu dilakukan pihaknya yakni terus meyakinkan. Segala kebutuhan investasi di kota terpenuhi. Termasuk soal keamanan dan yang pasti ketersediaan lahan. a�?Ya termasuk soal revisi RTRW ini yang harus selesai,a�? tandasnya. (zad/r5)

Berita Lainnya

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post