Lombok Post
Giri Menang

Banyak Gedung Abaikan Keselamatan

Fauzan Husniadi

GIRI MENANG-Setiap gedung atau bangunan seharusnya dilengkapi berbagai sarana dan prasarana proteksi keamanan dan bahaya kebakaran. Tak terkecuali gedung pemerintahan. Namun hingga kini, banyak gedung pemerintah yang tidak memenuhi standar. Bahkan pengelolaan keselamatan kebakaran masih minim.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Lobar Fauzan Husniadi mengatakan, penerbitan izin operasi sebuah gedung atau tempat usaha, mestinya tidak hanya mempertimbangkan aspek keamanan konstruksi dari gempa saja. Namun, juga harus menpertimbangkan pencegahan terhadap kebakaran.

a�?Banyak yang tidak memperhitungkan langkah antisipasi. Kalau sudah kejadian, baru ribut,a�? ujar Fauzan usai penyegaran kemampuan personel Damkar, Sabtu (14/4) lalu.

Menurut mantan Sekretaris DPPKAD Lobar itu, dalam proses pengajuan izin operasi gedung atau izin usaha, rekomendasi tentang tindak pencegahan kebakaran belum diperhitungkan.

a�?Jangankan bangunan lain di luar, di komplek gedung pemerintahan kita pun belum sepenuhnya memperhitungkan hal itu,a�? imbuhnya.

a�?Contoh, fasilitas hydrant dan apar yang sangat minim di komplek Kantor Bupati Lobar di Giri Menang,a�? tambah Fauzan.

Ia pun meminta, agar keamanan gedung ini menjadi rekomendasi terbitnya sebuah izin usaha. Terutama perhotelan, restoran, dan tempat-tempat usaha yang sifatnya publik dan sangat terbuka. Dari pengalamannya, tempat usaha yang mengalami kebakaran ternyata tidak memiliki peralatan memadai untuk menanggulangi kebakaran dengan cepat.

Sementara itu, Kepala Damkar Kabupaten Lombok Utara (KLU) Harif Chandra menambahkan, setiap 500 meter persegi sebuah area gedung, harus ada satu hydrant lengkap. Baik pompa, bak penampungan, maupun air yang siap dipakai kapan saja dibutuhkan.

a�?Belum lagi satu apar di setiap ruangan, yang harus diisi ulang setiap 4 bulan,a�? tambahnya.

Menurutnya, seluruh kasus kebakaran di dunia hampir 75 persen bersumber dari arus pendek listrik. Maka, rekomendasi antisipasi kebakaran mutlak diperlukan karena kebutuhan terhadap listrik sifatnya mutlak. Mulai dari tindakan pemasangan instalasi, sampai dengan kesediaan alat pemadam kebakaran harus dinilai sebagai layak tidak layaknya sebuah gedung.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Lobar H Saiful Ahkam mengapreasi masukan-masukan tersebut. Ia menganalogikan, rekomendasi itu sepertiA� hasil kajian terhadap dampak lingkungan yang dibutuhkan oleh banyak pemohon.

a�?Mereka butuh rekomendasi Amdal dari Dinas Lingkungan Hidup. Tapi soal rekomendasi Damkar, perlu duduk bersama karena harus diatur dalam regulasi, apa itu perda atau perbup,a�? jelasnya. (ewi/r3)

Berita Lainnya

Kemenag Belum Terima Edaran Terkait Kartu Nikah

Redaksi LombokPost

Harga Kedelai dan Kacang Tanah Melonjak

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Tiga Desa dan Dua Sekolah Diaudit Khusus

Redaksi LombokPost

PJU di PLTU Jeranjang Segera Dibangun

Redaksi LombokPost

Pemancing Diduga Hanyut di Perairan Labuan Poh

Redaksi LombokPost

Sinyal Mutasi Makin Menguat

Redaksi LombokPost

Sekolah Terdampak Gempa Belum Diperhatikan

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Butuh Lebih Banyak Huntara

Redaksi LombokPost