Lombok Post
Tanjung

PKL di Lombok Utara Juga Harus Bayar Retribusi Sampah

H Rusdi

TANJUNG-Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Perumahan dan Kawasan Permukiman Lombok Utara menaikkan target retribusi sampah. Dari Rp 300 juta pada 2017 menjadi Rp 500 juta pada 2018. a�?Kita optimis target ini bisa tercapai,a�? ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lombok Utara H Rusdi.

Menurut Rusdi, target ini bisa tercapai karena rumah tangga di wilayah Lombok Utara juga menghasilkan sampah hingga puluhan ton setiap harinya. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan sampah yang dihasilkan di tiga gili. a�?Tahun lalu target Rp 300 juta bisa tercapai, ini juga sudah dinaikkan dari Rp 175 juta,a�? tandasnya.

Ditambahkan, saat ini pengusaha hotel masih tetap berperan besar dalam menghasilkan pundi-pundi rupiah dari sampah. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan inventarisasi pedagang kaki lima (PKL) yang nantinya juga diharuskan membayar jasa tersebut sesuai perda yang sudah ditetapkan. a�?Semua PKL kita data termasuk yang di Nipah. Karena ini adalah jasa dan jasa ini yang harus dibayar,a�? katanya.

Lebih lanjut, Rusdi mengatakan, pihaknya juga sudah membentuk sejumlah kelompok pengelola sampah di desa. Sampah yang dikelola kelompok tersebut dapat menghasilkan pemasukan. Selain mengurangi dampak lingkungan terhadap sampah, diharapkan hal ini bisa menjadi pencetus pola hidup masyarakat yang bersih dan peduli dengan lingkungan.

a�?Produk dari sampah ini misalnya pupuk organik. Kalau dari sampah plastik bisa dijadikan kerajinan,a�? imbuhnya.

Namun Rusdi menilai PAD yang dihasilkan sejauh ini masih belum sebanding dengan pengeluaran setiap bulan. Misalnya, pendapatan sampah di Gili Trawangan dalam sebulan cuma Rp 30 juta, sementara di Gili Air Rp 25 juta.A�Sedangkan di Gili Meno ada program penanganan sampah yang diberlakukan dusun.

a�?Untuk Trawangan dan Gili Air pengeluaran kita hampir Rp 1 miliar setiap bulan. Digunakan untuk operasional dan lainnya. Belum lagi ada warga yang tidak mau bayar retribusi,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost