Lombok Post
Headline Selong

Pemkab Lotim Terima Penghargaan dari Pemprov NTB

TERIMA PENGHARGAAN: Pjs Bupati Lotim H Ahsanul Khalik menerima penghargaan dari Gubernur NTB TGB M Zainul Majdi atas prestasi Lotim beberapa tahun terakhir sebagai daerah paling progresif menangani RTLH dari dana desa di sela Musrenbang NTB, di Mataram kemarin (16/4). DOK HUMAS LOTIM

MATARAM-Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendapatkan penghargaan dari pemerintah provinsi dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi NTB 2018. Penghargaan diberikan Gubernur NTB TGB M Zainul Majdi atas kinerja Pemkab Lotim yang dinilai paling progresif dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni dari dana desa.

a�?Ini karena Pemerintah Lotim memiliki kebijakan pada setiap tahun penganggaran Dana Desa untuk penanganan RTLH sebesar Rp 22,4 miliar. Ini di luar APBD yang dianggarkan melalui OPD,a�? terang Pjs Bupati Lotim H Ahsanul Khalik usai menerima penghargaan tersebut di Hotel Lombok Raya Mataram, kemarin (16/4).

Perumahan seperti halnya pangan dan sandang merupakan kebutuhan pokok manusia untuk memenuhi standar hidup layak. Menyelenggarakan pemukiman dan perumahan yang layak juga menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah sebagai upaya melindungi segenap bangsa. Seperti diamanatkan UU No 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman.

Khususnya bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat. Karena itu, Pemprov NTB bersama seluruh kabupaten/kota secara terpadu melaksanakan penuntasan RTLH bagi masyarakat miskin. Melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni di kabupaten kota NTB.

Pemprov NTB dan Pemkab telah menandatangani kesepakatan bersama pembiayaan rehabilitasi RTLH di NTB. Sebagai salah satu upaya menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berkomitmen mengurangi jumlah RTLH.

Berdasarkan data dari Humas dan Protokol Pemkab Lotim, tahun 2014 melalui APBD Pemkab Timur mengalokasikan Rp 30 miliar untuk 4.000 unit RTLH. Kemudian di tahun 2015 dianggarkan sebanyak 3.815 unit dengan total anggaran Rp 28,6 miliar melalui APBDes se Kabupaten Lombok Timur.

a�?Komitmen tersebut juga ditunjukkan dengan diterbitkannya surat edaran Bupati Lombok Timur Ali Bin Dachlan Nomor 141/102/PMPD/2015 tentang Kebijakan terhadap penganggaran rumah tidak layak huni,a�? jelas Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Lotim Subhan.

Kebijakan tersebut adalah yang pertama kali dilakukan di NTB sebagai pengintegrasian RPJMDes dengan RPJMD kabupaten. Edaran ini mengharuskan pemerintah desa agar dalam penyusunan APBDes mencantumkan pelaksanaan pembangunan RTLH. Surat edaran tersebut juga mengatur besaran dana untuk rehab RTLH dianggarkan sesuai besaran dana transfer yang diterima.

Dimana, untuk kisaran dana desa kurang dari Rp 500 juta sampai Rp 700 juta diharuskan membuat program perbaikan RTLH sebanyak 12 unit. Sementara desa yang mendapatkan anggaran Rp 700 juta hingga Rp 1 miliar diharuskan memperbaiki 18 unit RTLH. Sementara yang lebih dari Rp 1 miliar sebanyak 25 unit RTLH.

A�a�?Dimana untuk satu unit rumah dialokasikan sebesar Rp 7,5 juta,a�? papar Subhan.

Tahun 2017 lalu, anggaran sebesar Rp 22,4 miliar lebih dialokasikan untuk penanganan RTLH ini dari Alokasi Dana Desa. Sementara itu 1.411 unit juga ditangani melalui sejumlah program, yaitu 498 unit dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), melalui program Rumah Layak Huni (RLH) pemerintah provinsi sebanyak 209 unit, DAK 650 unit, DAU 4 unit, dan Baznas 50 unit. Sehingga tahun 2017 lalu tersisa 40.262 unit RTLH di Lombok Timur. Pelaksanaan rehab RTLH di Lombok Timur mendapat apresiasi pemerintah pusat maupun provinsi.

Berkat keberhasilan tersebut alokasiA� jumlah rumah yang mendapat bantuan rehab mengalami peningkatan. Dari Program BSPS tahun 2018 ini meningkat menjadi 720 unit, sementara dari provinsi berjumlah 640 unit, dan DAU berjumlah 84 unit. Atas perhatian Pemkab Lotim dalamA� penanganan RTLH inilah kemudian Pemprov NTB memberikan penghargaan kepada Lombok Timur sebagai Kabupaten yang paling progresifA� penggunaan dana desa untuk rehabilitasi RTLH.

Pjs Bupati Ahsanul Khalik juga menegaskan telah memanggil Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lotim untuk menjadikan perbaikan RTLH program prioritas dari dana desa.

a�?Ditargetkan lima tahun ke depan, Lotim bisa tuntas penanganan RTLH di samping penguatan dari program pusat, provinsi dan APBD kabupaten untuk mengintervensinya,a�? pungkasnya. (ton/adv/r8)

Berita Lainnya

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost