Lombok Post
Headline Praya

Terkait Sengketa Lahan KEK, ITDC Minta Bantuan Pemkab

DIBONGKAR: Sejumlah warga Desa Kuta, Pujut Lombok Tengah, saat membongkar pagar yang dibangun ITDC, Sabtu (14/4) lalu.

PRAYA-Aparat hukum di Lombok Tengah, diminta turun tangan menyikapi sederetan masalah yang kembali muncul di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Desa Kuta dan sekitarnya, di Pujut. Karena biar bagaimana pun, ITDC tidak bisa berjalan sendiri.

a�?Termasuk, Pemkab dan provinsi,a�? harap General Affair KEK Mandalika I Gusti Lanang Bratasuta pada Lombok Post, kemarin (16/4).

Sementara pemerintah pusat menurut Bratasuta sudah membantu. Sejumlah pejabat Menteri, hingga kalangan DPR RI sudah berkali-kali meninjau KEK Mandalika. Kemudian, mereka mengeluarkan kebijakan strategis untuk mendukung KEK.

Hanya saja, keluhnya kebijakan dan keputusan tersebut, tidak akan berarti apa-apa. Jika di daerah, tidak ikut secara aktif membantu. a�?Intinya, kami ingin ada sinergi dan kerja sama,a�? ujar Bratasuta.

Lebih lanjut, ia menilai potret pengerusakan pagar ITDC, hingga membuat tembok pembatas, justru akan merusak citra pariwisata dan pengembangan investasi. Seharusnya, mereka menempuh jalur hukum. Bukan melakukan gerakan sosial dan gesekan sosial. Jika terjadi gejolak sosial, maka yang paling merasakan dampaknya adalah, masyarakat itu sendiri.

Untuk keluarga besar Minarni, Bratasuta meminta agar mereka melaporkan masalahnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bila perlu, pengadilan. ITDC pun, siap tunduk dan patuh terhadap keputusan hukum. Jika benar lahan eks Hotel Lombok Baru milik keluarga besar Minarni, maka ITDC akan membayar, sesuai harga yang akan disepakati bersama.

a�?Prinsipnya, kita minta kedua belah pihak tenang. Biar proses hukum yang berjalan,a�? sambung Kapolres Loteng AKBP Kholilur Rochman SIK, melalui Kasat Reskrim Polres Loteng AKP Rafles P Girsang.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Loteng Samsul Qomar menyarankan, agar pemerintah segera membentuk tim penyelesaian sengketa lahan tahap kedua. Karena, jika tidak cepat disikapi, maka akan mengganggu kondusifitas pariwisata.

Terlebih, tambah Qomar pariwisata di Loteng beberapa tahun terakhir ini, telah menunjukkan kemajuan, baik dari sisi pembangunan fasilitas pariwisata, hingga kunjungan wisatawan. Kendati demikian, pihaknya tidak bisa menyalahkan warga yang mengklaim lahan ITDC. a�?Pasti ada dasarnya,a�? cetusnya.

Untuk itulah, sarannya perlu yang namanya duduk bersama. Jika tidak ada titik temu, maka ada jalur hukum. a�?Seperti itu,a�? kata politisi Demokrat tersebut.(dss/r2)

Berita Lainnya

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost

IGI Pertanyakan Kebijakan Sukiman

Redaksi LombokPost

26 Oven Untuk Petani Tembakau Lotim

Redaksi LombokPost

Garbi Bakal Gembosi PKS?

Redaksi LombokPost

Gubernur Yakin Kemampuan Brimob

Redaksi LombokPost

Polda Kantongi Data Baru Kasus Pengadaan Buku Madrasah

Redaksi LombokPost

Utamakan Langkah Preventif

Redaksi LombokPost

ILBB-Ancora Foundation Bantu Korban Gempa Lombok

Redaksi Lombok Post