Tanjung

Pemkab Lombok Utara Warning Kades

TANJUNG-Proses pencairan anggaran desa pada 2018 berjalan lamban. Sebab sampai saat ini baru lima desa yang sudah tuntas mencairkan anggaran desa. Sumbernya dari dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD), dan penghasilan tetap (siltap) tahap pertama.

Dari data BPKAD Lombok Utara ada 12 desa yang sudah melakukan tahapan. Tahapan tersebut, antara lain mencairkan seluruhnya, mencairkan sebagian dan sedang memeroses pencairan bantuan keuangan desa. a�?Yang sudah mencairkan seluruhnya ada lima desa. Mereka mencairkan di bulan Maret dan April,a�? ujar Kepala BPKAD Lombok Utara Raden Nurjati, kemarin (17/4).

Lima desa yang sudah tuntas mencairkan bantuan keuangan desa antara lain Desa Gondang, Desa Genggelang, Desa Rempek, Desa Santong, dan Desa Kayangan. Menurut dia, keterlambatan ini karena banyak desa yang belum memasukkan APBDes ke aplikasi Siskeudes. Kemudian penyusunan APBDes terbaru karena terbitnya Perbup terbaru nomor 25b tahun 2018 tentang perubahan atas Perbup nomor 47 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan rincian dana desa setiap desa. Karena Perpres nomor 107/2017 A�keluar pada Januari 2018 setelah APBDes disusun desa. a�?Jadi desa harus mengulang semuanya. Selain itu ada 10 desa yang kena afirmasi sehingga desa membuat Perdes perbaikan,a�? katanya.

Terpisah, Kepala DP2KBPMD Kholidi Halil yang dikonfirmasi membenarkan jika baru beberapa desa yang sudah mencairkan tuntas bantuan keuangan desa. a�?Tadi kita pertemuan dengan kepala desa, dan sudah kita warning kepala desa yang belum mencairkan agar cepat menyelesaikan,a�? ungkapnya.

Kholidi menjelaskan, lamanya proses pencairan dari desa disebabkan karena ada beberapa perubahan di APBDes. Perubahan tersebut adalah merasionalisasikan kebijakan pusat terkait 30 persen anggaran untuk padat karya.

Selain itu, ada perubahan plafon anggaran karena ada pengurangan jumlah alokasi anggaran yang diterima desa. Khususnya yang bersumber dari dana desa. a�?Seharusnya sekarang sudah masuk tahap II, karena deadline tahap pertama Maret lalu. Untuk itu kami sudah meminta desa yang belum untuk segera menuntaskannya,a�? tandasnya. (puj/r7)

Related posts

Pemprov Dituding Tebang Pilih

Redaksi Lombok Post

Pengerjaan Proyek Terganjal SPK

Sayang, Gak Ada Penerbangan Langsung ke Lombok

Redaksi Lombok post