Lombok Post
Giri Menang Headline

Paslon Bupati Lobar Kompak Protes DPS

URUS E-KTP: Seorang kakek tua sedang melihat dan mengecek berkas kependudukannya di salah satu loket kantor Dinas Dukcapil Lobar, belum lama ini. LO paslon di Pilbup Lobar 2018 berharap masalah NIK ganda segera teratasi.

GIRI MENANG-Liaision Officer (LO) pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lobar 2018 mempertanyakan daftar pemilih sementara (DPS) yang telah dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka menemukan sejumlah kesalahan data. Salah satunya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda.

LO dari paslon nomor urut satu HM Izzul Islam-TGH Khudari Ibrahim (Zul-Khair) Samsul Hadi, mempertanyakan kejelasan DPS tersebut. Ia menilai, terdapat permasalahan yang dinilai riskan terkait NIK para pemilih. Mulai dari, sejumlah pemilih yang belum cukup umur namun sudah memiliki e-KTP. Adanya ketidaksinkronan data antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lobar dengan KPU.

a�?Jadi ini berpotensi (membuat) proses Pilkada kita ini tidak sehat,a�? ujarnya saat ditemui di KPU Lobar, kemarin (18/4).

Ia menjelaskan, data pemilih yang masuk kepihaknya sekitar 43 ribu pemilih potensial non e-KTP. Namun setelah dikroscek data tersebut di Dukcapil, justru ada perbedaan, dimana terdapat sekitar 47 ribu penduduk. a�?Kan ini aneh, data yang kita peroleh beda dengan data yang diberikan Dukcapil,a�? ungkapnya.

Bagi pemilih potensial non e-KTP itupun, sambungnya, harus mendapat surat rekomendasi dari desa jika ingin diterbitkan NIK-nya. Dengan catatan, benar merupakan warga Lobar. Hal ini, dinilai politisi PKB itu, rawan terjadi permainan. Lantaran Dukcapil tidak turun dan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Apakah benar atau tidak orang itu warga Lobar.

Sehingga, langkah yang akan diambil pihaknya dengan bersurat kepada KPU ditembuskan ke KPU RI. a�?Kemudian kita juga akan kroscek data. Misalnya data yang di bawah umur, kemudian data pemilih yang sudah tidak ada tapi masih di DPS,a�? pungkasnya.

Senada, LO dari paslon nomor urut dua Nauvar F Farinduan (F-One) Muhazam menilai, hal itu memang menjadi persoalan. Pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan data pemilih tersebut. Sebab, ini menimbulkan kecurigaan dan tanda tanya bagi pihaknya. Mengapa bisa terjadi perbedaan data pemilih tersebut.

a�?Kita temukan di Dukcapil itu ada orang-orang yang diberikan KTP di bawah umur, itu sangat banyak. Itu apa maksudnya,a�? tanyanya.

Dengan tegas ia menyebut, pihaknya bersama tim paslon lain merasa dirugikan dan bersama-sama segera berkoordinasi untuk menindaklanjuti. Mulai dari persoalan temuan, klarifikasi dari Dukcapil, hingga melakukan sampling di tingkat bawah untuk melihat kebenaran data.

a�?Karena memang kami juga menemukan ada NIK ganda, ada NIK orang yang dipakai orang lain, jangan sampai hal itu masuk ke DPT,a�? paparnya.

Sementara itu, Asisten LO dari paslon nomor tiga H Fauzan Khalid-Hj Sumiatun (Zaitun) H Munawar mengaku, pihaknya turut mengroscek langsung kepada kordes dan korcam. Diakui, data DPS yang diperoleh dari PPS dan PPK, memang ada beberapa nama pemilih yang tidak tercantum. a�?Dan kita langsung usulkan supaya dilakukan perbaikan atau revisi lagi,a�? ujarnya.

Bahkan, setiap ada rapat pleno dari PPS atau PPK,A� pihaknya meminta agar setiap kordes dan korcam untuk melakukan pengawalan. a�?Untuk menghindari adanya kesalahan dan kekurangan,a�? pungkasnya.

Menanggapi adanya temuan NIK ganda itu, Divisi Hukum KPU Lobar Suhardi berkilah, yang menerbitkan NIK menjadi kewengan pemerintah melalui Dukcapil. Namun, jika terdapat temuan seperti itu, pihaknya akan segera memperbaiki.

Agar tidak ada pemilih ganda, sambung dia, sebab kosenkuensinya kalau lebih dari satu pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak memenuhi syarat untuk memilih, dapat berakibat pemilihan ulang. a�?Itu konsekuensi lanjutannya,a�? tambah Suhardi.

Mengenai adanya temuan data tidak memenuhi syarat (TMS) yang masih terdapat dalam DPS, KPU masih menyinkronkan data tersebut. Termasuk, berkoordinasi langsung kepada seluruh PPK dan PPS yang datanya masih bermasalah dengan Dukcapil.

Sebelumnya, Panwaslu Lobar telah merekomendasikan adanya temuan DPS yang ber-NIK ganda. Diperkirakan, terdapat ribuan NIK ganda tersebar bervariasi di sepuluh kecamatan se-Lobar. Temuan terbanyak di Desa Eyat Mayang, dimana kegandaan NIK mencapai ratusan orang. (ewi/r5)

Berita Lainnya

Dengan Kartu Nikah Administrasi Lebih Mudah, Benarkah?

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Harga Kedelai dan Kacang Tanah Melonjak

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Tiga Desa dan Dua Sekolah Diaudit Khusus

Redaksi LombokPost