Lombok Post
Headline Selong

Pedagang Miras Dirazia, Pemkab Lotim Enggan Beri Kompensasi

HARUS BIKIN JERA: Sejumlah petugas Polres Lotim saat melakukan operasi pekat penertiban peredaran Miras di wilayah Sakra Senin (16/4) lalu.

SELONG-Beberapa hari terakhir, Polres Lombok Timur (Lotim) rutin menggelar operasi pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat). Kaitannya dengan penertiban peredaran Minuman Keras (Miras) di Lotim. Polisi menyisir sejumlah wilayah yang diduga marak peredaran miras. Mulai dari Selong, Sakra, Sukamulia, Pringgabaya hingga ke wiayah terluar seperti Sembalun. Puluhan liter miras tradisional maupun pabrikan disita.

Sayangnya, operasi semacam ini masih belum efektif membuat jera para pedagang Miras. Buktinya, beberapa pedagang disinyalir merupakan wajah lama yang kerap terlibat operasi serupa. Para pedagang ini akan kembali lagi berjualan ketika dilepaskan. Mengingat, petugas hanya melakukan pendataan dan pembinaan. Untuk itu, pihak Polres Lotim mengancam akan memproses hukum pedagang yang membandel.

a�?Kita tangkap dan proses bila terus menjual lagi,a�? tegas Kapolres Lotim AKBP M Eka Fathurrahman.

Karena, para pedagang memang harus dibuat jera agar tidak berjualan kembali. Mengingat dampak yang ditimbulkan miras ini sangat berbahaya. Mulai dari mengganggu keamanan dan kondusivitas daerah hingga mendorong terjadinya aksi tindak kejahatan. Namun untuk memberikan efek jera, Eka menegaskan tidak bisa hanya dilakukan dari institusi kepolisian.

a�?Harus ada campur tangan dari pemerintah daerah, kalau hanya polisi saja tidak maksimal hasinya,a�? terang Eka, sapaannya.

Sementara Pjs Bupati Lotim H Ahsanul Khalik mengaku akan membicarakan khusus dengan Forkopimda mengenai persoalan miras ini. Dalam waktu dekat ia juga akan memerintahkan Sat Pol PP Lotim untuk melakukan operasi penertiban. Sebagai upaya memberantas penyakit masyarakat. Khususnya agar tidak menganggu konduisivitas daerah jelang Pilkada.

a�?Kalau menurut saya bisa diberantas secara tuntas kalau gerakan ini terstruktur dan terpadu antara kepolisian dengan Pemkab. Bahkan bisa juga melibatkan TNI dan Pamswakarsa,a�? terang Khalik.

Harus dilakukan upaya lebih represif dengan jadwal yang lebih padat. Baru kemudian Pemkab juga melakukan pendataan berapa banyak penjual miras yang ada di Lotim. Termasuk apa jenis pekerjaan para pedagang ini selain menjual miras. a�?Baru kita intervensi dengan program pemberdayaan oleh OPD terkait,a�? ucapnya.

Namun demikian, untuk mendukung penertiban yang lebih represif maka proses hukum terhadap penjual miras menurut Khalik juga harus dilakukan. Termasuk dengan menyita miras yang dijual. Khalik juga menegaskan tidak boleh ada kompensasi bagi pedagang miras. Yang harus dilakukan menurutnya adalah pendataan terhadap potensi mereka atau pekerjaan mereka di luar menjual miras. Baru kemudian berdasarkan potensi dan jenis pekerjaan mereka dilakukan pemberdayaan.

a�?Yang saya tahu di lapangan, rata rata mereka menjual miras ini sebagai sampingan yang secara kebetulan memang bagi mereka cukup menguntungkan,a�? bebernya.

Sehingga perilaku inilah yang menurutnya harus diamputasi. Karena pemberdayaan tidak mesti dengan memberikan kompensasi. Melainkan bisa dalam bentuk pemberdayaan mental. Diperlukan juga pengembangan atas potensi mereka baru diintervensi dalam bentuk program yang tepat. a�?Misal bantuan peralatan atau yang lain,a�? cetsunya.

a�?Tapi sekali lagi itu bukan utama karena mengamputasi perilaku pedagang Miras jauh lebih utama,a�? pungkasnya. (ton/r2)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost