Lombok Post
Ekonomi Bisnis Headline

Bank Indonesia Antisipasi Peredaran Uang Palsu di NTB

Ilustrasi BI.

Mataram a�� Bank Indonesia (BI) terus mengupayakan penanggulangan peredaran uang palsu. Tahun ini BI melalui Kantor Perwakilan BI NTB bersinergi dengan aparat penegak hukum mengadakan pelatihan pencegahan dan penanganan tindak pidana rupiah.

Kegiatan tersebut digelar di BI NTB Kamis (19/4) kemarin. Asral Mashuri, Kepala Divisi Penanggulangan uang palsu, DPU BI Jakarta yang sekaligus menjadi ketua panitia pelatihan mengatakan kegiatan sebagai respons atas persoalan yang sedang berkembang saat ini.

a�?Tidak hanya uang tunai, tapi sekarang lagi ramai berbicara kejahatan tindak pidana alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK,a�? kata Asral.

Dalam melakukan pemberantasan, ada tigal pilar yang dijadikan panduan.A� Pertama tindakan prefentif. Kedua edukasi, hal ini meliputi mediasi, dan pelatihan. Setelah dua tindakan tersebut, barulah dilakukan tindakan represif, penangkapan.

Asral menegaskan, peran BI dalam langkah represif tersebut adalah menyediakan saksi ahli. Sementara kehadiran polisi diharapkan untuk bisa segera menangkap pelaku. Sementara jaksa untuk memberikan efek jera dengan tuntutan yang diberikannya.

a�?Jadi kenapa kita di sini bergandengan tangan, semua itu untuk satu tujuan. Berantas,a�? terang Asral.

Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan tersebut meliputi pengelolaan uang rupiah yang langsung dibawakan oleh Asral.A� Selanjutnya materi tindak pidana terhadap rupiah oleh Koesdiharto, penasehat hukum bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Sementara AKBP Yakobus, Kanit Subditpal Bareskrim PolriA� menyampaikan materi pengungkapan, penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan perkara terhadap tindak pidana rupiah.A� Selanjutnya barulah pemeriksaan dan analisa terhadap berkas perkara oleh satgas pidana hukum, Awalia Mahmuda.

Asral mengatakan, terakhir akan ada juga satu materi mengenai peran BI dalam penindakan kejatahan skimming dalam perbankan nasional. a�?Memang yang paling banyak kita bicarakan saat ini tentang uang tunai. Tapi akan ada juga satu materi tentang kejatahan uang non tunai,a�? terangnya. (tih/r2)

 

 

Berita Lainnya

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost