Lombok Post
Headline Praya

Lawan ITDC, Hotel Lombok Baru Tempuh Jalur Hukum

PANTAI SEGER: Perbukitan pantai Seger Desa Kuta, Pujut Lombok Tengah yang masuk KEK Mandalika, Sabtu (21/4) lalu.

PRAYA-Indonesia Tourism Development Corporations (ITDC) diminta, buka-bukaan menyangkut sengketa lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Desa Kuta dan sekitarnya, di Pujut Lombok Tengah. Harus jelas dan terang benderang, mana lahan miliknya dan mana lahan milik warga.

a�?Sehingga, sengketa pun tidak berlarut-larut. Tolong ini jalankan,a�? harap Kepala Desa (Kades) Mertak H Bangun pada Lombok Post, Sabtu (21/4) lalu.

Di Desa Mertak sendiri, ungkap Bangun ada empat dusun yang masuk di KEK Mandalika. Belum lagi Desa Sukadana, Desa Sengkol dan Desa Kuta. a�?Jangan investasi ini justru menyengsarakan rakyat,a�? sindirnya.

Gejolak sosial yang selama ini terjadi, tambah Bangun salah satu dari potret dampak investasi menyengsarakan rakyat. a�?Salah satunya lagi, menimpa kami,a�? cetus Minarni, pemilik Hotel Lombok Baru di Desa Kuta, terpisah.

Ia menegaskan, sampai kapan pun, lahan yang sudah tersertifikasi Nomor 764 Tahun 2004 tersebut akan ia pertahankan. Terlebih, setiap tahun keluarga besarnya membayar pajak. a�?Kami menduga ada konspirasi,a�? sindirnya.

Untuk membuktikan dugaan tersebut, pihaknya akan menempuh jalur hukum, guna menjaga hak miliknya. a�?Saya yakin, masyarakat yang mati-matian mempertahankan lahannya, ada dasar hukum yang kuat,a�? sambung Ketua Komisi II DPRD Loteng Samsul Qomar.

Itu artinya, tekan Qomar ada yang belum tuntas, dalam penyelesaikan sengketa lahan di KEK Mandalika. Jadi, pemerintah harus turun tangan menyikapi. Kalau tidak, justru mengganggu pembangunan investasi. a�?Kita ingin, jangan ada yang dirugikan dan diuntungkan,a�? sarannya.

Sementara itu, General Affair KEK Mandalika Resort I Gusti Lanang Bratasuta mengatakan, pembangunan KEK Mandalika jalan terus. Begitu pula, perkara sengketa yang digugat maupun dipermasalahkan warga. Prinsipnya, ITDC tunduk dan patuh pada aturan hukum yang berlaku. A�Jadi, sebaiknya sengketa lahan diselesaikan melalui jalur hukum.

a�?Kami pastikan, persoalan sengketa lahan ini akan diselesaikan dengan cepat. Karena kalau dibiarkan saja, maka akan bermunculan,a�? kata Bratasuta.

Lebih lanjut, pihaknya menekankan pembangunan di KEK Mandalika, justru meningkatkan roda ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada yang menyengsarakan masyarakat. a�?Terbukti, tahun 2015-2016 lalu, peredaran uang diwilayah Pujut saja sebesar Rp 200 miliar. Kemudian, tahun 2017 sebesar Rp 1,8 triliun,a�? tambah Deputi Project Director KEK Mandalika Adi Sujono Prawoto.(dss/r2)

Berita Lainnya

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Jangan Larang Anak-Anak Masuk Masjid

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Waspada Calo PNS !

Redaksi LombokPost

Sosialisasikan Migrasi Aman Dengan Drama Rudat

Redaksi LombokPost

Sukiman Ungkap Kekecawaan di Hari Pahlawan

Redaksi LombokPost

Bank Mandiri-Hiswana Migas-Pertamina Jalin Kerjasama

Redaksi Lombok Post