Lombok Post
Headline Metropolis

Pak Gub Terlalu Sabar, Hasil Penjualan Saham Belum Juga Disetor

Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi. SIRTU/LOMBOK POST

MATARAM-Beberapa kali a�?deadlinea�? sudah dilewati. Dana hasil penjualan enam persen saham milik Pemda pada PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) tidak kunjung dilunasi. Dan, Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi masih tetap sabar.

Padahal hari ini, 23 April merupakan batas waktu yang disanggupi sendiri PT Multi Capital untuk menyetor dana pengganti investasi itu ke pemerintah daerah. Sayangnya, hingga kemarin sisa dana Rp 408 miliar belum disetor anak perusahaan Bakrie Group itu. Mereka baru mentransfer Rp 61 miliar dari Rp 469,2 miliar nilai keseluruhan dana pengganti investasi. Padahal transaksi jual beli saham dilakukan tahun 2016 silam.

Jika tepat janji, harusnya Senin ini dana tersebut sudah masuk. a�?Beberapa waktu lalu saya sudah konfirmasi ke Dirut DMB (Andy Hadianto) dia masih di Jakarta, masih komunikasi dengan yang di Jakarta,a�? kata Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Ahmad Nur Aulia, pada Lombok Post, kemarin (22/4).

Pemprov menurutnya masih akan menunggu sampai injury time Senin ini, sebab batas waktu yang mereka sanggupi adalah tanggal 23 April. Biro Perekonomian NTB hari ini berencana akan memanggil PT Daerah Maju Bersaing (DMB) selaku perwakilan pemerintah, dia akan dikonfirmasi terkait pembayaran tersebut. Penjelasannya akan menjadi bahan pertimbangan pemprov. a�?Kita dengar dulu dari DMB seperti apa,a�? katanya.

Jika hingga hari ini dana tersebut tidak kunjung dibayar, maka pemprov akan merumuskan kembali langkah-langkah apa yang akan diambil. Tapi ia belum bisa memutuskan langkah apa yang di maksud. Tapi yang jelas akan ada langkah pasti yang akan ditempuh pemerintah. a�?Menggunakan jalur hukum hanya salah satu diantara sekian banyak pilihan. Kita perlu rumuskan dulu,a�? beber Aulia.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD NTB H Johan Rosihan menanggapi santai. Menurutnya, para pemegang saham sudah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) khusus tentang persoalan itu. Menurutnya, itu sudah cukup sebagai landasan mereka dalam upaya menyelesaikannya.

a�?Kalau kami DPRD patokannya ya nanti di APBD Perubahan uang itu harus sudah ada dan jelas,a�? tegas politisi PKS itu.

RUPS Luar Biasa PT DMB yang dihadiri Asisten II Setda NTB H Chairul Mahsul, Bupati Kabupaten Sumbawa HM Husni Djibril, dan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat HW Musyafirin Maret lalu menghasilkan dua kesepakatan.

Pertama, dana pengganti investasi Rp 61 miliar yang ada di kas PT DMB tidak akan dibagi sampai seluruh dana masuk. Yakni sebesar Rp 469,2 miliar. Kedua, para pemegang saham menganggap tidak perlu menggunakan Jaksa Pengacara Negera (JPN). Pemprov NTB, KSB, dan Sumbawa serta direksi PT DMB akan bersama-sama melakukan upaya terbaik, meminta PT Multi Capital merealisasikan janjinya. Sesuai surat PT MBD Nomor 003/MDB/I/2018 tanggal 26 Januari 2018, MDB sanggup melunasi kewajibannya Maret.

Terpisah, Sekjen FITRA NTB Ervyn Kaffah mengatakan, ia yakin gubernur akan tetap fokus bekerja untuk daerah. Memastikan dana hasil penjualan saham itu masuk ke kas daerah. (ili/r5)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost