Lombok Post
Giri Menang Headline

Pasangan Farin-Muammar Raup Sumbangan Dana Kampanye Terbanyak

SEMRINGAH: Tiga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lobar 2018 saat mendapat pembagian nomor urut pasangan sebagai peserta Pilbup Lobar 2018 oleh KPU Lobar di bencingah Kantor Bupati Lobar, beberapa waktu lalu.

GIRI MENANG-Tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lobar 2018 sudah menyetorkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lobar. KPU pun telah mengumumkan hasil LPSDK tersebut melalui website resminya.

Dari data itu, pasangan nomor urut dua Nauvar F Farinduan-TGH Muammar Arafat (F-One) memiliki sumbangan dana kampanye terbesar. Jumlahnya Rp 4 miliar. Disusul pasangan nomor urut satu HM Izzul Islam-TGH Khudari (Zulkhair) Ibrahim sebesar Rp 3,125 miliar. Sedangkan sumbangan dana paling sedikit dilaporkan oleh pasangan nomor urut satu, H Fauzan Khalid-Hj Sumiatun (Zaitun) sebesar Rp 100 juta.

Divisi Hukum KPU Lobar Suhardi menyampaikan, secara substansif besaran sumbangan dana kampanye ini akan diberikan penilaian oleh kantor akuntan publik. a�?KPU di sini hanya memfasilitasi penerimaan dari laporan awal dana kampanye, tahap kedua LPSDK, dan terakhir penyerahan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye),a�? ucapnya, kemarin (23/4).

Menyinggung besaran sumbangan dana kampanye masing-masing pasangan ada yang sangat besar dan kecil, diakui bukan ranah KPU untuk menjelaskan. a�?Silakan kroscek ke calon yang punya dana kampanye, kita hanya umumkan jumlahnya,a�? imbuhnya.

Penyerahan LPSDK ini berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2017 pasal 32 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Keterbukaan laporan dana kampanye sangat penting dilakukan, supaya mencegah adanya dana gelap. Yang di kemudian hari bisa menjadi batu sandungan jika pasangan tersebut terpilih. Sehingga kepatuhan melaporkan semua alur pemasukan dan pengeluaran dana kampanye menjadi bagian yang sangat penting. Termasuk bagaimana kepatuhan tim audit untuk mengaudit dana kampanye tersebut.

Pelaporan dana kampanye telah diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018.

Aturan itu menyebutkan, paslon kepala daerah diharuskan melaporkan dana kampanye sebanyak tiga tahap. Yakni, laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Sehingga, pemakaian dana kampanye harus sesuai dengan nilai pemasukan. Namun, sambung Suhardi, bisa saja besaran nilai LPSDK tersebut berupa dana yang tercatat dalam bentuk uang.

a�?Sebab sumbangan dana kampanye ada juga bentuk barang dan jasa, namun tetap terkonversi dalam bentuk uang. Dan diakumulasikan pada LPPDK terakhir nanti,a�? terangnya.

Mengenai LPPDK ini, KPU mengingatkan untuk tidak lupa menyerahkan hasil laporan. Sebab bila tidak, pasangan bisa dikenai sanksi administratif. a�?Bisa pencoretan atau pembatalan sebagai pasangan calon. Batas penyerahan laporan tanggal 24 Juni,a�? ungkapnya.

Pada kesempatan itu, KPU juga mengingatkan calon Wakil Bupati Lobar dari unsur DPRD provinsi/kabupaten/kota untuk segera menyerahkan SK Pemberhentian sebagai anggota dewan. Selambat-lambatnya pada tanggal 27 Mei nanti. a�?Semua, tanpa terkecuali. Tanpa itu (SK Pemberhentian) berdasar Undang-Undang harus di TMS (tidak memenuhi syarat),a�? tegas Suhardi.

Terpisah, Calon Bupati Lobar HM Izzul Islam menuturkan, besaran dana kampanye yang dimiliki pasangan nomor urut satu sebagian besar adalah dana pribadi. Bahkan secara pribadi, mantan anggota DPR RI ini mengaku telah menjual sejumlah aset tanah miliknya. a�?Sebagai sumber pemasukan dana kampanye dan penghasilan dari perusahaan,a�? ucapnya.

Menyinggung pengenaan sanksi administratif, jika laporan akhir LPPDK tak diserahkan, Ketua DPW Perindo NTB ini meyakini tidak akan didiskualifikasi. Lantaran pihaknya telah melaporkan sesuai wujudnya. a�?Dan pemakaiannya pun sesuai berapa yang masuk dan keluar,a�? tukasnya.

Yeni, bendahara pasangan F-One menjelaskan, sumber dana kampanye paling besar berasal dari dana pribadi Nauvar F Farinduan dan TGH Muammar Arafat. a�?Selanjutnya sumbangan dari pihak keluarga dan kerabat terdekat,a�? ucapnya.

Menyinggung pengenaan sanksi administratif, jika laporan akhir LPPDK tak diserahkan, diakui pihaknya telah menyiapkan. Karena ini penting dilakukan, agar pelaporan dengan menggunakan tenaga akuntan tidak memuat kesalahan dalam melakukan penghitungan keluar masuknya dana kampanye.

Senada, Asisten Liaison Officer Paslon Zaitun H Munawar mengatakan, sumbangan dana kampanye sebesar Rp 100 juta bersumber dari dana paslon. a�?Dari calon, sama-sama lima puluh juta,a�? ucapnya.

Menurutnya, sejauh ini banyak pihak yang ingin menyumbangkan dana kampanye kepada pasangan nomor urut tiga itu. Namun, tidak serta merta diterima Zaitun. Sebab, jika besarnya tidak sesuai penggunaannya, berakibat dikembalikan pada kas negara.

a�?Kami sedikit bukan berarti tidak ada yang mau sumbang, kita sesuaikan pengalokasian dana kampanye,a�? terangnya. a�?Apalagi ini petahana, kami tidak mau sampai ada anggapan gratifikasi. Kami maunya riil dan dapat dipertanggungjawabkan,a�? tambah bapak dua anak itu.

Sebab itu, tim paslon Zaitun sudah mulai merinci dan mengatur semua pemasukan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kampanye. Mengingat akan ada tim audit akuntan publik yang menyorot pengeluaran dan pemasukan dana kampanye ini. (ewi/r5)

Berita Lainnya

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost

IGI Pertanyakan Kebijakan Sukiman

Redaksi LombokPost

26 Oven Untuk Petani Tembakau Lotim

Redaksi LombokPost

Garbi Bakal Gembosi PKS?

Redaksi LombokPost