Lombok Post
Headline Metropolis

Soal Duit Saham, TGB Tetap Minta Jaksa Tagih Grup Bakrie

TGB HM Zainul Majdi

MATARAM-Langkah Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi menggunakan Jaksa PengacaraA� Negara (JPN) menagih uang penjualan saham Rp 408,211 miliar ke Bakrie Group tidak surut. Selembar surat yang dikirimkan Multi Capital yang menyebut pengiriman uang Rp 408,211 miliar hasil penjualan saham itu sedang diproses dari China, tak lantas membuat Gubernur luluh.

Kemarin (25/4), memang beredar sepucuk surat Multi Capital, anak usaha Bumi Resources milik Bakrie Group tersebut di kalangan media. Surat itu ditembuskan pula ke Gubernur TGB.

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� a�?Itukan hanya surat. Tetapi realitasnya belum kita tahu. Proses tetap jalan,a�? kata Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi, saat diminta pendapatnya terkait surat Multi Capital tersebut, kemarin.

Sekadar mengingatkan, Multi Capital sendiri adalah perusahaan yang digandeng Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa, dan Sumbawa Barat untuk memodali pembelian 24 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara yang dilepas melalui skema divestasi. Dalam eksekusinya, Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa dan Sumbawa Barat membentuk perusahaan daerah PT Daerah Maju Bersaing (DMB).A� Lalu DMB bersama Multi Capital membentuk perusahaan patungan yakni PT Multi Daerah Bersaing (MDB). Sebanyak 75 persen saham MDB dimiliki Multi Capital. Dan sisanya 25 persen milik PT DMB.

Akhir 2016, 24 persen saham di PTNNT tersebut dijual ke taipan Arifin Panigoro berbarengan dengan pembelian mayoritas saham PTNNT oleh Arifin. Pembayaran 24 persen saham tersebut tuntas pada Desember. Namun, hak daerah melalui DMB sebesar 25 persen dari hasil penjualan 24 persen saham itu tak langsung diberikan ke daerah oleh Multi Capital. Uang itulah yang kini sisanya Rp 408,211 miliar, yang akan ditagih oleh Jaksa Pengacara Negara.

Surat PT Multi Capital tersebut dikirim tanggal 23 April dan ditujukan kepada Dirut PT DMB Andy Hadianto. Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi, Bupati Sumbawa dan Bupati Sumbawa Barat sebagai pemegang saham PT DMB menerima tembusan surat tersebut.

Dalam surat yang ditandatangani Kuasa Direksi PT Multi Capital Muhammad Sulton, tertulis bahwa proses pembayaran uang hasil penjualan saham milik daerah sebesar Rp 408,211 miliar telah mereka lakukan pada 23 April 2018. Hanya saja, Multi Capital masih harus memenuhi persyaratan administrasi di Republik Rakyat China, yang merupakan negara sumber pembayaran. Sehingga dibutuhkan beberapa hari untuk proses tersebut. Karena itu, dana pengganti investasi senilai Rp 408,211 miliar akan diterima di rekening PT DMB pada minggu terakhir April 2018.

Atas surat itu, Gubernur TGB mengaku tak akan menghentikan rencana pihaknya menggunakan JPN. Baginya, surat yang dikirim Multi Capital dan langkah menggunakan JPN merupakan dua hal yang berbeda. Pemprov tetap pada posisi awal menggunakan JPN. Dan Gubernur sudah menginstruksikan Asisten II Setda NTB H Chairul Mahsul untuk memproses hal tersebut denganA� Asdatun Kejati NTB. Tetapi karena itu merupakan urusan bisnis, maka surat kuasa khsus (SKK) JPN tersebut harus keluar dari DMB.

a�?Saya yakin itu sudah disampaikan ke DMB bahwa mereka harus segera menerbitkan surat kuasa kepada JPN,a�? katanya.

Lagian kata Gubernur, informasi sejauh ini dari Multi Capital baru sebetas surat. Sementara realitas pemabayarannya sendiri belum diketahui secara pasti. a�?Intinya kita ingin hak daerah yang tertahan itu cepat sampai,a�? tegasnya.

Sementara itu di tempat lain, Bupati Sumbawa Barat H W Musyafirin yang memiliki 40 persen saham PT DMB memilih mengerem diri terkait penggunaan Jaksa Pengacara Negara. Bupati KSB meyakini dengan surat yang dilayangkan Multi Capital tersebut, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sedang menyelesaikan proses tersebut.

Kendati begitu, Bupati Musyafirin menyebutkan, bukan berarti pihaknya menolak rencana Gubernur TGB yang akan menggunakan Jaksa Pengacara Negara.

a�?Bukan saya tidak sepakat dengan Gubernur NTB terkait penggunaan JPN. Apa yang akan dilakukan Pemprov NTB tidak ada salahnya,a�? kata Musyafirin.

Pihaknya hanya menilai, dari surat yang dilayangkan Multi Capital tersebut, sebagai orang awam, pihaknya yakin bahwa seluruh proses pembayaran uang hasil penjualan saham tersebut tuntas akhir April.

Karena itu, dia menyarankan agar semuanya menunggu sampai batas waktu yang sudah dijanjikan MC tersebut yakni akhir April.

a�?a��Kita tunggu dulu sampai dengan apa yang dijanjikan dalam surat itu dilaksanakan. Di saat sekarang, tidaklah tepat harus memakai JPN,a�? katanya.

a�?Karena ini hampir pasti ada penyelesaiannya. Mungkin setelah itu (kalau lewati April, red), bolehlah kita gunakan JPN,a��a�� katanya menambahkan.

Ditegaskannya, penggunaan JPN bisa kontradiktif dengan semangat komunikasi konstruktif yang dibangun selama ini. Tapi, meski begitu, kata Musyafirin harus diakui bahwa penggunaan JPN secara aturan memang tidak melanggar apa pun.

a�?Saya juga tegaskan. Bukan saya menolak apa yang dilakukan Gubernur NTB. Tapi kita memberikan pertimbangan agar ini ditunggu sampai akhir April dulu,a��a�� katanya.

Dihubungi terpisah, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB Ervyn Kaffah mengatakan andai kata benar bahwa Multi Capital menuntaskan pembayaran saham milik daerah tersebut, pihaknya menuntut segera ada langkah kongkret dari pemerintah daereah setelahnya.

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan ke depan. Pertama kata Ervyn adalah membubarkan PT MDB dan mengakhiri kerja sama dengan Bakrie Group. Sebab, tidak ada lagi objek kerja sama yang akan dilaksanakan. Kedua, membangun kesepakatan bersama antara tiga pemda pemegang saham DMB mengenai rencana penggunaan dana.

a�?Apakah tetap di kas DMB atau disetor ke kas masing-masing pemerintah daerah,a�? katanya.

Rencana penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari masing-masing daerah. Sebab, dana tersebut bukan hasil bisnis DMB tetapi hasil penjualan saham milik daerah. (ili/far/r8)

Berita Lainnya

Jabatan Muslim Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Janji Manis Jadup Bernilai Rp 4,58 M

Redaksi LombokPost

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post