Lombok Post
Headline Kriminal

KPU NTB Terancam Pidana, 830 Warga Binaan Lapas Tak Bisa Memilih

CEK LOKASI: Kakanwil Kemenkumham NTB Sevial Akmili (kiri) berdiskusi bersama anggota DPD RI Farouk Muhammad saat berkunjung ke TPS 10 khusus Lapas Mataram, kemarin (27/6).

MATARAM- Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) tak sesuai dengan harapan. Dari 2.154 Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diusulkan Kemenkumham hanya 1.324 yang disetujui menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kakanwil Kemenkumham NTB Sevial Akmili mengatakan, pihak lapas dan rutan sudah mengusulkan jumlah warga binaan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB. Namun, hanya sebagian yang masuk ke DPT.

”Saya tidak tahu alasan KPU kenapa hanya sebagian yang masuk ke DPT,” kata Sevial kepada wartawan saat mengunjungi Lapas Mataram, kemarin (27/6).

Jika persoalan administrasi sebagai pengganjal, menurut Sevial warga binaan di Lapas dan Rutan itu tidak mungkin bisa mengurusnya karena mereka harus menjalani masa hukuman. ”KPU tidak mau jemput bola,” kata dia.

Contohnya saja di Lapas Mataram, dari 920 DPS yang diusulkan ke KPU, yang masuk DPT hanya 241 orang. Artinya, ada sebanyak 725 orang yang gagal menggunakan hak pilihnya. ”Nilai itu cukup besar,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota DPD RI Farouk Muhammad yang berkunjung ke Lapas Mataram geram. Karena cukup banyak warga binaan di NTB yang tidak masuk dalam DPT. ”Saya memang belum pegang data sekarang. Dari laporan lisan ada 830 warga binaan yang tidak mendapatkan hak memilih,” jelasnya.

Namun, setelah mereka mengecek secara langsung di Lapas Mataram menjadi bukti bahwa KPU harus bertanggung jawab terhadap persoalan itu.Di Lapas Mataram terdapat 1.001 warga binaan. Yang diusulkan di DPS sebanyak 920, tetapi yang diakomodir di DPT hanya 241. ”Selisihnya sangat besar,” ujarnya.

Persoalan itu akan dia laporkan ke pusat untuk ditindak lanjuti. Tak hanya itu, ini bisa menjadi ranah pidana. ”Saya akan bawa kasus ini ke ranah hukum,” tegasnya.

Mantan Kapolda NTB itu menekankan, berdasarkan undang-undang menghalangi warga masyarakat untuk tidak memilih bisa dipidanakan. Persoalan ini juga bisa masuk ke dalam unsur menghalangi masyarakat untuk memilih. ”Sanksinya nanti bisa masuk ranah sanksi administratif, bahkan pidana,” ungkapnya.

”Sekarang warga binaan tidak bisa mengurus administrasi karena terhalang menjalani hukuman. Jadi, KPU harus membantu mereka,” ungkapnya.

Narapidana Lapas Mataram H Zaini Arony sangat menyayangkan tidak bisa memilih di Pilkada Serentak tahun ini. Padahal, momen itu sudah dia nanti-nantikan sudah lama. ”Saya tidak masuk DPT. Saya sangat kecewa,” kata Mantan Bupati Lombok Barat itu.

Dia mengaku sudah mengurus persyaratan administrasinya. Namun, belum juga bisa mendapatkan hak untuk memilih.”Saya sudah suruh isteri saya untuk mengurus persyaratannya. Tapi, sampai hari ini tidak ada kabar dan hak saya untuk memilih dicabut. Saya kecewa,” tukasnya. (arl/r2)

Berita Lainnya

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Buron Pembegalan Wisatawan Tertangkap di Sekotong

Redaksi LombokPost

Lagi, Pelajar di Lombok Tengah Terseret Kasus Narkoba

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost