Lombok Post
Metropolis

Awas Pungli di PPDB!

ANTUSIAS: Sejumlah wali murid ikut mendampingi putra-putri mereka mendaftar di SMP 15 Mataram, Senin (2/7).

MATARAM-Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Mataram sudah usai. Tahapan berikutnya dibuka sejak Senin (9/7) kemarin yakni daftar ulang. Namun pengawasan Tim Saber Pungli pada aktivitas PPDB kian tajam.

SD hingga SMP diawasi dengan ketat. Karena itu segala aktivitas yang beraroma pungli diminta sebaiknya dijauhi. “Saya rasa tidak ada alasan lagi untuk buat-buat aturan untuk menarik pungutan dari siswa,” tegas Wakil Ketua Tim Saber Pungli Kota Mataram Lalu Martawang.

Kasus-kasus pungli beberapa waktu lalu yang berujung hukum harus jadi pelajaran berharga. Jangan lagi ada oknum sekolah yang berani mengakal-akali aturan untuk dapat keutungan pribadi atau kelompok. Jika tidak ingin berurusan dengan hukum yang ada.

“Loh kan seragam sekolah sudah kita siapkan dan gratis. Dari siswa SD sampai SMP, lalu apa lagi?” cetusnya.

Jika ada pakaian seragam lain yang menjadi ciri khas sekolah sebaiknya dipertimbangkan dengan matang bersama orang tua murid. Martawang meminta agar pihak sekolah mensosialisasikan rencananya agar tidak salah kaprah ditanggapi wali murid.

“Jangan sampai ada orang tua murid yang keberatan lalu melaporkan ini sebagai praktek pungli,” peringatnya.

Martawang berharap peringatannya ini dapat menjadi atensi pihak sekolah. Menurutnya lebih baik diperingatkan lebih dini daripada menyesali setelah tim penindakan saber pungli menangkap pejabat sekolah.

Ia mendorong sekolah harus berani lebih transparan pada setiap kebijakan yang dikeluarkan. “Kalau memang ada orang tua murid yang tidak siap, ya jangan dipaksakan,” tegasnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan NTB sudah menegaskan concern mereka mengawasi pelaksanaan PPDB di Kota Mataram. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim terus menghimpun laporan dan bukti pelaksanaan PPDB di Kota Mataram.

Beberapa diantaranya terindikasi jadi pungli seperti ada sekolah yang mengharuskan calon siswa membeli map dan ada pula yang mengharuskan calon siswamnya membayar SPP selama dua bulan.

“Ada SMK di Kota Mataram, tapi kami tidak akan sebut dulu, lalu ada SD juga,” sindir Adhar.

Cara-cara serupa menurutnya bertentangan dengan pasal 25 Permendigbud nomor 14 tahun 2018 bahwa setiap bentuk Pungutan dan Sumbangan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan PPDB dilarang. Karena itu ia meminta agar tidak ada aktivitas serupa lagi, sebelum berujung kasus pungli. “Mari bangun sekolah yang berintegritas,” harapnya. (zad/r5)

Berita Lainnya

Kekayaan Tersembunyi Pantai Penghulu Agung Ampenan

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost