Lombok Post
Selong

Lotim dan TNGR Rebutan Lahan

BERSIKUKUH: Bupati Lombok Timur (Lotim) Ali BD saat memberikan keterangan kepada wartawan kemarin (10/7)

SELONG-Polemik antara Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) masih terjadi dengan Pemkab Lombok Timur (Lotim). Itu setelah sejumlah lahan yang ada di wilayah Joben Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading diklaim masing-masing pihak sebagai miliknya. Ini pun kemudian mencuatkan kabar bahwa pihak TNGR siap menggugat Pemkab Lotim.

Menanggapi hal ini, Bupati Lotim Ali BD mengaku enggan menggubris rencana TNGR yang membawa persoalan ini ke ranah hukum. “Kalau Rencana nggak usah saya tanggapi. Kami malah mau mengambil lebih luas lagi wilayah TNGR itu,” jawabnya santai.

Ini karena ia menilai TNGR tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. “TNGR Itu tidak bisa menjaga hutan. Makanya kita mau ambil lebih banyak lagi,” sambungnya.

Ali BD mengatakan, tanah yang saat ini disengketakan merupakan tanah pemerintah. Sehingga terkesan sia-sia antara pemerintah dan TNGR hanya menghabiskan waktu untuk berdebat masalah lahan ini. “Ini tanah pemerintah. Mereka (mengklaim, Red) pakai SK Menteri bukan Undang-undang,” ucapnya.

Sehingga, tidak ada alasan bagi TNGR menurutnya untuk mengaku bahwa lahan tersebut sebagai milik mereka. Terlebih, lahan yang diperdebatkan sudah memiliki sertifikat dari BPN Lotim atas kepemilikian pemerintah daerah. “Sekarang saya tanya anda, wilayah Lotim itu sampai mana? Hutan itu masuk wilayah Lotim apa bukan? TNGR Itu hanya taman di wilayah Lombok Timur,” sindir balik Ali BD.

Terpisah, Kepala Balai TNGR Sudiyono memberi penjelasan terkait persoalan lahan ini. Ia menjelaskan sebenarnya pihak TNGR hanya ingin melakukan klarifikasi terhadap kepemilikan lahan yang sah. Dimana Sudiyono mengaku TNGR sudah pernah dimediasi oleh Kejaksaan bersama Pemkab Lotim. Termasuk juga sudah dilakukan peninjauan lapangan. “Sayangnya pihak BPN saat itu tidak datang. Sehingga kami juga bingung saat ini belum ada solusi yang bisa didapatkan,” akunya.

TNGR diakatakannya hanya mengantisipasi persoalan ini di kemudian hari akan menimbulkan masalah. Akibat ketidakjelasan kepemilikan lahan yang menurut TNGR masuk wilayahnya. TNGR mengklaim lahan itu sebagai miliknya didasarkan pada penunjukan Kawasan Rinjani termasuk Joben ini sebagai area Swaka Margasatwa. “Itu sekitar tahun 1940-an sejak zaman Belanda,” terangnya.

Namun belakangan kemudian muncul sertifikat yang diterbitkan BPN sejumlah area di wilayah Joben menjadi milik Pemda Lotim. “Saya kurang tahu persis tapi sekitar tahun 1994,” paparnya.

Sehingga ditanya apakah TNGR apakah akan menempuh upaya hukum, Sudiyono mengaku akan mencoba berdialog terlebih dulu. Karena ia sadar ini adalah persoalan yang melibatkan antara pemerintah dengan pemerintah. “Kami utamakan langkah dialog dulu untuk menyelesaikan persoalan ini,” tandasnya. (ton/r2)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost

IGI Pertanyakan Kebijakan Sukiman

Redaksi LombokPost

26 Oven Untuk Petani Tembakau Lotim

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

Ditilang, Siswa Madrasah Nangis Minta Pulang

Redaksi LombokPost